DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Dearah ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, tim asesor internal, ketentuan peralihan, pembiayaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Demak maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10.Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
11.Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
13.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
14.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
15.Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
16.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.
17.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
18.Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
19.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
20.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
21.Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
22.Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
23.Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
24.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
25.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
26.Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
27.Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen- komponen hardware, software, network, brainware dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
28.Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
29.Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
30.Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
31.Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
32.Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
33.Wali data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
34.Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
35.Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
36.Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
37.Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
38.Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
39.Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
40.Internet Protocol atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan internetwork yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP /IP.
41.Domain adalah sebuah string pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti web server atau mail server pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
42.Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
43.Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
44.Kode Sumber (Source Code) adalah sekumpulan instruksi- instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
45.Application Programming Interface (API) adalah antar muka Pemograman.
46.Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
47.Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
48.Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
49.Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung e-government yang dibangun untuk keperluan tertentu.
50.Troubleshooting adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
51.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
52.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
53.Repositori adalah penyimpanan dari perangkat lunak yang mungkin diambil dan diinstal pada komputer.
54.Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
55.Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
56.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
57.Wali data adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Demak.
58.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
59.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.kehati-hatian;
d.iktikad baik; dan
e.kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 3

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

a.menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi;
b.menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan; dan
c.menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.Penyelenggara SPBE; dan
e.Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB III

TATA KELOLA SPBE

Pasal 7

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta Rencana SPBE;
3. c.Rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses Bisnis;
5. e.Data dan informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam arsitektur SPBE terdapat domain arsitektur SPBE.
(3)Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur proses bisnis;
2. b.domain arsitektur data dan informasi;
3. c.domain arsitektur infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur layanan SPBE.
(4)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(5)Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Desa wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(6)Pelaksanaan SPBE di tingkat Desa diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Bupati.
(7)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan review pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
(8)Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
1. a.perkembangan keadaan;
2. b.kebutuhan Daerah;
3. c.penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
5. e.perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
6. a.perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
7. b.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Review Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(10)Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka awaktu 5 (lima) tahun.
(3)Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4)Untuk menyelaraskan Peta rencana SPBE dengan peta rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Peta rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan arsitektur SPBE; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
(7)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 10

Rencana dan anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…