DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan dan Perlindungan anak Terlantar dan anak Yatim Piatu Terlantar Bab III Pendataan Bab IV Perlindungan Bab V Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Bab VI Pendanaan Bab VII Larangan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fenomena masyarakat di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa pertumbuhan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu;
c.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar;
d.bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Yatim Piatu Terlantar;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar Dan Anak Yatim Piatu Terlantar; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
7.Anak Yatim Piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal.
8.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh Pemerintah Daerah, seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
10.Badan/Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11.Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat,baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DAN ANAK YATIM PIATU TERLANTAR

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar di Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
(2)Usaha kesejahteraan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3)Usaha kesejahteraan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
(4)Bidang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.sosial;
4. d.perlindungan hukum; dan
5. e.bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk tim koordinasi antar PD yang dikoordinir oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2)Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a.penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
b.memfasilitasi pembentukan dan membina penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial di tingkat Desa/Kelurahan;
c.koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
d.pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; dan
e.pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 5

(1)Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar di Daerah sebagai tanggung jawab sosial.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.perseorangan;
2. b.keluarga;
3. c.organisasi keagamaan;
4. d.organisasi sosial kemasyarakatan;
5. e.lembaga swadaya masyarakat;
6. f.organisasi profesi;
7. g.badan usaha;
8. h.lembaga kesejahteraan sosial; dan
9. i.lembaga kesejahteraan sosial asing, sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan kesejahteraan bagi anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar yang berdomisili dalam wilayah Daerah.
(2)Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
(3)Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perawatan dan pengasuhan;
2. b.pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
3. c.pelayanan pendidikan dan rekreasi;
4. d.bimbingan agama, mental dan sosial;
5. e.rehabilitasi sosial;
6. f.bantuan keuangan;
7. g.pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
8. h.pelayanan pemakaman;
9. i.pelayanan bantuan hukum;
10. j.pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
11. k.perlindungan khusus lainnya.
(4)Selain penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar penyandang disabilitas diberikan jaminan pelayanan aksesibilitas sesuai dengan kemampuan Daerah.
(5)Penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan Rumah Sakit Daerah.
(2)PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertindak selaku koordinator penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

Setiap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sampai usia dewasa berhak atas:

a.jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan dan pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
b.pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
c.pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
d.perlindungan terhadap segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama dan mental sosial.

Pasal 9

(1)Anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar berhak memperoleh asuhan oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan/lembaga.
(2)Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain berupa:
1. a.penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
2. b.penyantunan;
3. c.pemberian/peningkatan derajat kesehatan;
4. d.pemberian/peningkatan kesempatan belajar; dan
5. e.pemberian/peningkatan keterampilan.

Pasal 10

(1)Keluarga terdekat melaksanakan pengasuhan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan pengasuhan terhadap anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 apabila:
1. a.keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkemampuan untuk melaksanakannya; atau
2. b.keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia/menelantarkannya.
(3)Anak terlantar dan anak yatim piatu terlantar yang diasuh oleh Pemerintah Daerah ditempatkan di LKSA yang dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)Selain LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kuasa asuh dapat dilakukan oleh LKSA yang dikelola oleh perseorangan/keluarga/organisasi keagamaan/organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…