DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berupa laporan keuangan yang memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. laporan operasional; d. laporan perubahan ekuitas; e. neraca; f. laporan arus kas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.laporan operasional;
4. d.laporan perubahan ekuitas;
5. e.neraca;
6. f.laporan arus kas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp 2.704.168.337.636,42 Belanja Daerah Rp 2.217.857.961.079,00 Transfer Rp 437.275.974.752,00 Surplus Rp 49.034.401.805,42 Pembiayaan Daerah - Penerimaan Rp 124.183.273.165,92 - Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 122.183.273.165,92 Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) Rp 171.217.674.971,34

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp87.381.552.068,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pendapatan Pergeseran Rp 2.616.786.785.568,00
2. 2.Realisasi Rp 2.704.168.337.636,42 Selisih lebih Rp 87.381.552.068,42
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp82.314.601.127,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja Pergeseran Rp 2.300.172.562.206,00
2. 2.Realisasi Rp 2.217.857.961.079,00 Selisih kurang Rp (82.314.601.127,00)
c.selisih Anggaran dan realisasi Transfer sejumlah Rp1.502.275.101,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Transfer Pergeseran Rp 438.778.249.853,00
2. 2.Realisasi Rp 437.275.974.752,00 Selisih kurang Rp (1.502.275.101,00)
d.selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp171.198.428.296,42 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Surplus/(Defisit) Pergeseran Rp (122.164.026.491,00)
2. 2.Realisasi Rp 49.034.401.805,42 Selisih lebih Rp 171.198.428.296,42
e.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp19.246.674,92 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Pergeseran Rp 124.164.026.491,00
2. 2.Realisasi Rp 124.183.273.165,92 Selisih lebih Rp 19.246.674,92
f.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pergeseran Rp 2.000.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 2.000.000.000,00 Selisih Rp 0,00
g.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp19.246.674,92 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Pembiayaan Netto Pergeseran Rp 122.164.026.491,00
2. 2.Realisasi Rp 122.183.273.165,92 Selisih lebih Rp 19.246.674,92

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 124.164.026.490,92 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp 124.164.026.490,92 SiLPA Rp 171.217.674.971,34 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 171.217.674.971,34

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut: Pendapatan LO Rp 2.534.742.307.490,12 Beban Rp 2.510.562.252.621,80 Kegiatan Non Operasional Rp (26.380.655.389,58) Pos Luar Biasa Rp 0,00 Defisit Laporan Operasional Rp (2.200.600.521,26)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut: Ekuitas Awal Rp 5.811.684.568.182,48 (Defisit) Laporan Operasional Rp (2.200.600.521,26) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan mendasar Rp (2.158.672.489,33) Ekuitas akhir Rp 5.807.325.295.171,89

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp 5.851.956.608.490,31
b.jumlah kewajiban Rp 44.631.313.318,42
c.jumlah ekuitas dana Rp 5.807.325.295.171,89

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a.saldo kas awal 1 Januari 2023 Rp 124.164.026.490,92
b.arus kas dari aktifitas operasi Rp 327.643.692.514,42
c.arus kas dari aktifitas investasi Rp(280.609.290.709,00)
d.arus kas dari aktifitas pendanaan Rp 19.246.675,00
e.arus kas dari aktifitas transitoris Rp 0,00
f.saldo kas 31 Desember 2024 Rp 171.217.674.971,34

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Lampiran III : Laporan Operasional;
4. d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Lampiran V : Neraca;
6. f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. g.Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
12. l.Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. m.Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15. o.Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. q.Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19. s.Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. t.Lampiran XX : Ihktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah; Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…