DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kesesuaian dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yang dapat berimplikasi hukum terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Bupati;
c.bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau bencana nonalam lainnya dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam yang sejenis Corona Virus Disease 2019 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bencana nonalam yang sejenis Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Warga Negara Indonesia yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa.
(2)Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
2. b.fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. c.fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. d.surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
6. f.surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
7. g.surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. h.surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
9. i.surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  2. 2.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. j.surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
  1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  3. 3.bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
  4. 4.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  5. 5.bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;
  6. 6.bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi bakal calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
  7. 7.bersedia berhenti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
  8. 8.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
(3)Ketentuan terkait legalisasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Republik lndonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang- Undang Dasar Republik lndonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik lndonesia serta Pemerintah;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajad;
5. e.berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
7. g.berkelakuan baik;
8. h.taat pajak;
9. i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. k.tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. l.berbadan sehat dan bebas narkotika serta obat terlarang lainnya; dan
13. m.tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
(2)Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjaringan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

4.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WlB.
(2)Pemerintah daerah dapat melakukan pemungutan suara secara konvensional dan/atau e-voting.
(3)Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.

5.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara.

6.Judul BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Judul Bagian Pertama Penetapan pada BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Judul Bagian Kedua Pengesahan dan Pelantikan Pada BAB III PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(2)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3)Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti setelah melampaui 3 (tiga) hari sejak penyampaian tertulis dari Perangkat Desa, maka Kepala Desa dianggap menyetujui permohonan cuti tersebut.
(4)Berdasarkan pemberian cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa yang sedang cuti.
(5)Berdasarkan pemberian cuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian Perangkat Desa yang sedang cuti.
(6)Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa.

10.Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Biaya pemilihan kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Biaya pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
(4)Biaya pemilihan Kepala Desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

11.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kepada Bupati dengan tembusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD.
(2)Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD dengan tembusan Bupati.
(3)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Kepala Desa terpilih.
(4)Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1)Kepala Desa berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan.
(2)Dalam hal Kepala Desa berhenti karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(3)Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
4. d.melanggar larangan sebagai kepala Desa;
5. e.adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(4)Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
(5)Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(6)Pengesahan pemberhentian Kepala Desa atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

13.Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1)Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
(2)Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

14.Ketentuan ayat (1) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…