DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan TPI, Perlindungan dan Pemberdayaan, Pendanaan dan Pembiayaan, Pengendalian dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat yang berkecimpung dalam usaha perikanan dan memanfaatkan usaha perikanan makin meningkat sehingga perlu pengaturan guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan kelestarian ekosistemnya;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya ikan, perlu pengaturan dalam penyelenggaan perikanan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8.Ikan air tawar adalah spesies ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, danau, dan genangan air lainnya.
9.Ikan air payau adalah spesies ikan yang hidup di antara air tawar dan air laut.
10.Ikan air laut adalah spesies ikan yang hidup di perairan laut.
11.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12.Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
13.Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
14.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan
15.Kelompok Nelayan adalah Kelompok atau Perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa nelayan berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk melakukan kegiatan kenelayanan dan dipertanggungjawabkan secara Bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Bersama.
16.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
17.Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
18.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19.Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
20.Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau mebiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
21.Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah Perkumpulan Usaha yang dibentuk oleh beberapa Pembudidaya Ikan berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama.
22.Penggarap Lahan Budidaya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan
23.Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan kecil adalah Perkumpulan Usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama.
24.Pengolah ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya memproses/mengolah ikan menjadi produk perikanan.
25.Pengolahan hasil perikanan adalah kegiatan yang menggunakan bahan ikan untuk menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
26.Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran Ikan.
27.Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil perikanan adalah Kelompok atau Perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa pengolah dan pemasar hasil perikanan berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan dipertanggungjawabkan secara Bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Bersama.
28.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kaliun dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
29.Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
30.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
31.Kelompok Usaha Garam Rakyat adalah Kelompok atau Perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa pelaku usaha pergaraman berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk melakukan kegiatan pergaraman dan dipertanggungjawabkan secara Bersama- sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Bersama.
32.Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
33.Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
34.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak garam yang menyediakan tenaganya untuk Usaha Pergaraman.
35.Pengolah garam adalah setiap orang yang mata pencahariannya memproses/mengolah garam menjadi produk pergaraman.
36.Pengolahan hasil pergaraman adalah kegiatan yang menggunakan bahan garam untuk menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
37.Pemasar garam adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran garam.
38.Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
39.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.
40.Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum
41.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
42.Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman;
b.memberikan kepastian hukum dalam usaha yang berkelanjutan; dan
c.menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, serta melindungi masyarakat menerima manfaat usaha dan kegiatan sektor perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan TPI;
b.perlindungan dan pemberdayaan;
c.pendanaan dan pembiayaan;
d.pengendalian dan pengawasan; dan
e.partisipasi masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 4

(1)Pengelolaan dan penyelenggaraaan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
(3)Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan kontribusi kepada Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah pada pelabuhan perikanan, dan bangunan tempat pelelangan Ikan.
(5)Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.

Pasal 5

TPI dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 6

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pula pada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman nasional dan provinsi.

Pasal 8

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

(1)Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
(2)Strategi perlindungan dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
2. b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan ikan dan pemasar hasil perikanan;
5. e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan; dan
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum.
(3)Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.kemitraan usaha;
4. d.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
5. e.penguatan Kelembagaan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenanganannya bertanggung jawab atas perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.
(2)Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah yang terkait, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dalam pelaksanaan perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…