DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kekosongan Dan Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Pendaftaran Dan Ujian Penyaringan Perangkat Desa, Pengangkatan Dan Pelantikan Perangkat Desa, Masa Jabatan Perangkat Desa, Biaya Pengangkatan Perangkat Desa, Larangan, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Perangkat Desa, ketentuan penyidikan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan Perangkat Desa yang dapat melaksanakan tugas dengan proofesional, maka perlu disusun peraturan yang mengatur tentang rekruitmen, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menyelengarakan pemerintahan dan pembangunan desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
11.Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa yang dilakukan melalui tahapan penelitian persyaratan administrasi dan pelaksanaan ujian penyaringan dan/ atau ujian khusus.
12.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa.
13.Pendaftaran adalan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penduduk desa untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa.
14.Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di desa setempat.
15.Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Perangkat Desa.
16.Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi.
17.Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi ujian penyaringan yang meliputi tes wawancara, dan tes akademis tertulis.
18.Ujian penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mengetahui kemampuan Calon Perangkat Desa yang meliputi tes wawancara, dan tes akademis tertulis.
19.Ujian khusus adalah ujian dalam bentuk wawancara atau praktek untuk calon perangkat yang menduduki jabatan modin.
20.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

KEKOSONGAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Jabatan Perangkat Desa disebut kosong apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa.
(2)Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak kosongnya jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa wajib melaporkan untuk dilakukan pengisian kepada Bupati melalui Camat.
(3)Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menetapkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa.

Pasal 3

Pengisian kekosongan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pengangkatan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan.

BAB III

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Untuk pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan yang keanggotaannya berasal dari anggota BPD dan Perangkat Desa.
(2)Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.sekretaris;
4. d.bendahara; dan
5. e.anggota;
(3)Jumlah dan susunan panitia disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan desa.
(4)Guna kelancaran pelaksanaan pengisian jabatan Perangkat Desa, Camat dan Kepala Desa memberikan fasilitasi dan bimbingan kepada Panitia.

Pasal 5

(1)Apabila diantara Panitia ada yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Panitia.
(2)Apabila diantara Panitia ada yang berhalangan, maka kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Panitia.
(3)Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa bertugas untuk:

a.melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
b.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDes;
c.melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian jabatan Perangkat Desa;
d.menerima pendaftaran warga desa yang berminat menjadi bakal calon Perangkat Desa;
e.melakukan penelitian administrasi terhadap bakal calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
f.melakukan ujian penyaringan bagi calon Perangkat Desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN UJIAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

(1)Proses pendaftaran bakal calon Perangkat Desa mulai dilaksanakan setelah ada jadwal yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.
(2)Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan, dan diberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
(3)Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan tidak terdapat penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia dengan memberitahukan kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
(4)Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa maka pengisian dilakukan secara penunjukan dengan persetujuan BPD.

Pasal 8

(1)Penduduk Desa yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pengangkatan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) pada diserahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai dengan batas waktu pendaftaran yang ditetapkan.

Pasal 9

Yang dapat menjadi bakal calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
d.berpendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
e.berumur paling rendah 20 (dua puluh ) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
f.sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
g.berkelakuan baik;
h.taat pajak;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
j.terdaftar sebagai penduduk desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terputus-putus;
k.mengenal desanya dan dikenal masyarakat di desa setempat.

Pasal 10

(1)Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Swasta yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.
(2)Khusus untuk bakal calon Kepala Dusun selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang bersangkutan harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat.
(3)Apabila tidak terdapat bakal calon yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan ayat 2 (dua), maka bakal calon diperbolehkan dari dusun lain yang masih dalam satu desa dan apabila terpilih maka yang bersangkutan wajib bertempat tinggal di dusun tersebut.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…