DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD, Peraturan Tata Tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan mayarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desaselanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah keterangan yang memuat materi yang merupakan langkah-langkah kebijakan dalam peraturan desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan APBDesa.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah tentang BPD ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di desa dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD adalah:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Keanggotaan BPD;
b.Kelembagaan BPD;
c.Fungsi dan Tugas BPD;
d.Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD;
e.Peraturan Tata Tertib BPD;
f.Pembinaan dan Pengawasan; dan
g.Pendanaan.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk.
(4)Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa diwakili 5 (lima) orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 5.000 jiwa diwakili 7 (tujuh) orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 5.000 jiwa diwakili 9 (sembilan) orang anggota.
(5)Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.
(6)Penetapan wilayah musyawarah dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b.Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup dusun, RW atau RT dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 8

(1)Jika jumlah anggota BPD adalah 5 (lima) orang maka keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, adalah sebanyak 4 (empat) wilayah keterwakilan.
(2)Jika jumlah anggota BPD adalah 7 (tujuh) orang maka keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk 2501 sampai dengan 5000 jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, adalah sebanyak 6 (enam) wilayah keterwakilan.
(3)Jika jumlah anggota BPD adalah 9 (sembilan) orang maka keterwakilan wilayah untuk jumlah penduduk di atas 5000 jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c, adalah sebanyak 8 (delapan) wilayah keterwakilan.

Pasal 9

(1)Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
(4)Perempuan warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari unsur:
1. a.LKD; dan/atau
2. b.Kelompok Perempuan Desa.
(5)Unsur lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, antara lain:
1. a.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. b.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
3. c.Karang Taruna;
4. d.Rukun Warga;
5. e.Rukun Tetangga; dan
6. f.Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
(6)Unsur kelompok perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, antara lain:
1. a.Kelompok tani;
2. b.Kelompok pengrajin;
3. c.Kelompok seni budaya;
4. d.Kelompok pendidikan;
5. e.Kelompok olah raga;
6. f.Kelompok organisasi agama;
7. g.Kelompok pedagang; dan
8. h.Kelompok disabilitas.
(7)Unsur kelompok perempuan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling singkat telah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan musyawarah dan dibuktikan dengan Keputusan Pembentukan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(4)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melaksanakan tahapan pengisian anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa;
3. c.menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BPD;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian anggota BPD;
5. e.melakukan sosialisasi pengisian anggota BPD;
6. f.melakukan pemeriksaan identitas bakal calon anggota BPD berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.melakukan pendaftaran pemilih;
8. h.menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih;
9. i.menetapkan calon anggota BPD yang berhak dipilih;
10. j.membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
11. k.melaksanakan seluruh proses pengisian anggota BPD;
12. l.melaporkan hasil pelaksanaan pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengisian anggota BPD.

Pasal 11

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
(3)Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…