DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan kewenangan, ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan dan pemberdayaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, penghargaan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Demak, diperlukan pengaturannya dalam suatu peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PD Kabupaten Demak.
10.Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
11.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
19.Tim Penggerak PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
20.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya /Bidang masing- masing PD.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan; dan
e.non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini bertujuan:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan pengelolaan ARG;
d.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
g.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
b.melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
g.memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analis gender, perencanaan ARG, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
i.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan pemberdayaan;
c.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.pembinaan;
f.penghargaan; dan
g.pendanaan.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD yang dilakukan melalui analisis gender.
(2)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(4)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD.
(5)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran PD.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Setiap Kepala PD berkomitmen melaksanakan PUG.
(3)Dalam upaya Percepatan Pelaksanaan PUG, Bupati membentuk Pokja PUG dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah Kepala PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Bupati menetapkan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
(3)Dalam Pelaksanaan dan pemberdayaan PUG, Pokja PUG dapat membentuk Tim Penggerak PUG.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…