DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 10 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Fasilitasi Pengemangan Pesantren; Penghargaan; Pendanaan; Partisipasi Masyarakat; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan fasilitasi pengembangan pondok pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang- undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
c.bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk wajib terlibat dalam kebijakan daerah terhadap Pondok Pesantren, maka perlu kemudian untuk

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Kabupaten Demak sebagai bentuk dari jaminan kepastian hukum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK DAN BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8.Pendidikan Muallimin adalah pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.
9.Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12.Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi pengembangan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
c.menjamin pelindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fasilitasi pengembangan Pesantren;
b.penghargaan;
c.partisipasi masyarakat; dan
d.pendanaan.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren di Daerah.
(2)Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan;
2. b.fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi dakwah; dan
3. c.fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 7

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(2)Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan Pesantren.
(2)Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi Santri; dan
4. d.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.
(3)Fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
(4)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(5)Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.
(2)Penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dalam bentuk:
1. a.kerjasama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya untuk fasilitasi:
1. a.asrama atau pemondokan;
2. b.masjid;
3. c.musala; dan/atau
4. d.pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c digunakan untuk memenuhi aspek:
1. a.daya tampung;
2. b.kenyamanan;
3. c.kebersihan;
4. d.kesehatan; dan
5. e.keamanan.
(4)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
(5)Fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(6)Pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…