DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Koperasi dan Usaha Mikro, Kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro, Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Anggaran, Kemitraan, Peran Serta Dunia Usaha dan Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Sinergitas, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa belum optimalnya penanganan koperasi dan usaha mikro sehingga menjadikan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk memfokuskan penyusunan kebijakan bagi koperasi dan usaha mikro yang menekankan ekonomi rakyat, diharapkan mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam hal pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, maka diperlukan pengaturan tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandasakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
8.Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (tenant).
13.Kurasi adalah proses penyeleksian terhadap produk UKM yang telah terdaftar sebelum produk tersebut dapat diekspor atau dinaikkan kelasnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Koperasi dan Usaha Mikro;
b.kemudahan Koperasi dan Usaha Mikro;
c.Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro;
d.Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
e.anggaran;
f.Kemitraan;
g.peran serta Dunia Usaha dan masyarakat; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Daerah.
(2)Kemudahan, pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pembinaan; dan
2. b.pemberian fasilitas.

Pasal 4

(1)Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
(2)Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.
(3)Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
(4)Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi pelaporan secara elektronik mengenai pembentukan koperasi.
(6)Pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penggabungan dan pembubaran Koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Usaha Koperasi merupakan usaha yang:
1. a.berkaitan langsung dengan kepentingan anggota; dan
2. b.meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
(2)Usaha Koperasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.kebutuhan anggota dan kapasitas Koperasi;
2. b.pengutamaan pemenuhan pelayanan terbaik kepada anggota untuk mendorong peningkatan loyalitas anggota;
3. c.praktik tata kelola usaha yang baik untuk membangun profesionalisme dan kepercayaan anggota;
4. d.kerja sama antar-Koperasi; dan
5. e.kerja sama Koperasi dan/atau antar-Koperasi dengan badan usaha lain.
(3)Usaha Koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
1. a.manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Koperasi;
2. b.kerjasama antar-Koperasi; dan
3. c.Kemitraan dengan badan usaha lain.

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
1. a.tunggal usaha; atau
2. b.serba usaha.
(2)Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.
(3)Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
(4)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha inti.
(5)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
1. a.kesamaan usaha;
2. b.potensi; dan/atau
3. c.kebutuhan anggota.
(6)Dalam hal kegiatan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Koperasi syariah, maka diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
1. a.kesamaan usaha;
2. b.potensi;
3. c.kebutuhan anggota; dan/atau
4. d.kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang industri, perdagangan, jasa serta bidang usaha lain.
(7)Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.

Pasal 7

(1)Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi dalam rangka menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi.
(2)Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam Koperasi.
(3)Kelebihan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh pengurus Koperasi secara periodik atau pada saat transaksi kegiatan usaha langsung.
(4)Pelayanan kepada masyarakat yang bukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai transaksi bisnis.
(5)Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip Koperasi:
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian;
6. f.pendidikan perkoperasian; dan
7. g.kerja sama antar-Koperasi.

Pasal 8

(1)Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)Untuk pemberian Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
(3)Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(4)Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(5)Penggunaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB III

KEMUDAHAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 9

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada Koperasi di Daerah, antara lain:

a.fasilitasi perizinan pendirian Koperasi;
b.mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
c.membantu Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi; dan
d.memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan beberapa kemudahan kepada Usaha Mikro untuk dapat berkembang dan bersaing dalam Dunia Usaha, antara lain:

a.sosialisasi perizinan dan kemudahan memperoleh Perizinan Berusaha;
b.Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro;
c.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
e.kemudahan dalam memperoleh akses pasar dan pemasaran;
f.fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual;
g.fasilitasi sertifikasi halal; dan
h.fasilitasi bantuan permodalan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…