DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Bentuk Hukum Bab III Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bab IV Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bab V Pendirian BUMD Bab VI Privatisasi dan Pembentukan anak Perusahaan Bab VII Perubahan Bentuk Hukum Bab VIII Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Bab IX Pembinaan Bab X Kerjasama Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri atas Perusahaan Umum Daerah Dan Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak yang telah berdiri perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Seri D Nomor 2);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Seri D Nomor 1);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1998 Seri D Nomor 10 );
8.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Seri D Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Kabupaten Demak Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
8.Pemegang Saham adalah badan hukum atau perseorangan yang memiliki modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah.
9.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang secara fungsional membidangi pembinan Badan Usaha Milik Daerah.
10.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahan Umum Daerah.
11.Komisaris adalah organ Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Daerah.
12.Direksi adalah organ Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah Kab.Demak baik di dalam maupun diluar pengadilan sesaui dengan ketentuan Anggaran Dasar.
13.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14.Pegawai adalah Karyawan Perseroan Daerah atau Perusahaan Umum Daerah.
15.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya statu badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
16.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan Daerah baru/Perusahaan Umum Daerah baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan Daerah/Perusahaan Umum Daerah yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
17.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
18.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroaan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.

BAB II

BENTUK HUKUM

Pasal 2

(1)Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dapat berupa Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA atau Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA.
(2)Penentuan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan:
1. a.identifikasi jenis usaha;
2. b.maksud dan tujuan usaha;
3. c.ruang lingkup dan cakupan usaha;
4. d.prospek pengembangan usaha; dan
5. e.potensi dan kebijakan Daerah.

BAB III

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
(2)Dalam hal PERUMDA akan dimiliki oleh Pihak lain/Daerah lain, bentuk badan hukum PERUMDA tersebut harus diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA).
(3)PERUMDA dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
(4)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.
(5)Dalam hal PERUMDA memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi.

Pasal 4

(1)Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah.
(2)Pada awal pembentukan Perusahaan Daerah menjadi PERUMDA, modal dasar PERUMDA ditetapkan sebesar modal yang telah disetor oleh Daerah pada Perusahaan Daerah.
(3)Perubahan Modal Dasar PERUMDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Daerah wajib memenuhi kewajiban modal dasar pada PERUMDA.
(2)Pelaksanaan pemenuhan kewajiban modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal kepada PERUMDA.
(3)Tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

(1)Organ PERUMDA terdiri atas Pemilik Modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
(2)Tugas dan kewenangan Organ dari PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PERUMDA.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah merupakan Pemilik Modal yang merupakan kekuasan tertinggi dalam PERUMDA.
(2)Keputusan Pemilik Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 8

(1)Operasional PERUMDA dilaksanakan oleh Direksi.
(2)Direksi pada PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
(3)Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.memahami manajemen perusahaan;
5. e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6. f.berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
7. g.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. i.tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. j.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. k.tidak sedang menjalani sanksi pidana;
12. l.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(4)Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA ditetapkan oleh KPM.
(5)Jumlah anggota Direksi untuk PERUMDA paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
(6)Penentuan jumlah anggota Direksi PERUMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
(7)Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Direksi PERUMDA ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Operasional PERUMDA diawasi oleh Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pemilik Modal.
(3)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Jumlah Dewan Pengawas, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pegawai PERUMDA diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
(2)Hak dan kewajiban Pegawai PERUMDA diatur oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017