DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peratura Daerah ini mengatur tentang perubahan pada angka 37 Pasal 1, ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28, menghapus ayat (5) dan ayat (6) Pasal 28.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK,
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 82 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4445);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5481);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
22.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
23.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 37 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Bupati adalah Bupati Demak.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tenaga kerja.
5.Ketenegakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
6.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 9.Perusahaan adalah:
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.Usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imabalan dalam bentuk lain.
1. 10.Pemberi kerja adalah orang peseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 11.Pengguna Jasa adalah instansi pemerintah atau badan usaha berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di luar negeri yang bertanggung jawab mempekerjakan tenaga kerja.
3. 12.Bursa kerja adalah tempat pelayanan kegiatan penempatan tenaga kerja.
4. 13.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian dan analisis data serta perkiraan yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
5. 14.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegeiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
6. 15.Lembaga pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
7. 16.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja seriap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditentukan.
8. 17.Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja dan akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu.
9. 18.Sertifikat pelatihan adalah tanda bukti penempatan dan pengukuhan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dimiiki/dikuasai seseorang dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.
10. 19.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.
11. 20.Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. 21.Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
13. 22.Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
14. 23.Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
15. 24.Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
16. 25.Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh menteri dan diserahi tugas mengawasi serta menegakkan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan.
17. 26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
18. 27.Pegawai Mediator adalah adalah pegawai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
19. 28.Pengantar kerja adalah PNS yang memiliki ketrampilan melakukan kegiatan antar kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
20. 29.Tempat penampungan calon TKI adalah tempat menampung calon TKI dalam rangka penyiapan dan pemberangkatan calon TKI ke luar negeri.
21. 30.Pekerja Perempuan adalah setiap orang perempuan yang bekerja dalam suatu hubungan kerja secara formal pada perusahaan.
22. 31.Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental.
23. 32.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
24. 33.Notifikasi adalah pengganti izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang merupakan persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai dasar penerbitan izin tinggal terbatas.
25. 34.Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
26. 35.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
27. 36.Badan penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
28. 37.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
29. 38.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di kabupaten Demak.
30. 39.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke Luar Negeri.
31. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 28 diubah dan ketentuan ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
(2)Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam 5 (lima) program BPJS yang terdiri dari:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian;
4. d.jaminan hari tua; dan
5. e.jaminan pensiun.
(3)Pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(4)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.denda; dan/atau
3. c.tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
(5)Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(6)Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
(7)Iuran jaminan kesehatan bagi pekerja, yaitu sebesar 5% (lima perseratus) dari gaji atau upah perbulan yang terdiri dari:
1. a.4% (empat perseratus) dibayar oleh pemberi kerja; dan
2. b.1% (satu perseratus) dibayar oleh peserta.
(8)Pemberi kerja wajib mengikutsertakan setiap pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(9)Pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam 4 (empat) program jaminan sosial tenaga kerja yang terdiri dari:
1. a.jaminan kecelakaan kerja;
2. b.jaminan hari tua;
3. c.jaminan pensiun; dan
4. d.jaminan kematian.
(10)Premi jaminan sosial tenaga kerja untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, huruf c, dan huruf d sepenuhnya dibayar oleh pemberi kerja. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 28 Maret 2019 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 1 April 2019 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : (5-77/2019) NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KABAG HUKUM SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN I. UMUM Penggunaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi hal sangat penting untuk dilakukan, baik itu bagi para pemberi kerja atau bagi para karyawan yang bekerja pada mereka. BPJS akan melindungi berbagai macam risiko dan juga kerugian yang mungkin saja terjadi pada kedua belah pihak tersebut, sehingga hak-hak dan juga kewajiban mereka bisa tetap terjaga dengan sangat baik. Berbeda dengan jenis asuransi lainnya, BPJS Ketenagakerjaan memang secara khusus diperuntukkan untuk melindungi mereka yang bekerja dan juga pemilik lapangan kerja itu sendiri. BPJS Ketenagakerjaan akan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang bisa saja terjadi di dalam dunia kerja itu sendiri, sebab produk ini memberi banyak jenis perlindungan di dalamnya. BPJS Ketenagakerjaan merupakan perubahan dari Jamsostek, yang sebelumnya telah menaungi dan memberikan jaminan perlindungan asuransi bagi pekerja selama puluhan tahun lamanya layaknya asuransi kesehatan. Perubahan nama Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan terjadi pada 1 Januari 2014 lalu. Namun di dalam kinerja dan layanan yang diberikan, BPJS Ketenagakerjaan masih tetap bergerak di bidang yang sama, yakni memberikan perlindungan kepada para pekerja atas terjadinya berbagai risiko seperti: peristiwa kecelakaan kerja, sakit, persalinan, kehamilan, cacat fisik, hari tua (pensiun), dan bahkan risiko meninggal dunia yang bisa terjadi kapan saja. Dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan dalam rangka efktivitas pelaksanaan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…