DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa, tata kerja, tata cara penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
13.Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15.Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
17.Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana teknis.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu:
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan perencanaan; dan
3. c.urusan keuangan.
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) urusan, yaitu:
1. a.urusan umum dan perencanaan; dan
2. b.urusan keuangan.
(4)Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan.
(3)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) seksi, yaitu:
1. a.seksi pemerintahan; dan
2. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(4)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 6

(1)Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti:
  1. 1.tata praja pemerintahan;
  2. 2.penetapan peraturan di Desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.melakukan upaya perlindungan masyarakat;
  6. 6.administrasi kependudukan; dan
  7. 7.penataan dan pengelolaan wilayah.
2. b.melaksanakan pembangunan, seperti:
  1. 1.pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan; dan
  3. 3.pembangunan bidang kesehatan.
3. c.pembinaan kemasyarakatan, seperti:
  1. 1.pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  2. 2.partisipasi masyarakat;
  3. 3.sosial budaya masyarakat;
  4. 4.keagamaan; dan
  5. 5.ketenagakerjaan.
4. d.pemberdayaan masyarakat, seperti:
  1. 1.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya;
  2. 2.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
  3. 3.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
  4. 4.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  5. 5.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
  6. 6.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
  7. 7.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang olahraga; dan
  8. 8.tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karang taruna.
5. e.menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 7

(1)Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2)Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi;
  3. 3.surat menyurat;
  4. 4.arsip; dan
  5. 5.ekspedisi.
2. b.melaksanakan urusan umum seperti:
  1. 1.penataan administrasi Perangkat Desa;
  2. 2.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  3. 3.pengadministrasian aset;
  4. 4.pengadministrasian inventarisasi;
  5. 5.pengadministrasian perjalanan dinas; dan
  6. 6.pengadministrasian pelayanan umum.
3. c.melaksanakan urusan keuangan seperti:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan; dan
  4. 4.administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
4. d.melaksanakan urusan perencanaan seperti:
  1. 1.menyusun rencana APBDesa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
  3. 3.melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Pasal 8

(1)Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2)Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa yang memiliki 3 (tiga) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip;
  4. 4.ekspedisi;
  5. 5.penataan administrasi Perangkat Desa;
  6. 6.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  7. 7.penyiapan rapat;
  8. 8.pengadministrasian aset;
  9. 9.inventarisasi;
  10. 10.perjalanan dinas; dan
  11. 11.pelayanan umum.
2. b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan; dan
  4. 4.administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
3. c.Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti:
  1. 1.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  2. 2.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
  3. 3.melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa yang memiliki 2 (dua) Kepala Urusan mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Urusan Umum dan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan umum dan perencanaan seperti:
  1. 1.tata naskah;
  2. 2.administrasi surat menyurat;
  3. 3.arsip;
  4. 4.ekspedisi;
  5. 5.penataan administrasi Perangkat Desa;
  6. 6.penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
  7. 7.penyiapan rapat;
  8. 8.pengadministrasian aset;
  9. 9.inventarisasi;
  10. 10.perjalanan dinas;
  11. 11.pelayanan umum;
  12. 12.menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
  13. 13.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
  14. 14.melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
2. b.Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
  1. 1.pengurusan administrasi keuangan;
  2. 2.administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  3. 3.verifikasi administrasi keuangan; dan
  4. 4.administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 9

(1)Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2)Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa yang memiliki 3 (tiga) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
  2. 2.menyusun rancangan regulasi Desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat,
  6. 6.kependudukan;
  7. 7.penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  8. 8.pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan;
  3. 3.pembangunan bidang kesehatan; dan
  4. 4.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
3. c.Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
  1. 1.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
  2. 2.meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
(4)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa yang memiliki 2 (dua) Kepala Seksi mempunyai fungsi:
1. a.Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
  2. 2.menyusun rancangan regulasi Desa;
  3. 3.pembinaan masalah pertanahan;
  4. 4.pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  5. 5.pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
  6. 6.kependudukan;
  7. 7.penataan dan pengelolaan wilayah; dan
  8. 8.pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
2. b.Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi:
  1. 1.melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
  2. 2.pembangunan bidang pendidikan;
  3. 3.pembangunan bidang kesehatan;
  4. 4.tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;
  5. 5.melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
  6. 6.meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1)Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
1. a.pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. c.melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
4. d.melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…