DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan Dan Wewenang Pemerintahan Desa, susunan organisasi, Tata Cara Penyusunan Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Kewajiban, tata kerja pemerintah desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di Desa perlu pengaturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagai pedoman bagi penyelenggaran Pemerintahan Desa;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab V Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12.Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelengarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
13.Dusun adalah wilayah dalam desa yang merupakanlingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
14.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentukoleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitrapemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yangyang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.

BAB II

KEDUDUKAN DAN WEWENANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

(1)Desa berkedudukan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten.
(2)DiDesa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan PermusyawaratanDesa.
(3)Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Pasal 4

Kewenangan Desa meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.sistem organisasi masyarakat adat;
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. d.pengelolaan tanah kas Desa; dan
5. e.pengembangan peran masyarakat Desa.
(2)Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
1. a.pengelolaan tambatan perahu;
2. b.pengelolaan pasar Desa;
3. c.pengelolaan tempat pemandian umum;
4. d.pengelolaan jaringan irigasi;
5. e.pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
6. f.pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
7. g.pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
8. h.pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
9. i.pengelolaan embung Desa;
10. j.pengelolaan air minum berskala Desa;
11. k.pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian; dan
12. l.objek wisata Desa.

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melibatkan Desa.
(2)Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Desa terdiridari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Desa dan Perangkat Desa lainnya.
(4)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.

Pasal 8

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu:
1. a.Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum;
2. b.Kepala Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 9

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana teknis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Dusun.
(3)Jumlah pelaksana kewilayahan atau Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 10

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
1. a.pelaksana teknis seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban disebut Jogoboyo;
2. b.pelaksana teknis seksi keagamaan dan adat istiadat disebut Modin;
3. c.pelaksana teknis seksi pengairan disebut Ulu-ulu.
(3)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing Desa tidak harus sama dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…