DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Diaerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perubahan Bentuk Hukum dan Nama Bab III Kepengurusan dan Tata Kelola Bab IV Ketentuan Peralihan Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Seri D Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1998 Seri D Nomor 10 );
9.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 8 Seri D Nomor 3);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Badan Kredit Pemerintah Kabupaten Demak Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7); Dengan Persetujuaan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai badan hukum Perusahaan Umum Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini bentuk hukum BUMD diubah sebagai berikut:

a.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA);
b.Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak dengan bentuk Perusahaan Daerah berubah bentuk hukum menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA);
c.Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak dengan bentuk Perusahaan Daerah berubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA); dan
d.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perseroan Daerah (PERSERODA).

Pasal 3

Nama BUMD diubah sebagai berikut:

a.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Demak (PDAM) berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA Air Minum Kabupaten Demak);
b.Perusahaan Daerah Apotek Sari Husada Kabupaten Demak berubah nama menjadi Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat (PERSERODA Demak Sarana Sehat);
c.Perusahaan Daerah Aneka Wira Usaha Kabupaten Demak (PD.ANWUSA) dengan berubah nama menjadi Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha (PERSERODA Demak Aneka Wira Usaha); dan
d.Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (PT. LKM Demak Sejahtera) berubah nama menjadi Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera (PERSERODA LKM Demak Sejahtera).

BAB III

KEPENGURUSAN DAN TATA KELOLA

Pasal 4

Organ, tata kelola, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penatausahaan aset dan inventaris barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati masing-masing PERUMDA dan PERSERODA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Perubahan nama BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dengan adanya perubahan bentuk hukum BUMD dan perubahan nama BUMD:
1. a.pengurus dan pegawai BUMD yang sudah ada dikukuhkan kembali sesuai BUMD baru; dan
2. b.segala hak dan kewajiban BUMD menjadi tanggung jawab BUMD baru.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(4)Pelaksanaan perubahan bentuk hukum BUMD dan perubahan nama BUMD dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 10 Agustus 2018 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 13 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 8 / 2018 ) NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KABAG HUKUM

BAB V

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN DEMAK I. UMUM Dalam rangka memberikan manfaat bagi perekembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba dan/atau keuntungan yang dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan untuk memberikan kepastian bentuk hukum baik berupa Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PERUMDA atau Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak, maka perlu ditetapkan bentuk hukum pada masing-masing Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…