DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyisipan angka 5a pada Pasal 1, perubahan ayat (1) Pasal 3, penyisipan ayat (3a) pada Pasal 4, perubahan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10, ayat (3) Pasal 12, penyisipan Pasal 12A, perubahan Pasal 15, ayat (1) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, penambahan ayat (2) pada Pasal 42.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas perangkat desa dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga perlu dilakukan seleksi secara profesional;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); I SALINAN I
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat. 5a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Camat adalah adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.
13.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
14.Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.
15.Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
16.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
17.Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
18.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa atau kelurahan yang mendaftarkan diri dalam penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa.
19.Calon Perangkat Desa adalah Calon yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Tim sebagai Calon Perangkat Desa.
20.Penjaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa yang meliputi penentuan penentuan persyaratan, pengumuman, pendaftaran, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
21.Penyaringan adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa dan penetapan Calon Perangkat Desa yang lulus dengan nilai terbaik.
22.Seleksi adalah kegiatan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyeleksi kemampuan Calon Perangkat Desa guna menentukan urutan (ranking) kemampuan Calon Perangkat Desa.
23.Pemberhentian adalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
24.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Kekosongan jabatan Perangkat Desa terjadi apabila Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Desa melaporkan secara tertulis kekosongan jabatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kekosongan jabatan Perangkat Desa dan tembusannya disampaikan kepada BPD.
(3)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan.

3.Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
(2)Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(3)Susunan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
1. a.seorang ketua yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. b.seorang sekretaris yang berasal dari unsur Perangkat Desa; dan
3. c.paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur masyarakat.
(3a)Tim pengisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
(4)Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, Bupati dapat memberikan fasilitasi dan bimbingan teknis kepada Tim Pengisian.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tugas Tim Pengisian adalah:
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai lowongan jabatan Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal, waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. c.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
5. e.melaksanakan pendaftaran dan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
6. f.menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dan mengumumkan Calon Perangkat Desa kepada masyarakat;
7. g.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon Perangkat Desa;
8. h.menetapkan Calon Perangkat Desa yang lolos dari keberatan masyarakat sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti proses penyaringan;
9. i.melaksanakan penyaringan dan menyiapkan materi seleksi Calon Perangkat Desa bekerjasama dengan pihak ketiga;
10. j.menyusun dan menetapkan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Seleksi, dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat yang memperoleh hasil seleksi;
11. k.mengajukan Calon Perangkat Desa yang lulus dan memperoleh Rangking tertinggi kepada Kepala Desa; dan
12. l.melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Tim Pengisian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(3)Tim Pengisian sebelum melaksanakan tugasnya dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Desa dihadapan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
(4)Sumpah/janji yang diucapkan oleh Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Pengisian Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan
(5)Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipandu oleh Kepala Desa dan didampingi oleh tokoh agama dan/atau rohaniwan sesuai agama anggota Tim Pengisian.
(6)Pelantikan Tim Pengisian dituangkan Dalam Berita Acara Pelantikan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dua orang saksi dari unsur BPD serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(7)Tim Pengisian melaksanakan tugas sejak tanggal Pelantikan oleh Kepala Desa sampai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama jabatan;
2. b.jumlah lowongan jabatan;
3. c.kualifikasi pendidikan;
4. d.alamat dan tempat lamaran ditujukan;
5. e.jadwal tahapan seleksi; dan
6. f.syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan melalui website Desa dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai.
(4)Tim yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; atau
3. c.pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
(5)Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, mengajukan lamaran tertulis bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim Pengisian dengan melampirkan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk dengan umur minimal berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
2. b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
3. c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.Surat Lamaran tertulis rangkap 2 (dua);
5. e.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir (minimal paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat) yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
6. f.Fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang masih berlaku dan telah disahkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang sebanyak 2 (dua) lembar;
7. g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebanyak 2 (dua) lembar;
8. h.Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;
9. i.Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan Kepala Desa dan /atau Tim seleksi bermaterai cukup;
10. j.Surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dengan meterai cukup;
11. k.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
12. l.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
13. m.pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
14. n.surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;
15. o.surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
16. p.surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.
(2)Dalam hal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berdomisili di Desa setempat dan diangkat menjadi Perangkat Desa maka yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di desa setempat.
(3)Dalam hal calon Perangkat Desa yang melamar jabatan sebagai Kepala Dusun tidak berdomisili di dusun setempat, dan diangkat menjadi Kepala Dusun maka yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dilantik wajib bertempat tinggal beserta keluarga di dusun setempat.
(4)Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
(5)Tempat dan waktu pendaftaran Bakal Calon bertempat di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

7.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bakal Calon yang mendaftarkan diri paling sedikit 2 (dua) orang.
(2)Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan jumlah pendaftar tetap kurang dari dua orang, maka Kepala Desa melalui rapat internal Pemerintah Desa menunjuk dua orang atau lebih dari penduduk desa untuk diikutsertakan dalam penjaringan Bakal Calon.
(4)Penduduk desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.
(2)Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.
(3)Tim Pengisian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui website Desa dan pengumuman yang diletakkan tempat-tempat strategis.
(4)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

9.Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1)Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
(2)Tim Pengisian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Bakal Calon.
(3)Tim Pengisian dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Bakal Calon.
(4)Apabila sanggahan Bakal Calon diterima, Tim Pengisian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

10.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
(2)Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas Computer Assisted Test;
2. b.ujian praktek; dan
3. c.wawancara.
(3)Materi Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar 1945;
3. c.Bahasa Indonesia;
4. d.pemerintahan daerah;
5. e.pemerintahan desa;
6. f.pengetahuan umum; dan
7. g.muatan lokal.
(4)Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word, microsoft excel, dan power point;
2. b.Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word dan microsoft excel; dan
3. c.Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program microsoft word.
(5)Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
(6)Materi Tes Kompetensi dasar, ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
(7)Ketentuan lebih lanjut terkait kerjasama tim pengisian dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11.Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…