DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Daerah, Penataan PKL, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Penghargaan, Sanksi Administratif, Keterlibatan Masyarakat, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi salah satu kebutuhan dalam menseimbangkan kepentingan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima disatu sisi dan memberdayakan pedagang kaki lima dipihak lain sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang berwenang dalam penegakan perda serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
9.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
10.Izin Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Izin PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
11.Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13.Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
14.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
15.Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
16.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17.Lokasi Permanen Pedagang Kaki Lima (Zona Hijau/Zona Zero Growth Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL namun telah dibatasi jumlah PKLnya dan tidak boleh ada penambahan jumlah PKL di lokasi tersebut.
18.Lokasi Sementara Pedagang Kaki Lima (Zona Kuning Pedagang Kaki Lima) yang selanjutnya disebut Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) adalah lokasi-lokasi yang telah ditetapkan untuk berjualan PKL dengan dibatasi oleh batas waktu buka usaha pada jam-jam yang telah ditentukan.
19.Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
20.Lokasi Larangan Pedagang Kaki Lima (Zona Merah/Zona Bersih Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) adalah Kawasan ruang di wilayah perkotaan, yang tidak diperbolehkan untuk PKL berjualan.
21.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kesamaan;
b.pengayoman;
c.kemanusiaan;
d.keadilan;
e.kesejahteraan;
f.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
g.keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 4

Tujuan Penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

a.memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri;
c.mewujudkan tata kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
d.meningkatkan kesejahteraan dan daya saing PKL sebagai sektor informal menjadi sektor formal; dan
e.mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
2. b.Melakukan pembinaan dan pengawasan bagi PKL dalam menjalankan aktifitas usaha
3. c.Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kegiatan Pedagang kaki lima
4. d.memberikan pemberdayaan dan penghargaan kepada pedagang kaki lima
5. e.memberikan sanksi administrative bagi PKL yang melakukan pelanggaran
(2)Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB III

PENATAAN PKL

Pasal 6

(1)Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan Penetapan Lokasi PKL.
(2)Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan lokasi atau kawasan tertentu sesuai peruntukannya sebagai lokasi untuk kegiatan berjualan PKL.
(2)Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
(3)Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Lokasi binaan yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan papan nama lokasi PKL dan rambu serta tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL di lokasi tersebut.

Pasal 8

(1)Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3), terdiri atas:
1. a.Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL); dan
2. b.Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL).
(2)Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana prasarana antara lain berupa fasilitas listrik, air, tempat pembuangan sampah (TPS) sementara dan toilet umum.
(3)Lokasi Permanen PKL (Zona Hijau/Zona Zero Growth PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat jenis dagangan promosi dan produksi unggulan daerah.
(4)Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat berjualan PKL yang waktu buka usahanya dibatasi pada jam-jam yang telah ditentukan.
(5)Pada Lokasi Sementara PKL (Zona Kuning PKL) sebagaimana pada ayat (4) dipasang rambu yang mengatur jam-jam yang telah ditentukan untuk berjualan.
(6)Lokasi Binaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 9

(1)Selain lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga ditetapkan Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL).
(2)Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan ruang di sepanjang pinggiran dan/atau bahu jalan raya maupun area di atas trotoar di ruang publik.
(3)Pada Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana pada ayat (1) harus dipasang papan rambu tanda larangan berjualan untuk PKL.
(4)Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikecualikan apabila ada acara/event tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau swasta berdasarkan izin dari Satpol PP.
(5)Penyelenggaraan acara/event tertentu oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Lokasi Larangan PKL (Zona Merah/Zona Bersih PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2004