DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Sumber Pendapatan Desa, Kekayaan Desa, Keuangan Desa, Serta Pengurusan Dan Pengawasan Sumber Pendapatan Desa, Kekayaan Desa, Keuangan Desa, Serta Pengurusan Dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka mengatur pengelolaan keuangan desa dan aset desa perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6.Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
12.Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi wewenang, tugas dan Kewajiban Kepala Desa dalam waktu tertentu dan sementara karena terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa definitif belum dilantik.
13.Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
14.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16.Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17.Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
18.Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
19.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
23.Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
24.Tanah Bondo Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
25.Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DESA, KEKAYAAN DESA, KEUANGAN DESA, SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas:

a.pendapatan asli Desa;
b.dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
d.alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g.pendapatan lain-lain.

Pasal 3

Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.hasil usaha desa;
b.hasil kekayaan desa;
c.hasil swadaya dan partisipasi;
d.hasil gotong royong;
e.lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pasal 4

(1)Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas Badan Usaha Milik Desa, Usaha Ekonomi Desa, Lumbung Desa, Perusahaan Desa, Pasar/Kios Desa, dan lain-lain usaha desa.
(2)Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
1. a.tanah kas desa;
2. b.pasar desa;
3. c.bangunan desa;
4. d.pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
5. e.obyek rekreasi milik desa;
6. f.hutan desa;
7. g.tempat pemancingan dan pemandian umum milik desa;
8. h.jalan desa;
9. i.tanah makam desa;
10. j.tanggul, saluran tersier desa;
11. k.tambatan perahu; dan
12. l.lain-lain kekayaan milik desa.
(3)Hasil swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa sumbangan dan/atau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.
(4)Hasil gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidentil dan sukarela dari warga masyarakat desa, lembaga atau organisasi desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang.
(5)Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dapat berupa pungutan desa dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

Ketentuan mengenai pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Lain-lain kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l, antara lain:

a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau APBD;
b.barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
c.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
d.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
e.hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
f.hibah dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah;
g.hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
h.hasil kerja sama desa.

Pasal 7

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pasal 8

(1)Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar; dan
2. b.alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa.
(3)Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi.
(4)Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan dana desa untuk setiap Desa berdasarkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur dan Kepala Desa.

Pasal 10

(1)Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
(2)Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
(3)Pengalokasian besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…