DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 7, penyisipan Pasal 8A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8); Dengan Persetujuaan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah, meliputi:

a.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat PERUMDA Air Minum;
b.Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera yang selanjutnya disingkat PERSERODA LKM Demak Sejahtera;
c.Perseroan Daerah Demak Sarana Sehat yang selanjutnya disebut PERSERODA Demak Sarana Sehat;
d.Perseroan Daerah Demak Aneka Wira Usaha yang selanjutnya disingkat PERSERODA Demak Aneka Wira Usaha;
e.Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PERSERODA Bank Jateng;
f.Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat PERSERODA BPR BKK Demak;
g.Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PERSERODA BPR BKK Jawa Tengah; dan
h.Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PERSERODA PRPP Jawa Tengah; dan
i.Badan Usaha Milik Kabupaten Demak lainnya yang akan didirikan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
1. 6.Penyertaan Modal adalah Pemberian Setoran Modal dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah.
2. 7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
3. 2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD bertujuan untuk:

a.pendirian BUMD;
b.penambahan modal BUMD;
c.pembelian saham pada Perusahaan Perseroan Daerah lain;
d.pemenuhan modal dasar BUMD;
e.pemenuhan kewajiban modal minimum BUMD;
f.penguatan sruktur permodalan dan produktifitas BUMD; dan
g.penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERUMDA Air Minum Kabupaten Demak paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERSERODA LKM Demak Sejahtera paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(3)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERSERODA Demak Sarana Sehat paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
(4)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERSERODA Demak Aneka Wira Usaha paling sedikit Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).
(5)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERSERODA BPR BKK Demak paling sedikit Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
(6)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERSERODA BPR BKK Jawa Tengah paling sedikit Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat milar lima ratus juta rupiah).
(7)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada PERSERODA Bank Jateng paling sedikit Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
(8)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada PERSERODA PRPP Jawa Tengah paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(9)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT. JAMKRIDA JATENG) paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(10)Jumlah Penyertaan Modal yang akan disetorkan Pemerintah Kabupaten Demak kepada BUMD yang didirikan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini besarannya paling sedikit sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah pendirian masing-masing BUMD.
(11)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) merupakan akumulasi penyertaan modal yang disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak kepada Badan Usaha Milik Daerah, termasuk didalamnya setoran modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak pada saat pendirian masing-masing Badan Usaha Milik Daerah beserta penambahannya.
(12)Penambahan penyertaan modal pada masing-masing Perusahaaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berdasar pada APBD Tahun Berjalan.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman;
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
  1. 4.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Pengurangan Modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu perseratus) oleh 1 (satu) Daerah.
(2)Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
(3)Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
(4)Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada BUMD diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak. Ditetapkan di Demak pada tanggal 10 Agustus 2018 BUPATI DEMAK, TTD HM. NATSIR Diundangkan di Demak pada tanggal 13 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, TTD SINGGIH SETYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK, PROVINSI JAWA TENGAH : ( 9 / 2018 ) NO JABATAN PARAF 1 SEKDA 2 ASISTEN I 3 KABAG HUKUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Seiring diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 tingkat persaingan usaha semakin ketat dan berdampak pada semakin terbatasnya sumber pendanaan yang dimiliki pada Perusahaan Daerah. Disamping itu dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber- sumber pembiayaan terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring bertambahnya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi lain perimbangan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Demak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah yang memberikan keuntungan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Demak. Dalam rangka memberikan manfaat bagi perekembangan perekonomian Daerah pada umumnya serta memperoleh laba atau keuntungan yang dapat menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Demak telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak. Guna menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkenaan dengan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak sehingga untuk meningkatkan kapasitas permodalan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak dengan bentuk hukum yang baru perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak Pada Badan Usaha Milik Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…