DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan dan pengembangan olah raga, organisasi keolahragaan, kejuaraan olah raga daerah, pembinaan dan pengembangan olah raga penyandang cacat (disabilitas), manajemen penyelenggaraan keolahragaan daerah, pembiayaan, sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencerdaskan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan di bidang keolahragaaan di Daerah, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan di bidang keolahragaan;
c.bahwa untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang keolahragaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5871);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
10.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Demak.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga.
9.Komite Olahraga Kabupaten adalah Komite Olahraga Kabupaten Demak.
10.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
11.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematikyang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
13.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
14.Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
15.Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17.Penyandang Disabilitas adalah setiap orangyang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
18.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industriyang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
19.Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
21.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
22.Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
23.Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
24.Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.
25.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
26.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
27.Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
28.Pekan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
29.Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan diantara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
30.Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Keolahragaan di Daerah diselenggarakan berdasarkan:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. d.asas keolahragaan.
(2)Asas otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efisiensi;
9. i.efektivitas; dan
10. j.keadilan.
(3)Asas keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
2. b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
3. c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
4. d.pembudayaan dan keterbukaan;
5. e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
6. f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
7. g.keselamatan dan keamanan; dan
8. h.keutuhan jasmani dan rohani.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:

a.memelihara dan meningkatkan:
1. 1.kesehatan dan kebugaran;
2. 2.prestasi Daerah;
3. 3.kualitas manusia yang ada di Daerah;
b.menanamkan:
1. 1.nilai moral dan akhlak mulia;
2. 2.sportivitas;
3. 3.disiplin;
c.mempererat dan membina:
1. 1.persatuan dan kesatuan bangsa;
2. 2.memperkukuh ketahanan nasional; dan
3. 3.mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan Daerah sebagai bagian bangsa Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pembinaan dan pengembangan:
1. 1.olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;
2. 2.olahraga prestasi;
3. 3.olahraga rekreasi;
b.organisasi keolahragaan;
c.kejuaraan olahraga Daerah, yang meliputi:
1. 1.pekan olahraga;
2. 2.pekan olahraga pelajar;
3. 3.kejuaraan olahraga; dan
d.manajemen penyelenggaraan keolahragaan Daerah.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 5

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.pengolahraga;
2. b.pelaku olahraga;
3. c.tenaga keolahragaan;
4. d.pengorganisasian;
5. e.pendanaan;
6. f.metode;
7. g.prasarana dan sarana keolahragaan; dan
8. h.penghargaan keolahragaan.
(2)Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
1. a.pengenalan olahraga; dan
2. b.pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
(3)Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui jalur:
1. a.keluarga;
2. b.pendidikan; dan
3. c.masyarakat, yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk masyarakat yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah, dilakukan melalui:

a.penetapan kebijakan;
b.penataran atau pelatihan;
c.koordinasi;
d.konsultasi;
e.komunikasi;
f.penyuluhan;
g.pembimbingan;
h.pemasyarakatan;
i.perintisan;
j.penelitian;
k.uji coba;
l.kompetisi;
m.bantuan;
n.pemudahan;
o.perizinan; dan
p.pengawasan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah.
(2)Dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah yang dilakukan oleh masyarakat atas kesadaran atau prakarsa sendiri, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah yang dilaksanakan oleh masyarakat baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah dan/atau atas kesadaran atau prakarsa sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan:
1. a.melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif; dan
2. b.oleh klub olahraga, sasana olahraga, sanggar olahraga atau nama lain dari klub olahraga yang ada di Daerah.
(4)Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga di Daerah dapat membentuk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Instansi pemerintah dan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi pegawai dilingkungannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan lingkungan kerja masing- masing.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar diselenggarakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar, dilakukan oleh guru dan/atau tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), guru dan/atau tutor olahraga harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari:
1. a.induk organisasi cabang olahraga bersangkutan; atau
2. b.Dinas.

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertujuan untuk:
1. a.memperoleh:
  1. 1.pengetahuan;
  2. 2.kepribadian;
  3. 3.keterampilan;
  4. 4.kesehatan;
  5. 5.kebugaran jasmani; dan
2. b.pengembangan minat dan bakat olahraga, bagi peserta didik.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…