DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan beserta lampirannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah berupa laporan keuangan yang memuat:
1. a.laporan realisasi anggaran;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.neraca;
4. d.laporan operasional;
5. e.laporan arus kas;
6. f.laporan perubahan ekuitas; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut: pendapatan Rp2.365.244.759.685,79 belanja Rp1.898.629.991.637,00 transfer Rp437.385.734.160,00 surplus Rp29.229.033.888,79 pembiayaan - penerimaan Rp245.029.903.753,50 - pengeluaran Rp32.000.000.000,00 pembiayaan Netto Rp213.029.903.753,50 sisa lebih pembiayaan APBD (SiLPA) Rp242.258.937.642,29

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut: 1) selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp59.270.642.673,79 dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.305.974.117.012,00
b.realisasi Rp2.365.244.759.685,79 selisih lebih Rp59.270.642.673,79 2) selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp182.480.529.895,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran belanja setelah perubahan Rp2.081.110.521.532,50
b.realisasi Rp1.898.629.991.637,00 selisih kurang Rp(182.480.529.895,50) 3) selisih anggaran dan realisasi Transfer sejumlah Rp507.765.073,00, dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran transfer setelah perubahan Rp437.893.499.233,00
b.realisasi Rp437.385.734.160,00 selisih kurang Rp(507.765.073,00) 4) selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp242.258.937.642,29 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan Rp(213.029.903.753,50)
b.realisasi Rp29.229.033.888,79 selisih lebih Rp242.258.937.642,29 5) selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp245.029.903.753,50
b.realisasi Rp245.029.903.753,50 selisih lebih Rp0,00 6) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp32.000.000.000,00
b.realisasi Rp32.000.000.000,00 selisih kurang Rp0,00 7) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp213.029.903.753,50 b.realisasi Rp213.029.903.753,50 selisih lebih Rp0,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: saldo anggaran lebih awal Rp245.029.903.753,50 penggunaan saldo anggaran lebih Rp245.029.903.753,50 SiLPA Rp242.258.937.642,29 saldo anggaran lebih akhir Rp242.258.937.642,29

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: pendapatan LO Rp2.163.441.648.168,40 beban Rp2.118.431.015.052,84 kegiatan non operasional Rp(45.099.110.340,80) pos luar biasa Rp0,00 defisit laporan operasional Rp(88.477.225,24)

Pasal 7

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut: ekuitas awal Rp5.680.937.398.810,17 (defisit) laporan operasional Rp(88.477.225,24) dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan mendasar Rp198.781.449.942,52 ekuitas akhir Rp5.879.630.371.527,45

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.jumlah aset Rp5.914.642.693.556,08
b.jumlah kewajiban Rp35.012.322.028,63
c.jumlah ekuitas dana Rp5.879.630.371.527,45

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a.saldo kas awal 1 Januari 2019 Rp245.031.629.286,50
b.arus kas dari aktifitas operasi Rp308.377.020.446,79
c.arus kas dari aktifitas investasi Rp(311.147.986.558,00)
d.arus kas dari aktifitas pendanaan Rp0,00
e.arus kas dari aktifitas transitoris Rp17.383.340.467,00
f.saldo kas 31 Desember 2019 Rp259.644.003.642,29

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos- pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…