DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan PIP dan PWK, Materi PIP dan PWK, Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Kerja Sama, Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi potensi penurunan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila, untuk menjaga serta meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat, dan meningkatkan rasa cinta tanah air perlu dilakukan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum berupa pemantapan pengamalan Pancasila dan pembinaan Wawasan Kebangsaan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK dan BUPATI DEMAK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Demak.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Demak.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut dengan PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila agar ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.Pembinaan Wawasan kebangsaan yang selanjutnya disebut dengan PWK adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuang bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan dasar yang terstruktur dan berjenjang.
8.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.
10.Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten, dan meningkatkan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan/atau badan usaha.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PIP dan PWK di Daerah.
(2)Tujuan PIP dan PWK adalah untuk:
1. a.melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah; dan
2. b.membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PIP dan PWK;
b.muatan materi PIP dan PWK;
c.pusat Pendidikan Pancasila dan PWK;
d.peran serta Masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan;
g.kerja sama;
h.penghargaan; dan
i.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PIP DAN PWK

Pasal 4

(1)PIP dan PWK diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIP dan PWK dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat.
(3)Penyelenggaraan PIP dan PWK oleh Perangkat Daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat melibatkan:
1. a.instansi/lembaga vertikal;
2. b.Perangkat Daerah terkait;
3. c.instansi/lembaga pendidikan;
4. d.pemerintah desa; dan/atau
5. e.Masyarakat.
(2)Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan PIP dan PWK ditujukan kepada:

a.peserta didik/mahasiswa/peserta didik lain;
b.penyelenggara pemerintahan di Daerah;
c.pendidik/tenaga kependidikan;
d.penyelenggara pemerintahan desa;
e.tokoh agama/tokoh Masyarakat/tokoh adat; dan
f.Masyarakat.

Pasal 7

Penyelenggaraan PIP dan PWK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.evaluasi; dan
d.pemantauan.

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.tempat dan waktu penyelenggaraan;
2. b.peserta dan pemateri/fasilitator;
3. c.metode pembinaan;
4. d.sarana dan prasarana; dan
5. e.pembiayaan.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan melalui:
1. a.Pendidikan Formal;
2. b.Pendidikan Nonformal; dan/atau
3. c.Pendidikan Informal.
(2)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terintegrasi oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pelaksanaan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.
(4)Pelaksanaan PIP dan PWK melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan intrakurikuler;
2. b.kegiatan kokurikuler;
3. c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau
4. d.kegiatan non kurikuler.
(5)Pelaksanaan PIP dan PWK melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.kegiatan kebudayaan;
3. c.kegiatan keagamaan;
4. d.sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
5. e.kompetisi/perlombaan;
6. f.peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
7. g.kegiatan lain yang mendukung PIP dan PWK.
(6)Penyelenggaraan PIP dan PWK melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui:
1. a.kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya; dan/atau
2. b.belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.
(7)Pemerintah Daerah menyiapkan pelatihan untuk sumber daya manusia dalam melaksanakan PIP dan PWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan PIP dan PWK dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
1. a.media sosial;
2. b.media penyiaran; dan/atau
3. c.format digital dan non digital.
(3)Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan ahli teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…