DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015).
8.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 875.195.933.215,60
b.Belanja Rp. 881.881.597.920,92 Defisit Rp. (6.685.664.705,32)
c.Pembiayaan - Penerimaan Rp. 26.671.807.011,01 - Pengeluaran Rp. 0,00 Surplus Rp. 26.671.807.011,01

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.79.342.458.821,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 955.018.041.345,00
2. 2.Realisasi Rp. 875.195.933.215,60 Selisih kurang Rp. 79.822.108.129,40
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.99.328.601.127,16 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 981.210.199.048,08
2. 2.Realisasi Rp. 881.881.597.920,92 Selisih kurang Rp. 99.328.601.127,16
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. - 19.506.492.997,91 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. (26.192.157.703,23)
2. 2.Realisasi Rp. (6.685.664.705,32) Selisih lebih Rp. 19.506.492.997,91
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp.- 479.649.307,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 26.192.157.703,23
2. 2.Realisasi Rp. 26.671.807.011,01 Selisih lebih Rp. (479.649.307,78)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
2. 2.Realisasi Rp. 0,00 Selisih kurang Rp. 0,00
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.479.649.307,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 26.192.157.703,23
2. 2.Realisasi Rp. 26.671.807.011,01 Selisih lebih Rp. 479.649.307,78

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp. 2.119.569.745.404,46
b.Jumlah Kewajiban Rp. 17.745.097.191,33
c.Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.101.824.648.213,13

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2016 Rp. 11.192.157.703,23
b.arus kas dari aktivitas operasi Rp. 252.019.899.781,60
c.arus kas dari aktivitas investasi Rp. (263.442.666.064,92)
d.arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
e.arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 9.719.657.267,00
f.Saldo kas akhir per 31 Desember 2016 Rp. 22.035.636.525,69

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.Pendapatan – LO
1. 1.Pendapatan Asli Daerah Rp. 60.349.420.137,90
2. 2.Pendapatan Transfer Rp. 731.698.189.862,00
3. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 14.982.152.046,67 Jumlah Pendapatan Rp. 807.029.762.046,57
b.Beban
a.Beban Operasi Rp. 644.541.023.874,24
b.Surplus/Defisi Beban Operasi Rp. 162.488.738.172,33
c.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 666.385.701.788,33
d.Pos Luar Biasa Rp. (196.220.800,00)
c.Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp. 666.189.480.988,33

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 26.192.157.703,23
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 26.192.157.703,23 Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Subtotal ( a-b ) Rp. 0.00
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 19.986.142.305,69
e.Subtotal ( c+d ) Rp. 19.986.142.305,69
f.Koreksi Kesalahan Pembukuan Rp. 1.945.163.270,00 Tahun Sebelumnya
g.Lain-lain Rp. 0,00
h.Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g) Rp. 21.931.305.575,69

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a.Ekuitas Awal Rp.1.826.851.292.508,22
b.Surplus/Defisit-LO Rp. 203.329.188.552,12
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :
1. 1.Dampak Komulatif Perubahan Rp. 0,00 Kebijakan
2. 2.Dampak Komulatif Kesalahan Rp. 71.644.167.152,79 Mendasar
d.Ekuitas Akhir Rp.2.101.824.648.213,13

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016