Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban mandat konstitusional untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelayanan publik, pembangunan daerah, dan implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan Perda dan Perbup, penyediaan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah ujung tombak penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah di tingkat lokal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan, menjadi pilar utama dalam pelayanan publik, pembangunan daerah, serta implementasi kebijakan nasional demi stabilitas, kesejahteraan, dan kemajuan wilayah.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Mereka berwenang menetapkan Perda dan Perbup, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta merencanakan dan mengevaluasi program pembangunan di berbagai sektor.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Ini mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan sektor ekonomi seperti pertanian atau pariwisata, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Kontribusinya terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mendukung target pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk berbagai keperluan, mulai dari pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan. Mereka juga berperan dalam pelaporan masalah lingkungan, pembayaran pajak daerah, serta permohonan informasi publik.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan mandat yang jelas dan ruang lingkup yang luas, lembaga ini berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2016
Sistematika Perda Ini Adalah Sebagai Berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan Wali Nagari 3. Pelaksanaan 4. Penetapan dan Pelantikan Wali Nagari 5. Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Wali Nagari 6. Pemberhentian Wali Nagari 7. Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari 8. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2016
Menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2018
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 1.004.996.082.652,00 2. Belanja Daerah Rp. 1.019.920.621.019,00 Surplus/(Defisit) Rp. (14.924.538.367,00) 3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp. 17.424.538.367,00 b. Pengeluaran Rp. 2.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 14.924.538.367,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 90.085.859.652,00 b. Dana Perimbangan Rp. 778.168.930.000,00 c. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 136.741.293..000,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: a. Pajak Daerah Rp. 27.125.755.718,00 b. Retribusi Daerah Rp. 5.158.665.000,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 4.641.438.934,00 d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 53.160.000.000,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 6 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 22.168.133.000,00 b. Dana Alokasi Umum Rp. 522.603.733.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Rp. 233.397.064.000,00 (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung Rp. 526.800.097.340,00 b. Belanja Langsung Rp. 493.120.523.679,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp. 393.968.340.265,00 b. Belanja Hibah Rp. 10.347.800.000,00 c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.200.000.000,00 d. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rp. 1.500.000.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik Rp. 116.983.957.075,00 f. Belanja Tidak Terduga Rp. 800.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Rp. 50.238.608.000,00 b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 204.046.791.823,00 c. Belanja Modal Rp. 238.835.123.656,00 a. Pendapatan Hibah Rp. 1.500.000.000,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 37.695.000.000,00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 97.546.293.000,00 d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Rp. 0,00 Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2015 7 Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 17.424.538.367,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 2.500.000.000,00 (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 17.424.538.367,00 (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per Jabatan; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah; 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain; 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII : Daftar Nama Cadangan Daerah;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2016
Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024
Jenis Pajak yang terdiri atas: PBB-P2 BPHTB PBJT atas: 1. makanan dan/atau minuman: 2. tenaga listrik, 3. jasa perhotelan, 4. jasa parkir, dan 5. jasa kesenian dan hiburan, Pajak Reklame PAT Pajak MBLB Pajak Sarang Burung Walet Opsen PKB OpsenBBNKB Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan (billboard/ videotron/ megatron), b. Reklame kain, c. Reklame melekat/stiker, d. Reklame selebaran, e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan,f. Reklame udara, g. Reklame apung, h. Reklame film/slide-:dan Ii. Reklame peragaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Nama, objek, dan subjek retribusi; 3. Golongan retribusi; 4. Cara mengukur tingkat pengunaan jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi; 6. Struktur dan besarnya tarif retribusi; 7. Pemungutan dan pemanfaatan; 8. Saat retribusi terutang; 9. Tata cara pembayaran; 10. Sanksi administratif; 11. Tata cara penagihan; 12. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 13. Keberatan; 14. Pengembalian kelebihan pembayaran; 15. Kedaluwarsa penagihan; 16. Insentif pemungutan; 17. Ketentuan penyidikan; 18. Ketentuan pidana; 19. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum 2. Jenis Sampah 3. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah 4. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat 5. Peran Serta Masyarakat 6. Izin Pengelolaan Sampah 7. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 8. Kerja Sama 9. Pembiayaan 10. Larangan 11. Pengawasan Dan Pembinaan 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2016
Sistematika Perda Ini Adalah Sebagai Berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan Kebijakan Kearsipan 3. Pembinaan Kearsipan 4. Pengelolaan Kearsipan 5. Perizinan 6. Perlindungan dan Penyelamatan 7. Kelembagaan Penyelenggaraan Kearsipan 8. Kerjasama Antar Daerah 9. Pengawasan 10. Pembiayaan 11. Larangan 12. Sanksi 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Penutup