DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara TelekomunikasI yang mengatur mengenai : 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribu; 3. Besaran Tarif retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(2)sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
(2)Frekwensi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.
(3)Dihapus.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Besarnya retribusi dihitung dengan mengalikan hasil perkalian indeks dengan tarif retribusi atau dengan formula sebagai berikut: RPMT (Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi) = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi
(2)Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.indeks Variabel Jarak Tempuh; dan
2. b.indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara.
(3)Indeks Variabel Jarak Tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.dalam Kota: indeks 0,9; dan
2. b.luar Kota : indeks 1,1. 4
(4)Indeks Variabel Jenis Konstruksi Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Menara Pole : indeks 0,9
2. b.Menara 3 kaki : indeks 1
3. c.Menara 4 kaki : indeks 1,1
(5)Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
(6)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mempertimbangkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 13 November 2017 BUPATI DHARMASRAYA, dto SUTAN RISKA Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal 13 November 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, dto LELIARNI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 7 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diatur dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pasal tersebut menyatakan bahwa Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Dalam penjelasan Pasal 124 dinyatakan bahwa mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut. Untuk mengatur retribusi tersebut, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Terkait ketentuan tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas, pada tahun 2014 terdapat permohonan uji materiil yang diajukan oleh PT. Kame Komunikasi Indonesia. Norma yang diujikan adalah penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dimana pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi 6 pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak (NJOP). Penetapan tarif tersebut tidak didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan dianggap bertentangan dengan pasal 28D dan pasal 28F Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sekaitan dengan dikabulkannya permohonan dari PT. Kame Komunikasi Indonesia melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 maka penjelasan pasal 124 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara otomatis dibatalkan dan diubah dengan frase kalimat : Penetapan tarif retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Dengan ditetapkannya keputusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 sehubungan dengan penyesuaian tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi . II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

1.Pasal 6 Cukup jelas
2.Pasal 7 Cukup jelas
3.Pasal 8 Ayat (1) Contoh perhitungan retribusi menara 4 kaki di dalam kota RPMT = Hasil Perkalian Indeks x Tarif Retribusi = (0,9 x 1,1) x Rp. 2.500.000,- = Rp. 2.475.000,- Retribusi terhutang yang wajib dibayar oleh Wajib Retribusi untuk menara 4 kaki yang terletak didalam kota adalah sebesar Rp. 2.475.000,- Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 7 Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cara penghitungan Tarif Retribusi: N O Komponen Biaya Volume Jumlah dalam 1 Tahun Biaya TOTAL BIAYA 1 2 3 4 5 6
1.Transportasi 1 tim 92 hari Rp. 1.000.000 Rp. 92.000.000
2.Uang Harian 7 orang 92 hari Rp. 200.000 Rp. 128.800.000
3.ATK 1 tahun Rp. 9.200.000 Rp. 9.200.000
4.Total Biaya Operasional Rp. 230.000.000
5.Biaya Rata-rata atau tarif /menara /tahun (Total Biaya Operasional/Jumlah Menara) Rp. 2.500.000
6.pembulatan Rp. 2.500.000 Ayat (6) Yang dimaksud dengan biaya operasional pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 71

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…