DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Pendahuluan, gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu-isu STrategis Daerah, Visi misi tujuan dan sasaran, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 ayat {10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BABI : PENDAHULUAN BABII :GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB IH : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
(2)Dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4

2.Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya. Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal jg Febtuan 2019 BUPATI DHARMASRAYA, wa SUTAN RISKA L- Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 19 februan 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, ADLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR | NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/13/2019) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR ! TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021 1, UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah terpilih, yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan memperhatikan kemampuan/ kapasitas keuangan Daerah. RPJMD menjadi pedoman perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021, serta sekaligus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, kondisi perekonomian daerah, dan pendanaan yang bersifat indikatif. Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila : 6

a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar; Perubahan RPJMD ini didasarkan pada hasil evaluasi dan pengendalian terhadap peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 serta sesuai arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dimana surat edaran bersama ini meminta pemerintah daerah melalui Bupati dan DPRD untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2015-2019 sebagai sinergi pembangunan antara pusat dan daerah serta antar wilayah, dengan mengacu kepada pembagian urusan pemerintahan melalui penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dengan prinsip money follows program. Selain adanya perubahan muatan/substansi, perubahan RPJMD ini juga melakukan penyesuaian terhadap tata cara perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berikut penjelasan yang menjadi dasar dalam perubahan RPJMD ini adalah sebagai berikut :
1. 1.Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2016-2021 menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
a.perlu adanya penyempurnaan muatan pada tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan sekaligus penyesuaian pada Indikator sasaran.
b.Perlunya peningkatan sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra PD 7
c.Adanya masukan dan saran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara terkait dengan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang disinkronkan dan diakomodir dalam RPJMD
1. 2.Arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0430/M.PPN/12/2016, adapun muatan RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang akan diselaraskan dengan RPJM Nasional Tahun 2014-2019 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
a.penyelerasan Isu Strategis Pembangunan Daerah;
b.penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
c.penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
d.penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah,
e.penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah;
f.penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah.
1. 3.Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, sehingga terdapat perubahan dalam sistematika, jenis data, maupun tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan dokumen perubahan RPJMD ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra-PD. Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR PAY 8

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…