DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penanaman Modal, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah; 3. Kebijakan dasar penanaman modal; 4. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal; 5. Bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal; 6. Lokasi penanaman modal; 7. Promosi penanaman modal; 8. Pelayanan penanaman modal; 9. Kerjasama penanaman modal; 10. Insentif dan kemudahan penanaman modal; 11. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 12. Peran serta masyarakat; 13. Penyelesaian sengketa; 14. Ketentuan peralihan; 15. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penanaman modal yang kondusif, diperlukan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat di daerah;
c.bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanaman modal, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penanaman modal serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal, perlu pengaturan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
9.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 3
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 93); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHA RMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Dharmasraya.
5.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Dharmasraya.
6.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya. 4
8.Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya.
9.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11.Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
13.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan olehPemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum/Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14.Izin Usaha Penanaman Modal adalah legalitas perizinan untuk melakukan kegiatan usaha.
15.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5
16.Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18.Pelayanan Elektronik adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepastian Hukum;
b.transparansi;
c.akuntabilitas;
d.perlakuan yang sama;
e.kebersamaan;
f.efisiensi berkeadilan;
g.efektif
h.berwawasan lingkungan;
i.kemandirian; dan
j.keseimbangan kemajuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Penanaman modal adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan;
b.mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
d.menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
e.meningkatkan daya saing ekonomi terhadap daerah lain;
f.mengikutsertakan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman modal; 6
g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
h.meningkatkan pelayanan penanaman modal, dan
i.mendorong pengelolaan dan pengemnbangan potensi ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.kebijakan dasar penanaman modal;
c.hak, kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
d.bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal;
e.lokasi penanaman modal
f.promosi penanaman modal;
g.pelayanan penanaman modal;
h.kerjasama penanaman modal;
i.insentif dan kemudahan penanaman modal;
j.pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
k.peran serta masyarakat;
l.penyelesaian sengketa; dan
m.sanksi;

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi penyelenggaraan Penanaman Modal dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. 7
(3)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal di Daerah;
2. b.menetapkan kebijakan rencana strategis daerah dalam rangka pengembangan penanaman modal skala daerah;
3. c.merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
4. d.mengembangkan iklim penanaman modal;
5. e.menyelenggarakan promosi penanaman modal di Daerah;
6. f.melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu1 (satu) pintu dibidang penanaman modal di Daerah;
7. g.melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah; dan
8. h.pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi;

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional.
(2)Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
2. b.mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan;
3. c.mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
4. d.mendapatkan hak pelayanan;
5. e.mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif;
2. b.penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
3. c.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

Pasal 8

(1)Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di daerah.
(2)Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
1. a.Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
2. b.Rencana Umum Penanaman Modal daerah Provinsi;
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
4. d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
5. e.Prioritas Pengembangan Potensi Daerah. 9
(3)Rencana Umum Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 9

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

a.kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.kejelasan prosedur penanaman modal;
c.keterbukaan informasi terkait bidang usaha yang akan dan/atau sedang dijalankan;
d.pelayanan yang cepat, tepat dan transparan; dan
e.berbagai bentuk fasilitas kemudahan dalam penyelenggaraan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap penanam modal berkewajiban :

a.menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
b.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan terutama bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan Penanaman Modal;
c.membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
d.menghormati adat istiadat dan tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
e.menyerap tenaga kerja daerah;
f.mengutamakan sumber daya dan bahan baku lokal;
g.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan, dan
h.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja di Daerah, untuk perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing; 10

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…