DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 15 Tahun 2018

Nomor: 15
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Rabies, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan umum; 2. Otoritas veteriner daerah; 3. Pengamatan dan pengidentifikasian rabies; 4. Pencegahan rabies; 5. Pengamanan rabies; 6. Pemberantasan rabies; 7. Penanganan hpr; 8. Penanganan rabies pada manusia; 9. Peran serta masyarakat; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya perilaku masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya resiko penyebaran dan penularan penyakit Rabies;
c.bahwa untuk melindungi dan menjaga ketentraman batin masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap pengendalian dan penaggulangan penyakt Rabies;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Thun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019); 3
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/Ot.140/1/2003 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis; 14.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4.Instansi terkait adalah lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan rabies.
5.Otoritas Veteriner Daerah adalah lembaga yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah.
6.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya.
7.Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Dharmasraya. 4
8.Petugas adalah orang yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
9.Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus Rabies.
10.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan lainnya.
11.Hewan Penular Rabies Liar yang selanjutnya disingkat menjadi HPR liar adalah HPR yang tidak berpemilik.
12.Pengendalian dan Penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada hewan dan manusia.
13.Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai Hewan Penular Rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
14.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
15.Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran Hewan Penular Rabies dari dan ke Kabupaten Dharmasraya, antar kecamatan, antar nagari se-Kabupaten Dharmasraya yang mencakup penyediaan hewan penular rabies, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan pemeliharaan.
16.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemeliharaan, peredaran dan penanganan kasus gigitan Hewan Penular Rabies.
17.Vaksinasi adalah pemberian bahan antigenik untuk meransang sistem kekebalan individu terhadap penyakit rabies. 5
18.Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
19.Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakt, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) di lingkungan.
20.Eliminasi adalah tindakan untuk membunuh Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
21.Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungannya dengan keadaan fisik dan mental Hewan Penular Rabies menurut ukuran prilaku alami hewan yang perlu dilindungi dari perlakuan setiap orang yang tidak wajar.
22.Alat perlengkapan pengamanan adalah rantai atau tali dan berangus yang dipakaikan/dipasang pada hewan.
23.Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi pada masa tertentu dengan tetap memberi makan dan minum sebagaimana biasanya.
24.Sterilisasi Hewan Penular Rabies adalah proses pengangkatan organ reproduksi yang dilakukan pada HPR.
25.Pemasukan/pengeluaran hewan penular rabies adalah kegiatan memasukkan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dan dari Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah membebaskan daerah dari ancaman Penyakit Rabies dan menurunkan angka kasus Penyakit Rabies pada hewan dan manusia. 6
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies di Daerah.
(3)Sasaran yang hendak dicapai dari Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya kondisi daerah yang bebas Rabies.
(4)Ruang lingkup Pengendalian dan penanggulangan rabies dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.otoritas veteriner daerah;
2. b.pengamatan rabies;
3. c.pencegahan dan pengamanan rabies;
4. d.pemberantasan rabies;
5. e.penanganan rabies pada manusia;
6. f.peran serta masyarakat;

BAB II

OTORITAS VETERINER DAERAH

Pasal 3

(1)Dalam rangka penguatan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan Bupati membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
(2)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk apabila belum terdapat lembaga yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Pasal 4

(1)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Veteriner Daerah mempunyai fungsi:
1. a.pelaksana kesehatan masyarakat veteriner;
2. b.penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan; 7
3. c.pengidentifikasi masalah dan pelaksana kesehatan hewan;
4. d.pelaksana pengendalian dan penaggulangan penyakit hewan;
5. e.pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
6. f.pengawas tindakan penganiayaan dan penyakahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
7. g.pengelola tenaga kesehatan hewan;
8. h.pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
9. i.pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
10. j.pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
11. k.pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
12. l.penjamin ketersediaan mutu obat hewan;
13. m.penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan; penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
14. n.pengelola medic akuatik dan medic konservasi.

Pasal 5

(1)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di Daerah.
(2)Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keputusan dalam :
1. a.penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari luar Daerah dalam wilayah Propinsi yang sama;
2. b.pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran Hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar Daerah kepada Bupati;
3. c.penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah di Daerah;
4. d.pemberian rekomendasi penetapan status Wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Bupati; 8
5. e.pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah kepada Bupati;
6. f.pemberian sertifikasi Veteriner pengeluaran hewan dan/atau Produk Hewan dari Daerah.
(3)Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Veteriner Daerah melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 6

(1)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi sub urusan :
1. a.kesehatan hewan; dan
2. b.kesehatan masyarakat veteriner.
(2)Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
2. b.menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Pasal 7

Pengamatan dan Pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan :

a.Surveilans;
b.Penyidikan; dan
c.Pemeriksaan dan pengujian; 9

Pasal 8

(1)Kegiatan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau specimen Rabies.
(2)Kegiatan mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.data agen Rabies dan titer antibody post vaksinasi Rabies;
2. b.data HPR; dan
3. c.dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia;

Pasal 9

(1)Kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau specimen serta data pendukung.
(2)Kegiatan penyidikan terhadap sampel dan/atau specimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber dan agen Rabies.
(3)Kegiatan penyidikan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan jika :
1. a.hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau
2. b.adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 10

(1)Kegiatan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
(2)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap sampel dan/atau specimen sebagaimana dimaksud Pasal 9.
(3)Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
(4)Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner Propinsi untuk dilakukan kajian epidemiologi Rabies. 10

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…