DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 16 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 24), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 28 diubah, angka 29 dan angka 31 dihapus, dan setelah angka 36 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 37 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h diubah 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat 4 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6) 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah 5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah 6. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus 7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat (2) dihapus 8. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah 9. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah 10. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diubah 11. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf baru, yakni huruf ; bb, huruf cc, huruf dd dan huruf ee, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) baru 12. Ketentuan Pasal 74 ayat (1), ayat (3), ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ayat (2) dihapus 13. Ketentuan Pasal 75 diubah 14. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf 15. Ketentuan Pasal 87 diubah 16. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 87A, sampai dengan Pasal 87E 17. Ketentuan Pasal 88 diubah 18. Ketentuan Pasal 90 diubah 19. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 90A 20. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru, yakni BAB VIIIA dan Pasal 94A baru 21. Ketentuan Pasal 95 diubah 22. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) diubah 23. Ketentuan Pasal 97 sampai dengan Pasal 98 dihapus. 24. Ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 101 dihapus. 25. Ketentuan Pasal 106 diubah 26. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 107A dan Pasal 107B 27. Ketentuan Pasal 108 diubah 28. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB dan Pasal baru yakni BAB XIIA Pasal 112A 29. Ketentuan Pasal 114 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terjadinya perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 3
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 24), diubah sebagai berikut : 4

1.Ketentuan Pasal 1 angka 22 dan angka 28 diubah, angka 29 dan angka 31 dihapus, dan setelah angka 36 ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4.Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan merupakan pemerintahan terendah dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
9.Wali Nagari adalah Pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
10.Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong. 5
11.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12.Sistem Informasi Administasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan.
13.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
14.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15.Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang bukan WNI.
16.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
19.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat 6 keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta perubahan status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap.
20.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
22.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
23.Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
24.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
26.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
27.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28.Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta 7 pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Nagari dan Jorong.
29.Dihapus.
30.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
31.Dihapus.
32.Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
33.Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat pelayanan Dinas di Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan, serta penyajian informasi kependudukan.
34.Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
35.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
36.Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;
37.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. 8
2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang meliputi:
1. a.penyelenggaraan sistem, pedoman dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
2. b.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
3. c.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
4. d.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
6. f.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
7. g.penugasan kepada Wali Nagari untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan;
8. h.penyajian data kependudukan berskala daerah yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
9. i.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
(2)Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan ayat (3) diubah, serta setelah ayat 4 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : 9

Pasal 7

(1)Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, mempunyai kewajiban meliputi:
1. a.pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
3. c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
4. d.mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
6. f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPT dan/atau TPDK.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(5)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
(6)Mekanisme pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 10

4.Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Petugas Registrasi membantu Wali Nagari dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diutamakan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(3)Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1)Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
1. a.penduduk korban bencana alam;
2. b.penduduk korban kerusuhan sosial;
3. c.orang terlantar; dan
4. d.komunitas terpencil.
(2)Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
(3)Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
(4)Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 11
(5)Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pendataan penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)Setiap kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak kelahiran.
(2)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)Dihapus.

7.Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan ayat

(2)dihapus sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

(1)Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
(2)dihapus.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Jorong atau Wali Nagari tempat domisili penduduk kepada 12 Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal kematian.
(2)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
(3)Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
(4)Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
(5)Dalam hal terjadi kematian seseorang di daerah yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

9.Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
(3)Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

10.Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…