DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penggolongan dan Jenis Zakat 3. Muzakki 4. Mustahik 5. Baznas Kabupaten 6. Unit Pengumpul Zakat 7. Lembaga Amil Zakat 8. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan 9. Pembiayaan 10. Peran Serta Masyarakat 11. Sanksi Administratif 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan;
b.bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan;
c.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); D e n g a n Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7.Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya.
8.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat tentang Zakat, Infaq, Shadaqoh.
9.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Badan Usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat.
10.Infaq adalah Harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Rikaz adalah hasil galian harta zaman purbakala yang tidak bertuan.
12.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
13.Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya.
15.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Pegawai honorer yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dharmasraya yang menerima gaji/honorer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
16.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
17.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat, infak, sedekah, dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya.
18.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqoh, hibah wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat Islam yang dikukuhkan oleh pemerintah.
19.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan zakat.
20.Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berpedoman pada asas syariat islam, yang terdiri dari :

a.amanah;
b.kemanfaatan;
c.keadilan;
d.kepastian hukum;
e.terintegrasi;
f.akuntabilitas; dan
g.Transparansi.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a.meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah sesuai dengan tuntutan agama Islam;
b.meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;dan
c.meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS ZAKAT

Pasal 4

(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah;
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki dalam rangka membersihkan diri dan harta;
(3)Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha yang wajib dikeluarkan;
(4)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.hasil perniagaan;
4. d.hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.hasil pertambangan;
6. f.perindustrian;
7. g.hasil peternakan dan perikanan;
8. h.hasil pendapatan profesi dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(5)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

BAB III

MUZAKKI

Pasal 5

(1)Muzakki terdiri orang dan badan usaha yang berada di dalam dan di luar daerah.
(2)Muzakki didalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah muzakki yang bertempat tinggal atau berkedudukan dan mendapatkan penghasilan atau menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan di daerah.
(3)Muzakki diluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muzakki yang tidak bertempat tinggal atau badan usaha yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan didaerah tetapi melakukan usaha dan memperoleh penghasilan di luar daerah.

BAB IV

MUSTAHIK

Pasal 6

(1)Mustahik terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu:
1. a.fakir;
2. b.miskin;
3. c.amil zakat;
4. d.muallaf;
5. e.riqob;
6. f.gharim;
7. g.fii Sabillillah; dan
8. h.ibnu sabil.
(2)Setiap Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB V

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 7

(1)Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat di Daerah dibentuk BAZNAS Kabupaten.
(2)BAZNAS Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota daerah.
(3)BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Zakat pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
(4)BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Bupati.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:
1. a.perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. b.pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. c.pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; dan
5. e.pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ tingkat Provinsi di Daerah.
(2)Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten wajib:
1. a.melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaagunaan zakat di daerah;
2. b.melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait di Daerah dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
3. c.melaporkan dan mempertanggunngjawaban pengelolaan Zakat, infak dan sedeqah serta dana sosial keagamaan lainnya; dan
4. d.melakukan verifikasi administrative dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ di daerah.

Pasal 10

(1)BAZNAS Kabupaten terdiri atas dari unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Wakil Ketua.
(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang, bagian dan satuan.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
(6)Pelakasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bukan PNS.
(7)Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari PNS yang diperbantukan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…