DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Program Pembangunan Daerah 3. Pengendalian Dan Evaluasi 4. Ketentuan Peralihan 5. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis BAB IV : Visi dan Misi Daerah BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada 5 pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat denagn RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12.Arah kebijakan pembangunan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
14.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai 6 acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2005-2025.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis BAB IV : Visi dan Misi Daerah BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD. 7
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Bupati dalam menyusun KUA dan PPAS
(4)KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
(5)KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
(6)Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
(3)Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah yang dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 8 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya. Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 30 November 2015 Pj. BUPATI DHARMASRAYA, ttd. SYAFRIZAL Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 30 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA, ttd. Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM Pembina Utama Madya NIP. 195608151986101001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2015 NOMOR 4 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 – 2025 I. UMUM RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun, yang menerjemahkan cita-cita dan aspirasi pembangunan daerah kedalam rumusan visi, misi dan arah pembangunan sebagai dasar membangun komitmen dan pengambilan kebijakan dalam setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah. Setiap tahapan pembangunan jangka menengah daerah tersebut dirumuskan dalam RPJMD yang disusun oleh Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD. Jangka waktu RPJPD mengikuti RPJPN, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Akan tetapi, periode RPJMD tidak harus mengikuti periode RPJPN karena pemilihan presiden dan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penyusunan RPJPD mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat agar terwujud sinkronisasi rencana pembangunan daerah kabupaten berdasarkan kewenangan otonomi daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…