DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum 3. Bantuan Hukum Litigasi 4. Bantuan Hukum Non Litigasi 5. Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum 6. Pengawasan 7. Larangan 8. Sanksi Administratif 9. Ketentuan Penyidikan 10. Ketentuan Pidana 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3341) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara dan Pemberian Bantuan Hukum Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bagian Hukum adalah satuan organisasi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6.Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
7.Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Wali Nagari atau dokumen sejenisnya.
10.Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
12.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14.Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 5
16.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD.
18.Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
19.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan pada asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 6
b.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
c.mewujudkan tepat sasaran pemberian dana bantuan hukum yang berasal dari APBD;
d.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di daerah; dan
e.terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang terdiri dari:
1. a.litigasi; dan
2. b.non litigasi.
(3)Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(4)Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. 7
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah;
2. b.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
3. c.menyusun standar Bantuan Hukum berdasarkan asas pemberi bantuan hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
5. e.menyusun dan melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. a.mengawasi pelaksanaan program Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
3. c.melakukan identifikasi dan klarifikasi perkara yang diajukan pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat; dan
4. d.melakukan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

(1)Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Bagian Hukum. 8
(2)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan terhadap evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat.
(2)Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki Program Bantuan Hukum; dan
5. e.memiliki pengurus dan tenaga pember Bantuan Hukum.

Pasal 9

(1)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.
(2)Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.
(3)Dalam hal belum terdapat Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi dari kabupaten/kota terdekat.
(4)Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum 9

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Hukum
(2)Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berhak untuk:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum;
b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan perundang- undangan dan Peraturan Daerah ini;
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g.mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum. 10

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…