DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 301

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, a. b. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupoaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), 2

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): S5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah dibah dengan Peraturam Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri: b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya, Cc. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain:
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja Makro. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Rencana Kerja Mikro yang selanjutnya disebut RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 5 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 7

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas: keterpaduan, demokrasi: a. b. kesetaraan dan keadilan: dan tanpa diskriminasi.d.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan Tenaga Kerja di Daerah Pemerintah Daerah bertugas:

(1)a. menyusun dan melaksanakan perencanaan Tenaga Kerja di Daerah:
1. b.melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan:
2. c.melakukan Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan peningkatan produktifitas kerja,
3. d.melaksanakan penyaluran penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, . melaksanakan pembinaan Hubungan Kerja, melaksanakan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja 50

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan PTK Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

(2)PTK sebagaimna dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PTK Makro dan PTK Mikro.

Pasal 5

(1)Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan sistem informasi Tenaga Kerja Daerah.
(2)Hasil penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa RTK Makro.
(3)RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang: persediaan Tenaga Kerja: kebutuhan Tenaga Kerja: neraca Tenaga Kerja, dan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. AO Tp

Pasal 6

(1)RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Dalam Menyusun RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusunan RTK Makro.
(3)Tim penyusunan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 9

Pasal 7

(1)Penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja perluasan kesempatan kerja di Daerah.
(2)PTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh badan usaha milik Daerah dan Perusahaan swasta di Daerah.
(3)Hasil penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa RTK Mikro.
(4)RTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang:
1. a.persediaan pegawai:
2. b.kebutuhan pegawai: C. neraca pegawai: dan d. program kepegawaian. (S) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.Ss

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN INFOMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Tenaga Kerja di daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
(2)Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Dinas. 7
(3)Dalam mengelola informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang informatika.

Pasal 10

(1)Informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
1. a.informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
  1. 1.penduduk, 2. Tenaga Kerja,
  2. 3.angkatan kerja,
  3. 4.penduduk yang bekerja, dan 5. penganggur.
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja, meliputi: standar Kompetensi Kerja: lembaga pelatihan, asosiasi profesi, tenaga kepelatihan: lulusan pelatihan: kebutuhan pelatihan sertifikasi Tenaga Kerja: jenis pelatihan: dan . tingkat produktivitas.
3. c.informasi penempatan Tenaga Kerja, meliputi: 1. kesempatan kerja,
  1. 2.pencari kerja, 3. lowongan kerja lembaga penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri, dan 4. penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri.
4. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja,meliputi:
  1. 1.usaha mandiri: 2. Tenaga Kerja mandiri: 3. Tenaga Kerja sukarela: 4. teknologi padat karya: dan O. teknologi tepat guna.
5. e.informasi hubungan industrial dan perlindungan Tenaga Kerja,meliputi: pengupahan, Perusahaan: kondisi dan lingkungan kerja: serikat pekerja/serikat buruh: asosiasi Pengusaha: perselisihan hubungan industrial: pemogokan: penutupan Perusahaan: . pemutusan Hubungan Kerja,
  1. 10.jaminan sosial dan asuransi Tenaga Kerja:
  2. 11.kecelakaan kerja: dan
  3. 12.keselamatan.
(2)Sumber informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
1. a.kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat:
2. b.instansi vertikal di provinsi dan kabupaten: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(4
(1)
(2)instansi pemerintah provinsi dan kabupaten, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Perusahaan swasta: asosiasi Pengusaha, dan
1. i.serikat pekerja/serikat buruh. Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik. Ha MP0

Pasal 11

Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental. Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks301PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): S5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah dibah dengan Peraturam Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya. 3 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga Kerja Lokal adalah Tenaga Kerja yang berasal dari Kabupaten Dharmasraya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri: b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya, Cc. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan adalah :
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain:
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau Perusahaan yang bersangkutan. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja Makro. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Rencana Kerja Mikro yang selanjutnya disebut RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan Tenaga Kerja Mikro. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan Kompetensi Kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/ Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 5 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib Perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 7

Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas: keterpaduan, demokrasi: a. b. kesetaraan dan keadilan: dan tanpa diskriminasi.d.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam rangka penyelenggaraan Tenaga Kerja di Daerah Pemerintah Daerah bertugas:

(1)a. menyusun dan melaksanakan perencanaan Tenaga Kerja di Daerah:
1. b.melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan:
2. c.melakukan Pelatihan Kerja, Pemagangan, dan peningkatan produktifitas kerja,
3. d.melaksanakan penyaluran penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja, . melaksanakan pembinaan Hubungan Kerja, melaksanakan perlindungan dan kesejahteraan Tenaga Kerja 50

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan PTK Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

(2)PTK sebagaimna dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PTK Makro dan PTK Mikro.

Pasal 5

(1)Penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun berdasarkan sistem informasi Tenaga Kerja Daerah.
(2)Hasil penyusunan PTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa RTK Makro.
(3)RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang: persediaan Tenaga Kerja: kebutuhan Tenaga Kerja: neraca Tenaga Kerja, dan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. AO Tp

Pasal 6

(1)RTK Makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Dalam Menyusun RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusunan RTK Makro.
(3)Tim penyusunan RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 9

Pasal 7

(1)Penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja perluasan kesempatan kerja di Daerah.
(2)PTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh badan usaha milik Daerah dan Perusahaan swasta di Daerah.
(3)Hasil penyusunan PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa RTK Mikro.
(4)RTK mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang:
1. a.persediaan pegawai:
2. b.kebutuhan pegawai: C. neraca pegawai: dan d. program kepegawaian. (S) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.Ss

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLAAN INFOMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Tenaga Kerja di daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
(2)Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Dinas. 7
(3)Dalam mengelola informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang informatika.

Pasal 10

(1)Informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari:
1. a.informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
  1. 1.penduduk, 2. Tenaga Kerja,
  2. 3.angkatan kerja,
  3. 4.penduduk yang bekerja, dan 5. penganggur.
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja, meliputi: standar Kompetensi Kerja: lembaga pelatihan, asosiasi profesi, tenaga kepelatihan: lulusan pelatihan: kebutuhan pelatihan sertifikasi Tenaga Kerja: jenis pelatihan: dan . tingkat produktivitas.
3. c.informasi penempatan Tenaga Kerja, meliputi: 1. kesempatan kerja,
  1. 2.pencari kerja, 3. lowongan kerja lembaga penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri, dan 4. penempatan Tenaga Kerja dalam dan luar negeri.
4. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja,meliputi:
  1. 1.usaha mandiri: 2. Tenaga Kerja mandiri: 3. Tenaga Kerja sukarela: 4. teknologi padat karya: dan O. teknologi tepat guna.
5. e.informasi hubungan industrial dan perlindungan Tenaga Kerja,meliputi: pengupahan, Perusahaan: kondisi dan lingkungan kerja: serikat pekerja/serikat buruh: asosiasi Pengusaha: perselisihan hubungan industrial: pemogokan: penutupan Perusahaan: . pemutusan Hubungan Kerja,
  1. 10.jaminan sosial dan asuransi Tenaga Kerja:
  2. 11.kecelakaan kerja: dan
  3. 12.keselamatan.
(2)Sumber informasi ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
1. a.kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat:
2. b.instansi vertikal di provinsi dan kabupaten: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 8
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)(4
(1)
(2)instansi pemerintah provinsi dan kabupaten, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, Perusahaan swasta: asosiasi Pengusaha, dan
1. i.serikat pekerja/serikat buruh. Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik. Ha MP0

Pasal 11

Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental. Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.