DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi a. kualitas legalitas dan struktur, b. kualitas ketahanan fisik, Cc. kualitas ketahanan ekonomi, d. kualitas ketahanan sosial psikologis: dan e. kualitas ketahanan sosial budaya. Pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan (delapan) fungsi keluarga, yang meliputi fungsi keagamaan: fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, a. b Ke a Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080): 2. 3. 2

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Dharmasraya. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin berdasarkan Pancasila, nilai agama dan nilai adat setempat. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, koordinatif, dan optimal secra berkelanjutan dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 3. 4 5. 6. 7. 3

8.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
9.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga melalui perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sesuai dengan kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
(2)Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 3

Perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka menengah penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun melalui :

a.penelitian dan evaluasi terhadap permasalahan Ketahanan Keluarga:
b.penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga: dan C. penetapan kebijakan dan program yang tidak berpotensi menambah kerentanan Keluarga.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga memiliki tanggung jawab :

a.peningkatan keberfungsian, peran, dan tugas Keluarga,
b.peningkatan kualitas lingkungan Keluarga: Cc. pemberdayaan Keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lain,
d.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi Keluarga:
e.pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi Keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga,
f.peningkatan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan, serta perkembangan anak serta penyuluhan kesehatan ibu dan anak:
g.peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga: dan 4

(2)peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif bagi Keluarga dan Masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga. Umum h.

BAB III

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 5

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan pada beberapa aspek, yang meliputi :

a.kualitas legalitas dan struktur,
b.kualitas ketahanan fisik, Cc. kualitas ketahanan ekonomi,
d.kualitas ketahanan sosial psikologis: dan
e.kualitas ketahanan sosial budaya. Pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga, yang meliputi : fungsi keagamaan: fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi pembinaan lingkungan. (1 8 a. b. d. e. f

Pasal 6

Kualitas legalitas dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup legalitas perkawinan dan kependudukan.

Pasal 7

Legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.dokumen perkawinan,
b.akta kelahiran:
c.kartu Keluarga,
d.kartu identitas anak,
e.kartu tanda penduduk, dan
f.akta kematian.

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk setiap penduduk Daerah. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan atau memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pemberian bantuan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(2)
(3)5

Pasal 9

Kualitas Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)huruf b terdiri atas unsur :
1. a.kecukupan pangan dan gizi,
2. b.kesehatan Keluarga, dan Cc. tempat tinggal yang layak huni.

Pasal 10

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:

a.memenuhi kebutuhan sandang, tempat tinggal yang layak huni dan kebutuhan pangan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan,
b.menjaga keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga, C. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam program jaminan kesehatan, dan
d.menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah mewujudkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga melalui:

a.kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga, terutama bagi bayi dan balita secara berkala dan berkelanjutan, dan
b.sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pemenuhan pangan dan pola makan yang sesuai dengan standar gizi dan kesehatan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…