DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

regulasi_utama

Ringkasan

Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
7.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
11.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
12.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
13.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Dharmasraya; 3
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
16.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari:
1. 1.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. 2.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. 3.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. 4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. 5.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
6. 6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan 4 urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
8. 8.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
9. 9.Dinas Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
10. 10.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
12. 12.Dinas Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perindustrian;
13. 13.Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
14. 14.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. 17.Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang pemuda dan olahraga;
18. 18.Dinas Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang tenaga kerja;
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
3. 3.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan; 5

Pasal 3

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat dearah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Asam Jujuhan Tipe A;
2. b.Kecamatan Koto Baru Tipe A;
3. c.Kecamatan Koto Besar Tipe A;
4. d.Kecamatan Koto Salak Tipe A;
5. e.Kecamatan Padang Laweh Tipe B;
6. f.Kecamatan Pulau Punjung Tipe A;
7. g.Kecamatan Sembilan Koto Tipe A;
8. h.Kecamatan Sitiung Tipe A;
9. i.Kecamatan Sungai Rumbai Tipe A;
10. j.Kecamatan Timpeh Tipe A;
11. k.Kecamatan Tiumang Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.Efisiensi;
d.Efektivitas;
e.Pembagian habis tugas;
f.Rentang kendali;
g.Tata kerja yang jelas; dan
h.Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.UPTD;
2. b.UPTB. 6

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPTD di bidang pendidikan dan kesehatan.
(2)UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)UPTD di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(4)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
(2)Nomenklatur Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 7
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…