2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), SALINAN 2 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 NomoR 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 125);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Penge-lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 4 Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 44);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 45);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 46);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 47);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 48);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 55);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA