DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 79 Tahun 2017

Nomor: 79
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Susunan Organisasi 3. Analis Jabatan 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11.Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 66). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4.Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari Kecamatan Tipe A dan Kecamatan Tipe B.
5.Kecamatan Tipe A adalah Kecamatan dengan beban kerja besar yang diperoleh dari hasil perhitungan skor melalui pemetaan urusan pemerintahan.
6.Kecamatan Tipe B adalah Kecamatan dengan beban kerja kecil yang diperoleh dari hasil perhitungan skor melalui pemetaan urusan pemerintahan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.
9.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada. 4
(2)Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari:
1. a.Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
2. b.Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
3. c.Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. d.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
5. e.Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
6. f.Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. h.Nagari
(2)Susunan organisasi Kecamatan Tipe B terdiri dari:
1. a.Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
2. b.Seksi Pemerintahan, Ketentaraman dan Ketertiban;
3. c.Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. d.Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. e.Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.Nagari

Pasal 4

(1)Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Asam Jujuhan;
2. b.Kecamatan Koto Baru;
3. c.Kecamatan Koto Besar; 5
4. d.Kecamatan Koto Salak;
5. e.Kecamatan Pulau Punjung;
6. f.Kecamatan Sembilan Koto;
7. g.Kecamatan Sitiung;
8. h.Kecamatan Sungai Rumbai;
9. i.Kecamatan Timpeh; dan
10. j.Kecamatan Tiumang
(2)Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah Kecamatan Padang Laweh.

BAB III

ANALISIS JABATAN

Pasal 5

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), setiap Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
(2)Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
(3)Daftar dan hasil analisis Jabatan untuk Kecamatan Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai huruf f dan untuk Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai huruf c dan huruf e adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(4)Informasi jabatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing- masing jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan.
(2)Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 75 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya. Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal, 1 November 2017 BUPATI DHARMASRAYA, dto SUTAN RISKA Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 1 November 2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dto LELI ARNI BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 81 7 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA Nomor Tanggal Tentang : : : 79 Tahun 2017 1 November 2017 Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya. Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya No Sekretariat/Sub Bagian/Seksi Jabatan Pelaksana 1 Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Pengadministrasi Persuratan

2.Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
3.Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
1.Bendahara
2.Pengadministrasi Keuangan
3.Pengadministrasi Penerimaan 2 Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban
1.Pengadministrasi Pemerintahan
2.Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban 3 Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 1. Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah
2.Pengelola Kesejahteraan Sosial 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 1. Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
2.Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan 5 Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan Pengelola Layanan Operasional 6 Seksi Ekonomi dan Pembangunan 1. Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
2.Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa BUPATI DHARMASRAYA, dto. SUTAN RISKA 8 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA Nomor Tanggal Tentang : : : 79 Tahun 2017 1 November 2017 Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Dharmasraya. Daftar Jabatan Pelaksana pada Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Kecamatan Tipe B Kabupaten Dharmasraya
1.Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
2.Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa
3.Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
4.Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa BUPATI DHARMASRAYA, dto. SUTAN RISKA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…