DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum 2. Jenis Sampah 3. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Pemerintah Daerah 4. Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat 5. Peran Serta Masyarakat 6. Izin Pengelolaan Sampah 7. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga 8. Kerja Sama 9. Pembiayaan 10. Larangan 11. Pengawasan Dan Pembinaan 12. Sanksi Administratif 13. Ketentuan Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Peralihan 16. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA dan BUPATI DHARMASRAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan sampah. 3
6.Instansi Perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan perizinan di Daerah.
7.Petugas Perizinan adalah petugas pada Instansi Perizinan yang bertugas melayanani permohonan izin.
8.Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis dan/atau pemeriksaan lokasi terhadap permohonan izin.
9.Izin adalah izin untuk melakukan usaha pengelolaan sampah di Daerah yang diterbitkan oleh Bupati melalui Instansi Perizinan.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12.Sampah Organik adalah sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang berasal dari bahan hayati seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.
13.Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai yang terbuat dari bahan non hayati seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.
14.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagaian beasar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 4
15.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainya.
16.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya dapat disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
23.Persil adalah sebidang tanah dengan ukuran tertentu yang di atasnya terdapat bangunan atau tidak terdapat bangunan dengan fungsi apapun juga.
24.Pengguna Persil adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan dan/ atau memiliki persil.
25.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
26.Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat LSM/KSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat atau Kelompok Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah atau kebersihan.
27.Jalan umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum. 5
28.Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong- gorong, tanggul tembok dan pintu airnya.
29.Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
31.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di Daerah;
b.memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan
c.meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Daerah. 6

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pengelompokan jenis sampah;
b.tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah;
c.hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
d.izin pengelolaan sampah;
e.pengelolaan sampah;
f.pembiayaan pengelolaan sampah;
g.Kerjasama;
h.larangan dalam pengelolaan sampah;
i.pengawasan dan pembinaan;
j.sanksi administratif;
k.penyidikan; dan
l.ketentuan pidana.

BAB II

JENIS SAMPAH

Pasal 5

(1)Jenis sampah meliputi:
1. a.sampah rumah tangga; dan
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lain. 7

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan kebijakan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi ;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; 8
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 9

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi :

a.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
b.menyediakan TPS dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
c.mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
d.membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
e.mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan- jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA; dan
f.memproses sampah di TPA. 9

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1)Setiap orang atau badan berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan di TPA; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
1. a.orang atau badan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/ diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;
3. c.terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
4. d.dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
5. e.permohonan yang dikabulkan akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait; dan
6. f.permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya. 10
(3)Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
1. a.orang atau badan dapat menyampaikan usul, saran dan/ atau pendapat baik melalui surat tertulis maupun dengan cara menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui SKPD terkait; dan
2. b.usul, saran dan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
(4)Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
1. a.orang atau badan dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
2. b.Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses melalui melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
(5)Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
1. a.orang atau badan yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA mengajukan permohonan secara tetulis kepada Bupati melalui SKPD;
2. b.permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negatif penanganan sampah di TPA;
3. c.permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
4. d.permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati. 11
(7)Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
1. a.orang atau badan dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

Pasal 11

(1)Setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah wajib mengelola sampah dengan prinsip mengurangi, mengunakan kembali dan mendaur ulang yang disebut 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
(2)Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :
1. a.mengumpulkan sampah rumah tangga dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan;
2. b.mengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah dikumpulkan dari rumah tangga, lingkungan permukiman, gang dan jalan lingkungan ke TPS terdekat yang telah disediakan;
3. c.pengumpulan, pengelolaan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh masyarakat, baik secara individu atau kerja sama dengan LSM/KSM, di tingkat Nagari.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…