DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Dompu

regulasi_utama

Ringkasan

KAWASAN BEBAS ASAP ROKO, TERDIRI DARI X BAB DAN 21 PASAL

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan KTR di Daerah,

(67)
(2)KTR sebaylimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:
1. s.fasBitas pelayanan kesehatan; b, temps.t proses beisI)ar mengsjar,
2. c.tern pat anak bermain;
3. d.tempat ibadah;
4. e.angkutan umum;
5. f.tempat kerja;
6. g.tempat umum; dan h, tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pasal 3 ayat (2) hurui' a meliputi:

a.rmnah saldt; b, rumah bel saHn'
c.polllkllnlk;
d.puskesmas; e., ba4ai pengobatan;
f.laboratorium;
g.po syalldu,, dan
h.tempat pnaktek kesehatan swasta. Fasiliias pelayanan kesehatan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

Pasal 3 ayat (2) huruf b meHputi: a, sekolah;

b.perguruan ting(p;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.bimbingan belajar; dan
f.telnpat la;trsus. Tempat proses belsjar mengajarscbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

Tempat anak belmainsebagaiInam dimaksud deism Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

a.kelompok bermain; b, penitipan anak;
c.Pendidikan Ansk Usia Dini (PAUD); dan
d.Taman Krak -kal~

Pasal 7

Tempat lbadah sebagaimana dirmlksud dalam Psmd 3 ayat (2) huruf d meliputi:

a.masjid/mushola; {68')
b.gerejs; pura;
d.vihara; dan
e.klenteng

Pasal 8

Angkutan Vmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf e meliputi:
1. a.bus umum; b, englmtan kots, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
2. c.angkutsn sntar kata; dsn d, angkutan perdesaan;

Pasal 9

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud deism Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputl:

a.perkantoran pemerintah baik sipil rnsupun TNl dsn POLRI;
b.perkantoran smasta; dan.
c.industri;

Pasal 10

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf gmeliputi:

a.pasar modern;
b.pasar tradisional;
c.tempat wisata;
d.tempat hibursn;
e.hotel;
f.restoran;
g.tempst rekreasi;
h.halte; i, terminal angkutan umum; dan
j.p elabuhan; Passl 11 Ketentuan lebih hmjut mengenai tempat lain yang ditentukan Pemerintah Dsersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diatur dengsn Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Pengelola, pimpinan dsn jatau penanggun(j amb tempat k erja da n tern pat u mum dapat menyediakan t empat khusus merokok.
(2)Tempst khusus untuk merokok sebsgabmms dimaksud pads ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a . merupalmn r u an g t e rLndta a t a u ru a n g ya n g berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan haik;
1. b.terpiwth dari gedung/tempat/ruang utama dan rusng lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan
2. c.jauh d.ari pintu masuk dan keluar; dan ci.jauh dpi tempat orang berlalu lalang. BAB fV LARMQAN DAN KE%AJIBAN Passl 'l3 Setiap orang dilarang merokok di KTR, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. Pasal '.L4 Setiap orang yang berada dalam KTR dilsrang:
3. a.raenjual rokok; b, rnenyelenggsrakan iklan rokolc;
4. c.memproimosikan rokok„dsn
5. d.rneng(pmaksn rokok. Pasal l5
(1)Setiap peng:lola, pimpinan dan/atau penanggung)swab pads KTR wsI)ib: a, melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
1. b.rnemasang tan d a / petunjuk/peringatan lsra n gan raerokokdanupayapencegahan; dan
2. c.rnelaranIg dan memberikan tegursn kepsda setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaieaanadimaksuddalamiISLeal 13 dan/atau Pasal 14 pads tempat yang menjadi tanggung)awabnya. tends/petunjuk/ peringatsn larangan merokok sebagaimana dinudtsud pads ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudksn KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebayunuLna dimaksud pads ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.memberiikan sumbangsn pemikiran terkait KTR di Daerah;
(70)
1. b.memberikan bantusn sar ana dan prasarsna untuk mewujudkan KTR;
2. c.memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluassn informasi kcpada masy~ t; d, membcriksn tegursn atau mernpcringatksn kepada mereka yang melanggsr ketentuan Pasal 13dan/atau Pasal 14;dan/atau
3. e.mela porkan setiap orang yang ter bukti melanggar ketentuan s e bagaimana d i m a k su d d a l a m P a s a l 13 dan/atau Pasal 14 kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau baden
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cars pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. dimanaKTRtersebutberada.

BAB VL

P EMBINAAN DAN PENGAW A S A N

Pasal 17

(1)Bupati melakuitsn pembinasn dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1 ) b erupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau pimpinan lcm bags dan/atau baden
(3)Pengawasan sebsoumsna dimaksud pads ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatsn terhsdap ketentuan yang berlaku pada KTR. (4} Bupati dapat m elimpshkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebsgaimana dimaksud pads syat (1) kepada Kepala SKPD dan/ataupensnggungjawablembaga/badan. (5} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagainutna dimaksud pads ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. dimanaKTRtersebutberada.

BAB VLL

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(1} Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau badan dimanaKTR terse butberada atas pelanggaran ketentuan scbagaimana dimaksud dalsm Pasal 13 dsn/atauPssal 14.

(7))
(2)84anksi administratif sebsgaimsna dimaksud peda syat ( 1) berupa pcfhlgatan tertulis, penghentianscmcntaralccgiatanataupencabutanisin. {3) Ketentusm lebih lanjut mengenai tata cars pemberian sanksi edministrasi sebagsimana dimaksud pada ayat ( 1 ) d i atur dengan Peraturan Bupsti. BAB VlH KETKNTUAN PEhTYIDIKAN

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan KTR di Daerah,

(67)
(2)KTR sebaylimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:
1. s.fasBitas pelayanan kesehatan; b, temps.t proses beisI)ar mengsjar,
2. c.tern pat anak bermain;
3. d.tempat ibadah;
4. e.angkutan umum;
5. f.tempat kerja;
6. g.tempat umum; dan h, tempat lain yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pasal 3 ayat (2) hurui' a meliputi:

a.rmnah saldt; b, rumah bel saHn'
c.polllkllnlk;
d.puskesmas; e., ba4ai pengobatan;
f.laboratorium;
g.po syalldu,, dan
h.tempat pnaktek kesehatan swasta. Fasiliias pelayanan kesehatan scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

Pasal 3 ayat (2) huruf b meHputi: a, sekolah;

b.perguruan ting(p;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.bimbingan belajar; dan
f.telnpat la;trsus. Tempat proses belsjar mengajarscbagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

Tempat anak belmainsebagaiInam dimaksud deism Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

a.kelompok bermain; b, penitipan anak;
c.Pendidikan Ansk Usia Dini (PAUD); dan
d.Taman Krak -kal~

Pasal 7

Tempat lbadah sebagaimana dirmlksud dalam Psmd 3 ayat (2) huruf d meliputi:

a.masjid/mushola; {68')
b.gerejs; pura;
d.vihara; dan
e.klenteng

Pasal 8

Angkutan Vmum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf e meliputi:
1. a.bus umum; b, englmtan kots, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
2. c.angkutsn sntar kata; dsn d, angkutan perdesaan;

Pasal 9

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud deism Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputl:

a.perkantoran pemerintah baik sipil rnsupun TNl dsn POLRI;
b.perkantoran smasta; dan.
c.industri;

Pasal 10

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf gmeliputi:

a.pasar modern;
b.pasar tradisional;
c.tempat wisata;
d.tempat hibursn;
e.hotel;
f.restoran;
g.tempst rekreasi;
h.halte; i, terminal angkutan umum; dan
j.p elabuhan; Passl 11 Ketentuan lebih hmjut mengenai tempat lain yang ditentukan Pemerintah Dsersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diatur dengsn Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Pengelola, pimpinan dsn jatau penanggun(j amb tempat k erja da n tern pat u mum dapat menyediakan t empat khusus merokok.
(2)Tempst khusus untuk merokok sebsgabmms dimaksud pads ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a . merupalmn r u an g t e rLndta a t a u ru a n g ya n g berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan haik;
1. b.terpiwth dari gedung/tempat/ruang utama dan rusng lain yang digunakan untuk beraktivitas; dan
2. c.jauh d.ari pintu masuk dan keluar; dan ci.jauh dpi tempat orang berlalu lalang. BAB fV LARMQAN DAN KE%AJIBAN Passl 'l3 Setiap orang dilarang merokok di KTR, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok. Pasal '.L4 Setiap orang yang berada dalam KTR dilsrang:
3. a.raenjual rokok; b, rnenyelenggsrakan iklan rokolc;
4. c.memproimosikan rokok„dsn
5. d.rneng(pmaksn rokok. Pasal l5
(1)Setiap peng:lola, pimpinan dan/atau penanggung)swab pads KTR wsI)ib: a, melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
1. b.rnemasang tan d a / petunjuk/peringatan lsra n gan raerokokdanupayapencegahan; dan
2. c.rnelaranIg dan memberikan tegursn kepsda setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaieaanadimaksuddalamiISLeal 13 dan/atau Pasal 14 pads tempat yang menjadi tanggung)awabnya. tends/petunjuk/ peringatsn larangan merokok sebagaimana dinudtsud pads ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudksn KTR.
(2)Peran serta masyarakat sebayunuLna dimaksud pads ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.memberiikan sumbangsn pemikiran terkait KTR di Daerah;
(70)
1. b.memberikan bantusn sar ana dan prasarsna untuk mewujudkan KTR;
2. c.memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluassn informasi kcpada masy~ t; d, membcriksn tegursn atau mernpcringatksn kepada mereka yang melanggsr ketentuan Pasal 13dan/atau Pasal 14;dan/atau
3. e.mela porkan setiap orang yang ter bukti melanggar ketentuan s e bagaimana d i m a k su d d a l a m P a s a l 13 dan/atau Pasal 14 kepada pimpinan atau penanggung jawab lembaga dan/atau baden
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cars pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. dimanaKTRtersebutberada.

BAB VL

P EMBINAAN DAN PENGAW A S A N

Pasal 17

(1)Bupati melakuitsn pembinasn dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan KTR di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pads ayat (1 ) b erupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan/atau pimpinan lcm bags dan/atau baden
(3)Pengawasan sebsoumsna dimaksud pads ayat (1) berupa pemantauan atas ketaatsn terhsdap ketentuan yang berlaku pada KTR. (4} Bupati dapat m elimpshkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebsgaimana dimaksud pads syat (1) kepada Kepala SKPD dan/ataupensnggungjawablembaga/badan. (5} Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagainutna dimaksud pads ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. dimanaKTRtersebutberada.

BAB VLL

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

(7))
(2)84anksi administratif sebsgaimsna dimaksud peda syat ( 1) berupa pcfhlgatan tertulis, penghentianscmcntaralccgiatanataupencabutanisin. {3) Ketentusm lebih lanjut mengenai tata cars pemberian sanksi edministrasi sebagsimana dimaksud pada ayat ( 1 ) d i atur dengan Peraturan Bupsti. BAB VlH KETKNTUAN PEhTYIDIKAN