Pemerintah Kabupaten Dompu
Pemerintah Kabupaten Dompu memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan perizinan, serta implementasi program pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dompu
Pemerintah Kabupaten Dompu mengemban mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakatnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan dan kemajuan wilayah. Mandat ini mencakup perencanaan pembangunan melalui Musrenbang RPJMD dan RKPD, pengelolaan keuangan daerah, hingga penegakan peraturan untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Dompu mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang relevan dengan kondisi lokal, seperti kebijakan penertiban dan relokasi lapak. Aspek pelayanan meliputi administrasi kependudukan, perizinan daring, pembayaran pajak daerah secara daring, serta penanganan pengaduan masyarakat yang responsif.
Beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Dompu fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah. Ini termasuk penyusunan RPJMD dan RKPD melalui Musrenbang, yang mengusung tema reformasi birokrasi, pendidikan karakter, serta bantuan untuk petani dan UMKM. Selain itu, terdapat program peningkatan layanan kesehatan melalui kerja sama dengan RSUP Ngoerah Bali, pengembangan sumber daya manusia melalui pengukuhan kepala sekolah dan pembinaan hak anak, serta pembangunan infrastruktur pedesaan.
Pemerintah Kabupaten Dompu turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan dan program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Misalnya, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah mendukung target capaian indeks pembangunan manusia secara nasional. Pengembangan ekonomi lokal melalui bantuan UMKM dan petani juga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di Indonesia.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari mengurus dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan pembangunan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pembayaran pajak daerah secara daring, serta menyampaikan pengaduan atau aspirasi terkait pelayanan publik dan pembangunan di daerahnya. Interaksi ini memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak warga terpenuhi secara efektif.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Dompu memainkan peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, dan pelayanan publik yang prima. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta program-program strategis yang terarah, pemerintah daerah berupaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Keberhasilan Dompu akan menjadi cerminan keberhasilan pembangunan di tingkat nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu No. 4 Tahun 2015
PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, TEDIRI DARI 16 PASAL
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2020
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, yang ter diri atas 19 Pasal Ketentuan Anggaran.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2017
Ketentuan Umum, Penanggungjawab Persampahan dan Kebersihan, Kewajiban dan Larangan, Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan, Penyuluhan Kebersihan dan Penindakan, Ketentuan Pidana
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2022
Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu. Perturan ini meliputi ketentuan umum, kedudukan dan bentuk, tugas fungsi dan susunan, tata kerja, kelompok jabatan fungsional dan tim teknis, jabatan perangkat daerah, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan peralihan dan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2023
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Nama dan Tempat Kedudukan, Perusahaan Daerah Kapoda Rawi diubah bentuk Hukum dan Namanya menjadi PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda), berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Daerah dan dapat membuka kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit-unit usaha lainnya di daerah/wilayah lain; Bab III Maksud dan Tujuan pendirian PT. Pasaka Agri Dompu (perseroda); Bab IV Kegiatan Usaha, dibidang: a. agribisnis; b. perdagangan dan jasa; c. industri; d. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; e. peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik tertentu yang berkaitan dengan bidang usaha komersial lainnya yang disetujui dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Bab V Jangka Waktu, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas; Bab VI Modal dan Saham, modal dasar untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,00 berasal dari: a. kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari APBD; dan b. basil pengalihan asset dari Perusahaan Daerah Kapoda Rawi. Saham yang dikeluarkan berasal dari kepemilikan Pemerintah Daerah adalah saham atas nama. Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar; Bab VII Organ Perusahaan terdiri atas: a. Rapat Pemegang Umum Saham (RUPS); b. Dewan Komisaris; dan c. Direksi; Bab VIII Anak Perusahaan, dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain yang diusulkan dalam RUPS oleh Direksi; Bab IX Pembinaan Dan Penugasan Pemerintah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda); Bab X Penggabungan, Pemisahan, Pengambilalihan Dan Pembubaran; Bab XI Anggaran Dasar, AD PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris; Bab XII Ketentuan Lain-Lainya, Hal-hak yang berkaitan dengan teknis operasional akan ditetapkan dalam Akta pendirian PT. Pasaka Agri Dompu (Perseroan) dan keputusan RUPS; Bab XIII, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2021
Sarang Burung Walet adalah sarang burung Walet dan sejenisnya baik yang alami maupun dibudidayakan oleh manusia. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang selanjutnya disebut Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet . Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 36 Tahun 2023
Dalam Perbup ini diatur mengenai pedoman pelaksanaan bantuan penyediaan rumah layak huni (PRLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa dokumen perencanaan untuk pemenuhan kebutuhan PRLH bagi MBR. Dokumen perencanaan terlampir dalam perbup, dimana terdiri dari pendahuluan, mekanisme bantuan PRLH bagi MBR, tim penyelenggara, dan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2024
Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Penjelasan mengenai bentuk kekerasan, hak perempuan dan anak korban kekerasan, kewajiban dan tanggungjawab para pihak, bentuk penyelenggaraan perlindungan, perlindungan khusus anak, pembinaan pengawasan, kerjasama dan kemitraan, monitoring evaluasi dan pelaporan, pembiayaan dan sanksi yang diatur