DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Dompu

regulasi_utama

Ringkasan

PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, TEDIRI DARI 16 PASAL

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E RATVRAN DAERAH TENTANO P E NGURVSAN .DAN PENERBITAN DOKUM E NKEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL. Pass) 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.

(79)8 7 6 45 28 sektor Itl111. ,Peerintsh Daerah adalah Kepaha Daerah dan Persngkat Daerah sebagai unsur Penelenggaraan Peerintah. Pemerintahan Daerah adaleh unsur penyelenggaraan urussn pemerintaholeh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah menurut seas otonomi dan tugas pembsntuan dengsn prinsip otonomi seluas- luasnya deism sistern dan prinsip Negara Republik lindonesla sebagaimsna dhenakeud Vndang-Undang iDassr Negara Kesatuan Republik Indonesia Tshun 2015. Bupsti adalah Bupati Dompu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada!ah Dewan PerwakilanRskyat Daerah Kabupaten Dompu Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Admknietrasi Kependudukan adalah rangkkdan kegiatan penataan dan penertibsn deism penerbitan dokumen dan D a t a Ke p endudukaks melalui P e ndaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolasn informasi Administrasi Kependudukan serta p e ndaysgunaan hasilnya untuk pelayansn pubiik dan pembangunan I'enduduk adslsh Warga Nekyua Indonesia dan Orang Asing yes bertempat tinggal di Indonesia. Warga .Negara Indonesia aclalah orang-orang bsngsa Indonesita asli dan o rang-orang bangss lain yang disahlaosdengan undang-undang sebagai Wargs Negara Indones.'ek. Orang A sing adalah orang bukan Warga Negara Indonesi.a.

10.Instansi P elaksana a dakLh p erangkat p emerintah Icabupatenyang bertanggung jawab dan berwenang melsksanakan pelayansn dtkiam urussn Administrasi K ependudukan, d a la m h al inl ada l a h Di n a s Kepenctudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu.
11.I&kumen Kependudukan ad,alahdokumen resmi yang ditcrbitksn oleh Instansi Pelakssna yang mempunyai kekuatan hukum sebsgai alat bukti autentik yang clihasiiioan dszi pelayansn Pend~ Pend u duk dan Pencatatan Sipil.
12.Data K e pendudukan a d a lah d a t a pe r seorangan clanjatau data agregat yang terstruktur sebagai hasil clari kegiatan Pendaftanm Penduduk dan Pencatatan «kipil.
13.Pendaftsxan Penduduk adalah pencatatan biodata Ehndudkkk, pencatatan a t e s p e l a poran P e r istiwa E«ependudu ken dan p e ndataan P enduduk r e ntan Adminiscrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen 9

(80)Instansi Pelaksana. 20, Peristiwa Penting adalah kejadian yang d ~ oleh

21.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan I S. Nomor Induk Kependudukan, seisnjutnys dising4at NIK,
17.Kartu T a n d a Pe n duduk El e k tronik, s e i anjutnya Kependuduksn berupa k a rt u i d entitas a ts u s u r at keterangan kependudukan, Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau p eru bahan Kartu Keluarga, Kartu Tends Penduduk dan/atau surat kete~ k epen d u dukan I a innya m eliputi p indah datang, perubahan alamat„serta status tinggsl terbatas menjadi tinggsl tetap. adalsh nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pads seseorang yang terdaftar sebsgai Penduduk Indonesia. identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungsn dalam keluarga,serta identitas anggota kelusrga, disingkat KTP-el,adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi ci p ya n g me r u pakan i d entitas r e smi penduduk sebagai bukti d iri y an g d iterbitkan oleh
18.Pencatatan Sipil a d a @ p encatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dslam register Pencatatsn Sipil pads Instansi Pel~ . 19, Pejabat Pencatatan Sipil adaiah pejabat yang meiskuksn pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pads Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengsn ketentuan Peraturan Perundang-undangsn. seseorsng meliputi kelahiran, kematisn, lahir m ati • perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan a nak, pen gsngkatan a n ak , p e rubahan n am a d a n perubahan status kewarganegaraan. tanggung j swab m e mberikan p e layanan p e laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolasn dan penysjian Data Kependudukan di desa/kelurahsn atau nama lainnya. seianjutnya disingkat SlAK„adalah sistern informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengeloiaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pe~ a seb a gsi satu kesatusn,
16.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, ~ ka rtu
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadisn yang dialami
22.Sistern Inf o rmasi Adm i n istrasi Ke p e ndudukan, (Sl) 23, Data pribadi adalah data perseozangan tertentu yang dislmpan, dirav at, dan dgqya kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. KVAKec, adalah satuan kcaja yang melaksanakan pencataten nikah, talak, cerai, dan rqtuk pads tingkat kecamatan hagiPenduduk yang beragama Islam.
24.KtLntor Vrussn Agama Kecanuitan, sehegutnya disingkat

Pasal 2

Pemerintah kabupatenDompu berkewajiban dan bertanggung jawab meny e lenggaralcan urusan Acb n i nistrasi Kepenctudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenaLngan meiiputi: a, kocrdinasi penyelenggaraan Achninistrasi Kependudukan; b . pentbentulatn I n stansi Pelak sana yang t u gas d a n fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

c.pengaturan te l u d s pen y elengipLraan A d m i nistrasi Kegendudukan scsuai dengtm ketentuan Per aturan Perundang-undanytn;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggarasn Administrasi
e.pehtksanaaLn kegietan pelayanan masyarakat di bidang Administrssi Kependudukan;
f.penugasan kepada desa untuk m enyelenggarakan sebsgian uru s a n Admi r Nstrasi Kep e ndudukan berdasarktLnasas tugas pembantuan;
g.penysjian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota b erasal d a r i Data Kep e w iudulmn y a n g tel a h dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertangpNig jawab dakun urusan pemerintahan dalam negexi;
h.kocrdinasi pcngawasan at a s pen yclcnggaraan Adrninistrasi Kependudulran. Kependudukan;

Pasal 3

Kependuduksn dengan kewegi'ban yang meliputi: (I j I n stansi Pelaksana melaksamakan urusan Administrasi

a.mendaitar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Perl stliwa Pen ting
b.memberikan peisysnan ycmg sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.mencetak, m e nerbitkan, d a n me n distribusikan Dokumen Kependudukan; dan Pencatatan Sipil;
d.mendokumentasiksn hasil Panda&aran Penduduk

(82)
(2)
1. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data ates Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f, mela ~ veri g k asi dan va)idasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk daiam pelayanan Pendaharsn Penduduk dan Pencatatan Sipg. Kewajiban eebagaimans dimaksud pada ayat (I) huruf a untuk pencatatan nikah„ talak, cemi, dan rujuk hagi Penduduk yang be~ Is lam pads tingkatkecamatan diiakukan olehpegawai pencatat pads KUAKec. Kewsjiban sebagaimans dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cars Pencatatsn Peristiwa Penting hagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagsi agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- un dan yLn a t e u ha g i pen g hayat ke p ercayaan berpedoman pads peraturan perundang"undangan (S)

Pasal 4

(I)

(2)Setiap kelahiem w ejib d i laporkan oleh P enduduk kepada Instansi Pelaksana setempat pahng lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarhm laporan sebagaimana dimaksud peda ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pads Register A kta K elahiran d a n me ne rbitkan K u tipan A k t a Kelabiran, Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud peda ayat
(1)yang mebampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dil a ksanakan set e la h men d apatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat,
(3)

Pasal 5

(1)
(2)
(3)Setiap kematian wejib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama l ainnya di d omisili Penduduk kepada Instansi Peiaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggsl kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Pencatatan Sipg mencatat pads Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pacbt ayat
(2)dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Deism hal ter)adi ketidahjelasan keberadaan sescorang karena hilang a tau m a t i t e tapi t i dak d i temukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dQakukan setelahadanya penetapan pengadilan.
(4)
(83)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melalcukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 6

(1)(>) Pengakuan anak wejib dilaporkan oleh orang tua pads Instansi Pelaksana paling larsbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak banya berlaku bsgi anak yang orang twmya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum e ~ , teta p i b e (urn sah m enurut h u kum ne,.yua. Berdastukan laporan sebagahnsna dimaksud pads ayat
(1), Pt9abat Psncatatan Sipil tnencatat peda register akta pengakuan a na k d a n me n erbitkan k uti pan a k ta pengakuan anak. {3)

Pasal 7

(1)
(2)Setiap per gesahan anak wejib dilaporkan oleh orang tua kepada lnstansi Pelakama paling lambat 80 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutsn melakukan per kawlnan dan m e n dapatkan akta perkawinan. Pengeselsan anak hanya berhtku bagi anak yang or'ang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut harum a(lama dan hukum ne(ptra. Berdasarimn laporan sebagaiInana dimaksud pade ayat {1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pads register akta pengeeahan ana k d a n m e n erbitkan k utipan a k t a pengesahan anak.
(8)Pass) S Data Kependudukan terdiri a tas d at a p erseorangan dsn/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan meliputi: a, nomor KK;
1. b.NIK;
2. c.nama lengkap;
3. d.jenis kelamin;
4. e.tempat lahir;
5. f.t anggal/bulan/tahun lahir;
6. g.golongan darah;
7. h.agama/keperrayaan;
8. i.s t a tus perkawinan;
(1)
(2)
(84)
1. j.s t atus hubungan dalam keluarga;
2. k.cacat fisik dan/atau mental; I. p endidikan terakhir;
3. m.jenis peker}asn;
4. n.NIK ibu ksndung;
5. o.nama ibu kandung;
6. p.NIK ayah; q, nama ayah;
7. r.alamat sebelumnya;
8. s.alamat sekarang;
9. t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u, nomor akta kelshiran/nomor surat kenal lahir"„
10. v.kepemiiikan akta perkaaman/buku nikah; vv-nomor akta perkawfnan/buku nikah;
11. x.tanggal perkawinan;
12. y.kepemUikan akta perceraisn;
13. s.nomor akta perceraian/surst cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tanganl dan ee. elemen datalainnye yang merupakan aib seseorang. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependuduksn sebagahxmna dimaksud pads ayat
(1), ayat (2), dan syat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah D ata K ependudukan, antars l ain untuk pemanfaatan:
1. a.pelayanan publik;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.alokasi anggaran;
4. d.pembangunan demokrasi; dsn
5. e.penegakan hukum dan pence~ kri m inaL

Pasal 9

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki I@in Tinggai Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah korin atau pernah kawin wvajib memiiiki KTP-el. KTPwl sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) berlaku secara nasional. Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) ms()ib melaporkan perpanjangan mass berlaku atau menggsnti KTP-el kepada Instansi Pelaksana pahng lambat 30 (tiga

(85)puluh) hari sebelum tsnggaI mesa berlaku Isin Tinggai Tetap berakhir. Penduduk y an g tela h memi l iki K TP - el waj i b membawanya pads saac bepergian. nduduk sebagaimans dimaksud peda ayat (1)hanya !'.nemllQci 1 (satu} KTP-cl. (S)
(6)Pasal I 0 (I)
(2)
(3)iCTP-el mencantumkan g a mbar I s m bang G a ruda Pancasila dan pets wiiayah Negara Kesatuan Repubiik indonesia, memuat eiemen data penduduk, yaitu NIK, sama, tempat tanggal lahir,, Iaki-laid atau perempuan, agama, status perkawinan,„golongan darah, slamat, pekerja!an, kewar~megar!!uu>, pas foto, mas@ ber}aku, t empat d a n tan ggal d i k eluarksn K T P-ei, d a n tandatangan pemilik KTP-el. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) men Jadi nomor identitae tunggal unnAc semua urusan pelayanan publik, Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pads ayat(1)bagi Penduduk yang sgamanya belum diakui sebagai aipuna berdasarkan ketentuan Peratursn Perundang-undangan atau hagi pengheyat kepercsyaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam ciatabasekependudui~. Dalam KTP~I sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data
(4)
(5)
(6)perseor!angan. KTP-el untuk:
1. a.1I/arga Negara Indonesia mass berlakunya seumur hidup; dan
2. b.Ora!sg Asing mass berk!!kunya disesuaikan dengan masa berlakuh!ln Tinggal Tetap. Deism hal terjsdi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada lnstansi Pelaksana untuk dilalrulcsn perubahan atau penggantisn. Dahun hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTPwi !!re)ib melapor kepa!!ht lnstansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa palhag Iambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyatsan penyebab terjadinya rusak atau hilang. (8

Pasal 11

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

(86))2) Kutipan Akta Pencatatan SipO memuat:
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian; e . pen~ an ak ; d a n
5. f.pengesahan anak.
6. a.jenis peristiwa penting;
7. b.NlK dan status kewarganegaraan;
8. c.nams orang yang mengalami Peristiws Penting;
9. d.t'empat dan tanggal peristiwa; e, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
10. f.nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
11. g.pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. dan

Pasal 12

Setiap o r an g d B a r an g m e m erintahkan, m e m fasiHtasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 13

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya,

Pasal 14

Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan Had an Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diaturdalam Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimans telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Vndang-Vndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E RATVRAN DAERAH TENTANO P E NGURVSAN .DAN PENERBITAN DOKUM E NKEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL. Pass) 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompu.

(79)8 7 6 45 28 sektor Itl111. ,Peerintsh Daerah adalah Kepaha Daerah dan Persngkat Daerah sebagai unsur Penelenggaraan Peerintah. Pemerintahan Daerah adaleh unsur penyelenggaraan urussn pemerintaholeh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah menurut seas otonomi dan tugas pembsntuan dengsn prinsip otonomi seluas- luasnya deism sistern dan prinsip Negara Republik lindonesla sebagaimsna dhenakeud Vndang-Undang iDassr Negara Kesatuan Republik Indonesia Tshun 2015. Bupsti adalah Bupati Dompu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada!ah Dewan PerwakilanRskyat Daerah Kabupaten Dompu Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Admknietrasi Kependudukan adalah rangkkdan kegiatan penataan dan penertibsn deism penerbitan dokumen dan D a t a Ke p endudukaks melalui P e ndaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolasn informasi Administrasi Kependudukan serta p e ndaysgunaan hasilnya untuk pelayansn pubiik dan pembangunan I'enduduk adslsh Warga Nekyua Indonesia dan Orang Asing yes bertempat tinggal di Indonesia. Warga .Negara Indonesia aclalah orang-orang bsngsa Indonesita asli dan o rang-orang bangss lain yang disahlaosdengan undang-undang sebagai Wargs Negara Indones.'ek. Orang A sing adalah orang bukan Warga Negara Indonesi.a.

10.Instansi P elaksana a dakLh p erangkat p emerintah Icabupatenyang bertanggung jawab dan berwenang melsksanakan pelayansn dtkiam urussn Administrasi K ependudukan, d a la m h al inl ada l a h Di n a s Kepenctudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu.
11.I&kumen Kependudukan ad,alahdokumen resmi yang ditcrbitksn oleh Instansi Pelakssna yang mempunyai kekuatan hukum sebsgai alat bukti autentik yang clihasiiioan dszi pelayansn Pend~ Pend u duk dan Pencatatan Sipil.
12.Data K e pendudukan a d a lah d a t a pe r seorangan clanjatau data agregat yang terstruktur sebagai hasil clari kegiatan Pendaftanm Penduduk dan Pencatatan «kipil.
13.Pendaftsxan Penduduk adalah pencatatan biodata Ehndudkkk, pencatatan a t e s p e l a poran P e r istiwa E«ependudu ken dan p e ndataan P enduduk r e ntan Adminiscrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen 9

(80)Instansi Pelaksana. 20, Peristiwa Penting adalah kejadian yang d ~ oleh

21.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan I S. Nomor Induk Kependudukan, seisnjutnys dising4at NIK,
17.Kartu T a n d a Pe n duduk El e k tronik, s e i anjutnya Kependuduksn berupa k a rt u i d entitas a ts u s u r at keterangan kependudukan, Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau p eru bahan Kartu Keluarga, Kartu Tends Penduduk dan/atau surat kete~ k epen d u dukan I a innya m eliputi p indah datang, perubahan alamat„serta status tinggsl terbatas menjadi tinggsl tetap. adalsh nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pads seseorang yang terdaftar sebsgai Penduduk Indonesia. identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungsn dalam keluarga,serta identitas anggota kelusrga, disingkat KTP-el,adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi ci p ya n g me r u pakan i d entitas r e smi penduduk sebagai bukti d iri y an g d iterbitkan oleh
18.Pencatatan Sipil a d a @ p encatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dslam register Pencatatsn Sipil pads Instansi Pel~ . 19, Pejabat Pencatatan Sipil adaiah pejabat yang meiskuksn pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pads Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengsn ketentuan Peraturan Perundang-undangsn. seseorsng meliputi kelahiran, kematisn, lahir m ati • perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan a nak, pen gsngkatan a n ak , p e rubahan n am a d a n perubahan status kewarganegaraan. tanggung j swab m e mberikan p e layanan p e laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolasn dan penysjian Data Kependudukan di desa/kelurahsn atau nama lainnya. seianjutnya disingkat SlAK„adalah sistern informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengeloiaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pe~ a seb a gsi satu kesatusn,
16.Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, ~ ka rtu
14.Peristiwa Kependudukan adalah kejadisn yang dialami
22.Sistern Inf o rmasi Adm i n istrasi Ke p e ndudukan, (Sl) 23, Data pribadi adalah data perseozangan tertentu yang dislmpan, dirav at, dan dgqya kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. KVAKec, adalah satuan kcaja yang melaksanakan pencataten nikah, talak, cerai, dan rqtuk pads tingkat kecamatan hagiPenduduk yang beragama Islam.
24.KtLntor Vrussn Agama Kecanuitan, sehegutnya disingkat

Pasal 2

c.pengaturan te l u d s pen y elengipLraan A d m i nistrasi Kegendudukan scsuai dengtm ketentuan Per aturan Perundang-undanytn;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggarasn Administrasi
e.pehtksanaaLn kegietan pelayanan masyarakat di bidang Administrssi Kependudukan;
f.penugasan kepada desa untuk m enyelenggarakan sebsgian uru s a n Admi r Nstrasi Kep e ndudukan berdasarktLnasas tugas pembantuan;
g.penysjian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota b erasal d a r i Data Kep e w iudulmn y a n g tel a h dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertangpNig jawab dakun urusan pemerintahan dalam negexi;
h.kocrdinasi pcngawasan at a s pen yclcnggaraan Adrninistrasi Kependudulran. Kependudukan;

Pasal 3

Kependuduksn dengan kewegi'ban yang meliputi: (I j I n stansi Pelaksana melaksamakan urusan Administrasi

a.mendaitar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Perl stliwa Pen ting
b.memberikan peisysnan ycmg sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.mencetak, m e nerbitkan, d a n me n distribusikan Dokumen Kependudukan; dan Pencatatan Sipil;
d.mendokumentasiksn hasil Panda&aran Penduduk

(82)
(2)
1. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data ates Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f, mela ~ veri g k asi dan va)idasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk daiam pelayanan Pendaharsn Penduduk dan Pencatatan Sipg. Kewajiban eebagaimans dimaksud pada ayat (I) huruf a untuk pencatatan nikah„ talak, cemi, dan rujuk hagi Penduduk yang be~ Is lam pads tingkatkecamatan diiakukan olehpegawai pencatat pads KUAKec. Kewsjiban sebagaimans dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cars Pencatatsn Peristiwa Penting hagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagsi agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- un dan yLn a t e u ha g i pen g hayat ke p ercayaan berpedoman pads peraturan perundang"undangan (S)

Pasal 4

(I)

(2)Setiap kelahiem w ejib d i laporkan oleh P enduduk kepada Instansi Pelaksana setempat pahng lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarhm laporan sebagaimana dimaksud peda ayat
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pads Register A kta K elahiran d a n me ne rbitkan K u tipan A k t a Kelabiran, Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud peda ayat
(1)yang mebampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dil a ksanakan set e la h men d apatkan Keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat,
(3)

Pasal 5

(1)
(2)
(3)Setiap kematian wejib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama l ainnya di d omisili Penduduk kepada Instansi Peiaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggsl kematian. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pejabat Pencatatan Sipg mencatat pads Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pacbt ayat
(2)dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Deism hal ter)adi ketidahjelasan keberadaan sescorang karena hilang a tau m a t i t e tapi t i dak d i temukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dQakukan setelahadanya penetapan pengadilan.
(4)
(83)Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melalcukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 6

(1)(>) Pengakuan anak wejib dilaporkan oleh orang tua pads Instansi Pelaksana paling larsbat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak banya berlaku bsgi anak yang orang twmya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum e ~ , teta p i b e (urn sah m enurut h u kum ne,.yua. Berdastukan laporan sebagahnsna dimaksud pads ayat
(1), Pt9abat Psncatatan Sipil tnencatat peda register akta pengakuan a na k d a n me n erbitkan k uti pan a k ta pengakuan anak. {3)

Pasal 7

(1)
(2)Setiap per gesahan anak wejib dilaporkan oleh orang tua kepada lnstansi Pelakama paling lambat 80 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutsn melakukan per kawlnan dan m e n dapatkan akta perkawinan. Pengeselsan anak hanya berhtku bagi anak yang or'ang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut harum a(lama dan hukum ne(ptra. Berdasarimn laporan sebagaiInana dimaksud pade ayat {1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pads register akta pengeeahan ana k d a n m e n erbitkan k utipan a k t a pengesahan anak.
(8)Pass) S Data Kependudukan terdiri a tas d at a p erseorangan dsn/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan meliputi: a, nomor KK;
1. b.NIK;
2. c.nama lengkap;
3. d.jenis kelamin;
4. e.tempat lahir;
5. f.t anggal/bulan/tahun lahir;
6. g.golongan darah;
7. h.agama/keperrayaan;
8. i.s t a tus perkawinan;
(1)
(2)
(84)
1. j.s t atus hubungan dalam keluarga;
2. k.cacat fisik dan/atau mental; I. p endidikan terakhir;
3. m.jenis peker}asn;
4. n.NIK ibu ksndung;
5. o.nama ibu kandung;
6. p.NIK ayah; q, nama ayah;
7. r.alamat sebelumnya;
8. s.alamat sekarang;
9. t.kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u, nomor akta kelshiran/nomor surat kenal lahir"„
10. v.kepemiiikan akta perkaaman/buku nikah; vv-nomor akta perkawfnan/buku nikah;
11. x.tanggal perkawinan;
12. y.kepemUikan akta perceraisn;
13. s.nomor akta perceraian/surst cerai; aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tanganl dan ee. elemen datalainnye yang merupakan aib seseorang. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependuduksn sebagahxmna dimaksud pads ayat
(1), ayat (2), dan syat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah D ata K ependudukan, antars l ain untuk pemanfaatan:
1. a.pelayanan publik;
2. b.perencanaan pembangunan;
3. c.alokasi anggaran;
4. d.pembangunan demokrasi; dsn
5. e.penegakan hukum dan pence~ kri m inaL

Pasal 9

(85)puluh) hari sebelum tsnggaI mesa berlaku Isin Tinggai Tetap berakhir. Penduduk y an g tela h memi l iki K TP - el waj i b membawanya pads saac bepergian. nduduk sebagaimans dimaksud peda ayat (1)hanya !'.nemllQci 1 (satu} KTP-cl. (S)
(6)Pasal I 0 (I)
(2)
(3)iCTP-el mencantumkan g a mbar I s m bang G a ruda Pancasila dan pets wiiayah Negara Kesatuan Repubiik indonesia, memuat eiemen data penduduk, yaitu NIK, sama, tempat tanggal lahir,, Iaki-laid atau perempuan, agama, status perkawinan,„golongan darah, slamat, pekerja!an, kewar~megar!!uu>, pas foto, mas@ ber}aku, t empat d a n tan ggal d i k eluarksn K T P-ei, d a n tandatangan pemilik KTP-el. NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) men Jadi nomor identitae tunggal unnAc semua urusan pelayanan publik, Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pads ayat(1)bagi Penduduk yang sgamanya belum diakui sebagai aipuna berdasarkan ketentuan Peratursn Perundang-undangan atau hagi pengheyat kepercsyaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam ciatabasekependudui~. Dalam KTP~I sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data
(4)
(5)
(6)perseor!angan. KTP-el untuk:
1. a.1I/arga Negara Indonesia mass berlakunya seumur hidup; dan
2. b.Ora!sg Asing mass berk!!kunya disesuaikan dengan masa berlakuh!ln Tinggal Tetap. Deism hal terjsdi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada lnstansi Pelaksana untuk dilalrulcsn perubahan atau penggantisn. Dahun hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTPwi !!re)ib melapor kepa!!ht lnstansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa palhag Iambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyatsan penyebab terjadinya rusak atau hilang. (8

Pasal 11

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

(86))2) Kutipan Akta Pencatatan SipO memuat:
1. a.kelahiran;
2. b.kematian;
3. c.perkawinan;
4. d.perceraian; e . pen~ an ak ; d a n
5. f.pengesahan anak.
6. a.jenis peristiwa penting;
7. b.NlK dan status kewarganegaraan;
8. c.nams orang yang mengalami Peristiws Penting;
9. d.t'empat dan tanggal peristiwa; e, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
10. f.nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
11. g.pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. dan

Pasal 12

Setiap o r an g d B a r an g m e m erintahkan, m e m fasiHtasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 13

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya,