Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu No. 4 Tahun 2015
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2015
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, TEDIRI DARI 16 PASAL
PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, TEDIRI DARI 16 PASAL
MEMUTUSKAN: Menetapkan : P E RATVRAN DAERAH TENTANO P E NGURVSAN .DAN PENERBITAN DOKUM E NKEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL. Pass) 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
,Peerintsh Daerah adalah Kepaha Daerah dan Persngkat Daerah sebagai unsur Penelenggaraan Peerintah. Pemerintahan Daerah adaleh unsur penyelenggaraan urussn pemerintaholeh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah menurut seas otonomi dan tugas pembsntuan dengsn prinsip otonomi seluas- luasnya deism sistern dan prinsip Negara Republik lindonesla sebagaimsna dhenakeud Vndang-Undang iDassr Negara Kesatuan Republik Indonesia Tshun 2015. Bupsti adalah Bupati Dompu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD ada!ah Dewan PerwakilanRskyat Daerah Kabupaten Dompu Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Admknietrasi Kependudukan adalah rangkkdan kegiatan penataan dan penertibsn deism penerbitan dokumen dan D a t a Ke p endudukaks melalui P e ndaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolasn informasi Administrasi Kependudukan serta p e ndaysgunaan hasilnya untuk pelayansn pubiik dan pembangunan I'enduduk adslsh Warga Nekyua Indonesia dan Orang Asing yes bertempat tinggal di Indonesia. Warga .Negara Indonesia aclalah orang-orang bsngsa Indonesita asli dan o rang-orang bangss lain yang disahlaosdengan undang-undang sebagai Wargs Negara Indones.'ek. Orang A sing adalah orang bukan Warga Negara Indonesi.a.
20, Peristiwa Penting adalah kejadian yang d ~ oleh
adalsh nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pads seseorang yang terdaftar sebsgai Penduduk Indonesia. identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungsn dalam keluarga,serta identitas anggota kelusrga, disingkat KTP-el,adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi ci p ya n g me r u pakan i d entitas r e smi penduduk sebagai bukti d iri y an g d iterbitkan oleh
19, Pejabat Pencatatan Sipil adaiah pejabat yang meiskuksn pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pads Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengsn ketentuan Peraturan Perundang-undangsn. seseorsng meliputi kelahiran, kematisn, lahir m ati • perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan a nak, pen gsngkatan a n ak , p e rubahan n am a d a n perubahan status kewarganegaraan. tanggung j swab m e mberikan p e layanan p e laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolasn dan penysjian Data Kependudukan di desa/kelurahsn atau nama lainnya. seianjutnya disingkat SlAK„adalah sistern informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengeloiaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pe~ a seb a gsi satu kesatusn,
KVAKec, adalah satuan kcaja yang melaksanakan pencataten nikah, talak, cerai, dan rqtuk pads tingkat kecamatan hagiPenduduk yang beragama Islam.
Pemerintah kabupatenDompu berkewajiban dan bertanggung jawab meny e lenggaralcan urusan Acb n i nistrasi Kepenctudukan yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenaLngan meiiputi: a, kocrdinasi penyelenggaraan Achninistrasi Kependudukan; b . pentbentulatn I n stansi Pelak sana yang t u gas d a n fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
Kependudukan;
Kependuduksn dengan kewegi'ban yang meliputi: (I j I n stansi Pelaksana melaksamakan urusan Administrasi
dan Pencatatan Sipil;
(82) (2)
Kewajiban eebagaimans dimaksud pada ayat (I) huruf a untuk pencatatan nikah„ talak, cemi, dan rujuk hagi Penduduk yang be~ Is lam pads tingkatkecamatan diiakukan olehpegawai pencatat pads KUAKec. Kewsjiban sebagaimans dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cars Pencatatsn Peristiwa Penting hagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagsi agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang- un dan yLn a t e u ha g i pen g hayat ke p ercayaan berpedoman pads peraturan perundang"undangan (S)
(I)
Berdasarhm laporan sebagaimana dimaksud peda ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pads Register A kta K elahiran d a n me ne rbitkan K u tipan A k t a Kelabiran, Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud peda ayat
(3)
(1) (2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pacbt ayat
Deism hal ter)adi ketidahjelasan keberadaan sescorang karena hilang a tau m a t i t e tapi t i dak d i temukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dQakukan setelahadanya penetapan pengadilan. (4)
Pengakuan anak banya berlaku bsgi anak yang orang twmya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum e ~ , teta p i b e (urn sah m enurut h u kum ne,.yua. Berdastukan laporan sebagahnsna dimaksud pads ayat (1), Pt9abat Psncatatan Sipil tnencatat peda register akta pengakuan a na k d a n me n erbitkan k uti pan a k ta pengakuan anak. {3)
(1)
Pengeselsan anak hanya berhtku bagi anak yang or'ang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut harum a(lama dan hukum ne(ptra. Berdasarimn laporan sebagaiInana dimaksud pade ayat {1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pads register akta pengeeahan ana k d a n m e n erbitkan k utipan a k t a pengesahan anak.
Data perseorangan meliputi: a, nomor KK;
(1) (2) (84)
I. p endidikan terakhir;
q, nama ayah;
u, nomor akta kelshiran/nomor surat kenal lahir"„
vv-nomor akta perkawfnan/buku nikah;
aa. tanggal perceraian; bb. sidik jari; cc. iris mata; dd. tanda tanganl dan ee. elemen datalainnye yang merupakan aib seseorang. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependuduksn sebagahxmna dimaksud pads ayat (1), ayat (2), dan syat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah D ata K ependudukan, antars l ain untuk pemanfaatan:
Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki I@in Tinggai Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah korin atau pernah kawin wvajib memiiiki KTP-el. KTPwl sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) berlaku secara nasional. Orang Asing sebagaimana dimaksud padaayat (1) ms()ib melaporkan perpanjangan mass berlaku atau menggsnti KTP-el kepada Instansi Pelaksana pahng lambat 30 (tiga
Penduduk y an g tela h memi l iki K TP - el waj i b membawanya pads saac bepergian. nduduk sebagaimans dimaksud peda ayat (1)hanya !'.nemllQci 1 (satu} KTP-cl. (S)
(2)
NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (I ) men Jadi nomor identitae tunggal unnAc semua urusan pelayanan publik, Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pads ayat(1)bagi Penduduk yang sgamanya belum diakui sebagai aipuna berdasarkan ketentuan Peratursn Perundang-undangan atau hagi pengheyat kepercsyaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam ciatabasekependudui~. Dalam KTP~I sebagaimana dimaksud pads ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data (4) (5)
KTP-el untuk:
Deism hal terjsdi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada lnstansi Pelaksana untuk dilalrulcsn perubahan atau penggantisn. Dahun hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTPwi !!re)ib melapor kepa!!ht lnstansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa palhag Iambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyatsan penyebab terjadinya rusak atau hilang. (8
Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
e . pen~ an ak ; d a n
e, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
dan
Setiap o r an g d B a r an g m e m erintahkan, m e m fasiHtasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.
Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya,
Tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas dan Had an Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diaturdalam Undang-Vndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimans telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Vndang-Vndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Membuka PDF…