DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2019

Nomor: 03
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 559

Lembaga terkait

Ringkasan

• Ruang lingkup PeraturanDaerah ini adalah: a. pejabat pengelola barang milik daerah; b. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; c. pengadaan; d. penggunaan; e. pemanfaatan; f. pengamanan dan pemeliharaan; g. penilaian; h. pemindahtanganan; i. pemusnahan; j. penghapusan; k. penatausahaan; l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; m. pengelolaan barang milik daerah pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan UmumDaerah: n. barangmilik daerah berupa rumah negara; dan o. ganti rugi dan sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 2

Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Barang Milik Daerah meliputi: a.Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b.Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 5

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 7

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 8

Barang Milik Daerah yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi hibah/sumbangan atau sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari: a.kontrak karya; b.kontrak bagi hasil; c.kontrak kerjasama; d.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan e.kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab: a.menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah; c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan

h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 11

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab: a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 12

(1)Kepala BPKAD adalah Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pejabat Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang; c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati; d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD; f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah; g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
1. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
2. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
3. j.menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 13

(1)Kepala Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab: a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; c.melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya; e.mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f.mengajukanusulpemanfaatandan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; g.menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
1. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
2. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
3. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 14

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Isi peraturan

Teks559PDFHirarki

Memuat teks peraturan…