DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2017

Nomor: 04
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XII/2014 Mahkamah Agung menghapus Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif retribusi sebesar 2% dari nilai NJOP bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang berimplikasi pada semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menetapkan tarif retribusi sebesar 2% dari nilai NJOP sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum Bagian Ketujuh tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan sesuai Pasal 151, 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia T a h u n l 9 4 5 dan tidak memiliki kekuatan h u k u m ;
b.bahwa dengan dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa U m u m perlu disesuaikan dan diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011' tentang Retribusi Jasa U m u m ;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan U m u m Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
18.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi; 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan d i Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa U m u m (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18);
24.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa U m u m (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 18, Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan terhadap objek retribusi dalam penyelenggaraan pcngawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

2.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Prinsip, sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan u n t u k menutupi biaya sebagian penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek Keadilan.
(2)pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(3)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas komponen sebagi b e r i k u t :
1. a.honorarium petugas pengawasan;
2. b.biaya transportasi; 1
3. c.biaya uang makan; dan
4. d.biaya alat tulis kantor.
  1. 3.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai
(1)Retribusi Pengedalian Menara Telekomunikasi -terutang ditetapkan dengan formula sebagai berikut: RPMT - J u m l a h indeks variabel x Tarif Retribusi Jumlah Variabel
(2)Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp65.050.000,- (enam p u l u h lima j u t a lima p u l u h ribu rupiah). permenara pertahun.
(3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tahun) sekali.
(4)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu. berikut:

Pasal 43

ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Ditetapkan d i Dompu Diundangkan d i Dompu pada tanggal ' 0^ — 2 0 1 7 I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR oy \ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA | TENGGARA BARAT NOMOR ^ T A H U N 2017 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR fl/TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM A. UMUM Dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi d i Kabupaten Dompu, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa U m u m d i Kabupaten Dompu. Diharapkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud pengendalian pembangunan menara lebih teratur, tertata sesuai dengan tata ruang, terwujudnya tertib penyelenggaraan menara dari segi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta terwujudnya kepastian dan ketertiban h u k u m dalam penyelenggaraan menara bersama. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-XII/2014 Makamah Agung menghapus Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan tarif retribusi sebesar 2% dari nilai NJOP bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan h u k u m mengikat yang berimplikasi pada semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang menetapkan tarif retribusi sebesar 2% dari nilai NJOP sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa U m u m Bagian Ketujuh tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan sesuai Pasal 151, 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas

Pasal 40

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa: Uraian Tingkat Frekuensi kunjungan terhadap menara Penggunaan telekomunikasi dalam rangka pengendalian dan Jasa (TP) pengawasan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali kunjungan permenara pertahun, sehingga tingkat Penggunaan Jasa (TP) = 2

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas Ayat (1) Cara menghitung besarnya tarif Retribusi: A. PERHITUNGAN ALOKASI BEBAN BIAYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN I . Penghitungan Komponen Biaya Operasional (BOP). Deskripsi Biaya Jumlah/Hari banyak J u m l a h Ket A. Belanja perjalanan dinas (biaya rata-rata pertahun u n t u k seluruh kunjungan menara Transportasi Rp. 250.000,- 63 h a r i 1 Tahun Rp. 15.575.000,- Uang Harian Rp. 250.000,- 6 3 h a r i 3 orang Rp. 15.750.000,- B. Biaya bah an habis pakai pertahun Pembelian ATK Rp. 100.000,- 1 Tahun Rp. 1.200.000,- C. Total belanja per tahun (A+B) Rp. 32.525.000,- B. NILAI/INDEKS/KOEFISIEN MENARA NO INDEKS NILAI KOOFISIEN 1 Jarak Tempuh

a.Dalam Kota 0,9
b.Luar Kota 2 Jenis Konstruksi Menara
a.Menara Pole 0,9
b.Menara 3 Kaki 1
c.Menara 4 Kaki 1,1 Contoh Perhitungan : RPMT = T P x T R = 2 x (Alokasi Beban Biaya x lndeks/Koefisien) = 2 x (32.525.000 x 1) = 2 x32.525.000 = 65.050.000,- Maka besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) per t a h u n sebesar Rp65.050.000,- (enam p u l u h lima j u t a lima p u l u h ribu rupiah). Pasal I I j Cukup Jelas f I TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR .9. / i t

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…