DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2017

Nomor: 09
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Jenis dan Ruang Lingkup, Pengorganisasian, Penanggungjawab Progam, Pengawasan dan Pengendalian Program, Penyelenggaraan, Pembiayaan dan Pembayaran, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi, Hubungan dan Tata Kerja, Kewajiban dan Larangan serta Tanggungjawab, Penyelesaian Perselisihan, Sanksi Administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong royong u n t u k mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I I Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara ( Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); j 1 1 1
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran , Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri; Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6.Peraturan Menteri j Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 i tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU i J

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah i n i , yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan 22 sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.
6.Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PGR adalah program penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dasar pembangunan dengan semangat kebersamaan dan tolong menolong yang dilandasi semangat ikhlas, j u j u r , dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat.
7.Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya m u r n i atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
8.Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemenntah Desa atau Dunia Usaha / Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR.
9.Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility/CSR, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
10.Tim Pengarah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Tim Pengarah PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
11.Tim Pembina Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat T i m Pembina PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12.Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat T i m Penggerak PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
13.Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat Agen Pemberdayaan PGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan gotong royong. 33
14.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan h a k dan kewajiban daerah tersebut.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan urusan Pemerintah.
17.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa.
18.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20.Camat adalah Camat d i Kabupaten Dompu. 2 1 . Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah d i Kabupaten Dompu.
22.Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala Dusun/Lingkungan d i Kabupaten Dompu.
23.Ketua RT adalah ketua RT d i Kabupaten Dompu.
24.Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabxmgan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani d i Kabupaten Dompu.
25.Malar adalah petugas pengatur air u n t u k keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisxonal.
26.Dusun adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
27.Forum Yasinan adalah wadah fasilitasi rangkaian kegiatan sosial keagamaan pada setiap malam Jum'at yang diawali dengan sholat magrib berjama'ah, membaca Surat Yasin bersama, sholat Isya berjama'ah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.pelaksanaan pembangunan dan komunikasi pengaduan masyarakat.

Pasal 2

PGR dilaksanakan berdasarkan asas:

a.musyawarah; 44
b.kebersamaan;
c.keterbukaan;
d.aspiratif;
e.keberdayaan;
f.kemanfaatan;
g.kepastian h u k u m .

Pasal 3

PGR dilaksanakan dengan tujuan:

a.merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat ikhlas, j u j u r , dan sungguh- sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
b.mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
c.menumbuhkan rasa memiliki terhadap perencanaan program/kegjatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas; d . memberdayakan, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
e.mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat j i w a nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

PGR terdiri atas:

a.gotong royong mandiri.
b.gotong royong stimulan.
c.gotong royong padat kaiya.

Pasal 5

Ruang lingkup PGR mencakup:

a.Bidang Fisik meliputi:
1. 1.Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, 55 prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);
2. 2.Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
3. 3.Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
4. 4.Konservasi, rehabilitasi dan pengembalian fungsi aliran Sungai serta Danau
b.Bidang Ekonomi meliputi:
1. 1.Penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
2. 2.Pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat dan petani/ nelayan miskin;
3. 3.Pembangunan dan perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
4. 4.Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
5. 5.Pengembangan objek wisata.
c.Bidang Sosial Budaya meliputi:
1. 1.Penegakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. 2.Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
3. 3.Pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan dan pemakaman u m u m ; dan
4. 4.meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Organisasi penyelenggara PGR adalah sebagai berikut:

a.Tim Pengarah PGR.
b.Tim Pembina PGR.
c.T i m Penggerak PGR
d.Agen PGR.

Pasal 7

( l ) T i m Pengarah PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h u r u f a adalah t i m yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, 66 pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGR.

(2)Tim Pengarah PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan DPRD KABUPATEN DOMPU;
4. d.Ketua Pengadilan Negeri Dompu;
5. e.Kepala Kejaksaan Negeri Dompu;
6. f.Komandan Kodim 1614/Dompu;
7. g.Kapolres Dompu;
(3)Tim Pengarah PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Tim Pembina PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h u r u f b adalah t i m yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGR d i kecamatan.
(2)Tim Pembina PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri d a r i :
1. a.Camat;
2. b.Kapolsek;
3. c.Koramil/Danposramil;
4. d.Anggota DPRD Dapil bersangkutan;
(3)Tim Pembina PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Tim Penggerak PGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah t i m yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PGR d i desa/ kelurahan.
(2)Tim Penggerak PGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri a t a s :
1. a.Kepala Desa/Lurah;
2. b.Babinsa;
3. c.Bhabinkamtibmas;
(3)Tim Penggerak PGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…