DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

• Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan penyandang Disabilitas,meliputi : a. tugas dan tanggungjawab PemerintahDaerah; b. kesamaan kesempatan; c. Aksesibilitas; d. Rehabilitasi; e. Bantuan Sosial; f. Pemeliharaan TarafKesejahteraan Sosial; g. tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas; h. partisipasi dan peran sertamasyarakat; i. penghargaan; j. pemberdayaan dan kemitraan k. sumber daya penyelenggara Perlindungan Penyandang l. Disabilitas; dan m. pembinaan dan pengawasan • Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas,meliputi: a. gangguan penglihatan; b. gangguan pendengaran c. gangguan bicara d. gangguan motorik danmobilitas e. cerebralpalsy; f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; g. Autis h. Epilipsi i. tourettes syndrome; j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan k. retardasimental. • Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Mengingat Menimbang Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3.Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyadang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5870).- 4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4279); 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1Daerah adalah Kabupaten Dompu 2Bupati adalah Bupati Dompu 3Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Bupatian Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Bupati yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang selanjutnya disingkat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada bidang tertentu di Kabupaten Dompu 5Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu 6Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki Indonesia Nomor 3754);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU Dan BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK HAK PENYANDANG DISABILITAS keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak 7Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. 8Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 9Perlindungan Penyandang Disabilitas adaah segala kegiatan dalam upaya pengakuan,penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas,rehabilitasi,bantuan social dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social 10Pemenuhan Hak-hak Penyandang Dsabilitas adalah segala upaya atau cara untuk memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya. 11Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. 12Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 13Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan baik fisik maupun non fisik. 14Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. 15Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin. 16Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat. 17Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 18Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar Penyandang Disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. 19Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 20Pelatihan kerja adalah kegiatan untuk member, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan asas : a.keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; b.manfaat; c.kekeluargaan; d.keadilan; e.keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan; f.kemandirian; g.non diskriminatif; dan h.ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bertujuan untuk : a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup; b.memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; c.meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; d.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; e.meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan f.meningkatkan kualitas manajemen perlindungan penyandang disabilitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas, meliputi : a.tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; b.kesamaan kesempatan; c.Aksesibilitas; d.Rehabilitasi; e.Bantuan Sosial; f.Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial; g.tanda-tanda khusus bagi Penyandang Disabilitas;
1. h.partisipasi dan peran serta masyarakat;
2. i.penghargaan;
3. j.pemberdayaan dan kemitraan
4. k.sumber daya penyelenggara Perlindungan Penyandang Disabilitas; dan
  1. 1.pembinaan dan pengawasan
(2)Ruang lingkup pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas, meliputi: a.gangguan penglihatan; b.gangguan pendengaran c.gangguan bicara d.gangguan motorik dan mobilitas e.cerebral palsy; f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif; g.Autis
1. h.Epilipsi I. tourettes syndrome;
2. j.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
3. k.retardasi mental.
(3)Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, tempat tinggal dan aksesibilitas.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan Perlindungan hak dan Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan: a.menetapkan dan melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten dan implementatif; b.menetapkan kriteria, standar, Prosedur dan Persyaratan Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c.melakukan pendataan mengenai usia, jenis kelamin, jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan derajat kesejahteraannya; d.mengembangkan dan menetapkan insentif dan disinsentif; e.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Perlindungan Penyandang Disabilitas; f.mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; g.membantu memfasilitasi dan mendorong setiap orang dan lembaga/organisasi sosial di daerah dalam memberikan perlindungan dan mengatasi permasalahan Penyandang Disabilitas;
1. h.melakukan kampanye dan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada semua penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga penyandang disabilitas, dan masyarakat; dan
2. i.mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial, Penyandang Disabilitas, melalui kesamaan kesempatan, rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.
(3)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf i, menjadi bagian tanggung jawab bersama masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas.
(4)Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, diselenggarakan melalui: a.pengembangan strategi pengarusutamaan Perlindungan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan; b.penetapan perangkat hukum yang khusus yang mengatur tentang kesamaan bagi Penyandang Disabilitas; c.pengembangankemampuan,kompotensi, profesionalisme dan komitmen tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif; d.penciptaan iklim usaha bagi Penyandang Disabilitas yang mempunyai keahlian keterampilan, dan/atau kemampuan untuk melakukan usaha sendiri atau dalam kelompok usaha bersama; e.mengalokasikan anggaran perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas dalam APBD secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; f.peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan kesempatan pendidikan dan pekerjaan; g.pengembangan dan penguatan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan kontribusi baik materiil maupun non materiil; dan
1. h.pengembangan dan penetapan komitmen mengenai Penyandang Disabilitas dengan institusi nasional dan internasional dalam upaya pemberdayaan Penyandang Disabilitas

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak : a.untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; b.atas pengakuan yang setara sebagai individu dihadapan hukum dimanapun berada; c.atas kebebasan dan keamanan; d.untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan; e.atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan; f.untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan yang setara, dan keterlibatan dan partisipasi penuh di dalam masyarakat; g.pemenuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, sosial, seni, budaya dan kepariwisataan, olah raga, politik, hukum, agama, penanggulangan bencana dan aksesibilitas;
1. h.mengemukakan pendapat secara lisan dan/atau tertulis; dan
2. i.membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
(2)Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

(1)Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas wajib tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab : a.memberdayakan diri dalam lingkungan kerja untuk meningkatkan kesejahteraannya; b.berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat; c.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; d.menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomijdan e.berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat disabilitas

(1)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(2)Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas. 3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 10

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Setiap orang wajib mengakui, menghormati dan memenuhi kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(3)Setiap orang yang tidak melaksnakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa : a.peringatan tertulis; b.denda administrasi; c.penghentian sementara kegiatan dan /atau ; d pencabutan izin.
(4)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali jangka waktu masing -masing 10 (sepuluh) hari kalender.
(5)Sanksi administratif berupadenda administratif sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikenakan paling sedikit Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setelah tenggang waktu peringatan tertulis berakhir.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrtif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penetapan besaran denda administratif sebagaimana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diarahkan untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas agar dapat berintegrasi secara proposional, fungsional dan wajar dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
(2)Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan melalui pendidikan, kesehatan seni, budaya dan olahraga, politik dan hukum, kesempatan kerja, kehidupan sosial dan politik.

Pasal 12

(1)Setiap Penyandang Disabilitas berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat
(3)Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif
(4)Apabila penyelenggara pendidikan melanggar persyaratan calon dan/atau peserta didik yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat penyataan permohonan maaf yang diumumkan di media massa daerah sebanyak 3 (tiga) hari berurut-turut

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…