DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan SAL; c. Laporan Operasional; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PELAKSANAAN ANGGARAN PE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. i Dompu Tahun 2021 Nomor 316). ' !' i Dengan Persetujuan Bers ma 'll DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HBUPATEN DOMPU ; t , �, ., } I l [ I i I ! I [ t l i ,I l il . # ! ·11: PERTANGGUNGJAWABAN i APATAN DAN BELANJA l \I; il Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAN • •

c.Laporan operasional;
b.Laporan perubahan SAL;
a.Laporan realisasi anggaran; berupa LaporanAPBD

Pasal 1

Keuangan memuat: [ i [ l i I i I!;

(1)Pertanggungjawaban pelaksana t l ' l [ il 1:1 {l il
1. d.Laporan perubahan ekuitas; %
2. e.Neraca;
3. f.Laporan arus kas; dan
4. g.Catatan atas laporan keuang
(2)Laporan Keuangan sebagaiman dilampiri ikhtisar laporan daerah/ perusahaan daerah dan desa. y ii i i i ! ; lldimaksud pada ayat ( 1) ngan badan usaha milik l ikhtisar laporan keuangan Pasal Laporan Realisasi Anggaran sebag imana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1 ) huruf a sebagai berikut: •
1. a.pendapatan
2. b.belanja dan transfer surplus/ defisit
3. c.pembiayaan - penermmaan pengeluaran Pembiayaan netto Rp 1.065.607.792.214,05 Rp1.045.715.132.020,52 Rpl 9.892.660.193,53 Rp5 l .846. 193.454,82 Rp0,00 Rp51.846. 193.454,82 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: realisasidengan Rp1.079.318.521.324,00 Rpl .045.715.132.020,52 (Rp33.603.389.303,48) pendapatan sejumlah Rp se bagai beriku t : Rp1.027.893.913.503,00 Rp1.065.607.792.214,05 Rp37.713.878.711,05 alisasi belanja sejumlah cian se bagai beriku t : surplus/(defisit) sejumlah (Rp 1.531.947.627,47) dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.surplus/(defisit) anggaran (Rp51.424.607.821,00)
  2. 2.surplus/(defisit) realisasi Rpl 9.892.660.193,53 selisih lebih/kurang (Rp31.531.947.627,47)
4. d.selisih anggaran penerimaan p biayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp270.414.366, 18 dengan rincian se bagai beriku t : I . anggaran penerimaan pembiayan
5. a.selisih anggaran dengan 3 7 . 7 1 3 . 8 7 8 . 7 1 1 , 0 5 dengan rinci
  1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan
  2. 2.realisasi pendapatan selisih Lebih/kurang •
6. b.selisih anggaran dengan Rp33.603.389.303,48 dengan rI
  1. 1.anggaran belanja setelah perubahan
  2. 2.realisasi belanja selisih Lebih / kurang C. selisih anggaran surplus/ Rp0,00 Rp52.116.607.821,00 (Rp279.055.980,66) Rp51.846.193.454,82 Rp270.414.366,18 Rp51.424.607 .821,00 RpS 1.846.193.454,82 Rp42 l.585.633,82 Rp5 l . 8 2 1 . 928.840,82 Rp294.678.980,66 Rp72.017.909.629.01 Rp7 l . 723.230.648,35 Rp7 l . 738.853.648,35 Selisih lebih/kurang rincian sebagai berikut: 1 . anggaran pembiayaan netto perubahan total (a-b) total SILPA/SIKPA anggaran (SILPA/SIKPA) sebelumnya
7. b.penggunaan SAL sebagai peneri pembiayaan tahun berjalan
8. e.lain-lain [ + l l ,, 4l 4 'I l l 5l :1 ' ':I il Setelah perubahan
  1. 2.realisasi penerimaan pembidyaan ' selisih lebih/kurang l l /
9. e.selisih anggaran pengeluaran]'pembiayaan dengan realisasi [ pengeluaran pembiayaan sej /lah Rp692.000.000,00 dengan i i I . anggaran pengeluaran pemlliayaan setelah { i perubahan [ii Rp692.000.000,00
  1. 2.realisasi pengeluaran pembilyaan Rp0,0 Selisih lebih/keurang [{ i Rp692.000.000,00 [ l
10. f.selisih anggaran pembiaya netto dengan realisasi l " Z Z T ~ " kIaaow ll etelah I l il l l
  1. 2.realisasi pembiayaan netto ./ i i l l l l I I! l i Pasal 4 [ l # l Laporan Perubahan SAL sebagai1 [ana dimaksud dalam Pasal 1 t i ayat {1) huruf b per 31 Desember Th h u n 2021 sebagai berikut: I
11. a.saldo anggaran lebih awal [[ ; Rp52.116.607.821,48 ll; aan l ; l Ii Iii
12. c.sisa lebih/kurang pembiayaan { I I ii 'I t
13. d.koreksi kesalahan pembukuan ta hun l l i i j y ll ,
14. f.Saldo anggaran lebih akhir {(a-b)+c- +e} ii jl Pasal 5 l l l Laporan Operasional sebagaimana imaksud dalam Pasal 1 ayat l ( 1 ) huruf c per 3 1 Desember Tahun 021 sebagai berikut: I Ii I l l f1i!
15. a.Pos operasi I f • • I] I l ' l [ l ,;1, l : il #l / l #l l - pendapatan [i . R D 9 7 0. 350 'p ·.3: ·.270.308,45 - beban l i Rp990,153.846.013,13 surplus/defisit dari operasi ]l (Rp19.803.575.704,68)
16. b.surplus/defisit dari keg. non opelasional pi Rp3.562. l 98.295,00 Rp40. 958.550,25 (Rp3.521 .239. 744,75) (Rp23.324.815.449,43) Rp0,00 Rp363.087.750,00 (Rp363.087.750,00) (Rp23.687.903.199,43) ij iii i i i llI I l ' l li l 11: / operasional lainnya [l jumlah surplus/defisit dari kegialan l non operasional i 8 % [;j, l ' l i (1i I ii I - surplus dari kegiatan Non operasional lainnya - defisit dari kegiatan non - pendapatan luar biasa - beban luar biasa Jumlah pos luar biasa
17. e.surplus/ defisit LO ( c+d)
18. c.surplus/ defisit sebelum pas luar biasa (a+b)
19. d.pos luar biasa • 23.806.964.283,80 Rpl 7.187.218.253,05 Rpl.711.472.391.233,87 (Rp23.687. 903.199 ,43}

Pasal 7

ekuitas akhir

b.surplus/defisit-LO
c.dampak kumulatif perubahan
a.ekuitas Awal P 1 6 �,, asa j i Laporan Perubahan Ekuitas sebaga iana dimaksud dalam Pasal i. l ayat ( 1 ) huruf d per 3 1 Desember ahun 2021 sebagai berikut : t l ! i i I l l \I kebijakan/kesalahan mendasar: [! j' Rp1.711.591.452.318,23 t I l ! 11: l Iii! Neraca sebagaimana dimaksud dala1h Pasal 1 ayat (1) huruf e per ht I 3 1 Desember Tahun 2021 sebagai belikut : i { Rp1.728.778.670.571,28 1:1 11 ' R p 1 . 7 1 1 . 5 9 1 . 4 5 2 . 3 1 8 , 2 3 ![ i II t I I i ii
a.jumlah aset
b.jumlah kewajiban
c.jumlah ekuitas • Rp 8.641.614,00 Rp 57.674.700,00 (Rp287 .557. 914,59) Rp 308.001.766,00 Rp 72.116.620.378,35 Rp 52.379 .068. 938,24 Rp 157.495.063.538,05 (Rp137.602.403.344,52) I PBD sebagaimana dimaksud 1 ! : piran yang merupakan bagian 4 i il ,I 1 ' l q il l if t • ti ,j , i El \I t Ii [ l ' l i l iaksud dalam Pasal 1 ayat (1) [z, sampai tengan 3 1 Desember

Pasal 8

lampiran I.2

e.arus kas bersih dari aktivitas ! tidak terpisahkan dari Peraturan Da e r a h ini, terdiri dari : f
a.lampiran I Laporan Rbalisasi Anggaran terdiri atas: i . . lampiran I . 1 ringkasan laporan realisasi anggaran L i menurut [[ ! urusan pemerintahan daerah da 1 6rganisasi; I i rincian iporan realisasi anggaran f l menurut irusan pemerintahan daerah, t organisasi I j pendapatan, belanja dan pembiaya ; ; I[: l 3 i Pertanggungjawaban pelaksanaan dalarn Pasal 1 tercan tum dalarn La f Pasal 9[ f Catatan atas Laporan Keuangan bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat i n r m a s i baik secara kuantitatif ! I maupun kualitatif atas pos-pos lapo]an keuangan. I: f

Pasal 1

transitoris / non anggaran

f.saldo akhir kas di bendahara pe
c.arus kas bersih dari aktivitas Investlsi t
d.arus kas bersih dari aktivitas Da a! f l + d i j i ' l ' l i i •enmaan I
g.saldo akhir kas lainnya di bendalara II pengeluaran dan FKTP (Puskes [as)
h.saldo kas akhir per 3 1 desember]; t l ' i l : tahun 2021 ; l ! i i Laporan Arus Kas sebagaimana di huruf f untuk tahun yang berakhi tahun 2021 sebagai berikut :
a.saldo kas 1 januari 2021
b.arus kas dari aktivitas operasi • • RealisasiDaftar Daerah; Laporan O)erasional; f l Laporan Pdrubahan Ekuitas; Neraca; j J I Laporan A us Kas; I i Catatan at s Laporan Keuangan; Daftar Reklipitulasi Piutang Daerah; f Daftar Reklapitulasi Penyisihan Piutang ; Tidak TertaJgih; Daftar Rell~apitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan/Dana Bergulir; l Daftar P yertaan Modal (Investasi) . I ; j . /Rekapitulasi I l Penambahjn dan Pengurangan Aset I I Tetap Daerhh; f : Daftar RekJpitulasi Aset Tetap; Daftar Relkapitulasi Konstruksi Dalam ! Pengerjaan : I Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; f : Daftar Dan] Cadangan Daerah; t ] Daftar Kewljiban Jangka Pendek; f Daftar Kewhjiban Jangka Panjang; Daftar Kefiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikah Sampai Akhir Tahun dan r • Kembali Dalam Tahun I , Anggaran erikutnya; dan I; i t i t '1 ,: ty :I i t rekapituldsi realisasi anggaran belanja : daerah jenurut urusan pemerintahan f daerah, organisasi, program dan : kegiatan, 'ub kegiatan, kelompok, jenis pendapatd, belanja dan pembiayaan; rekapitula}i belanja menurut urusan . I pemerintajian daerah, organisasi, ._ ' , be he ·il d program, egatan eserta asi tan sub I 1 kegiatan b serta keluaran; I Laporan ?erubahan Saldo Anggaran Lebih;
b.lampiran II lampiran I.4 lampiran I.3
c.lampiran III
d.lampiran IV
e.lampiran V
f.lampiran VI
g.lampiran VII
h.Lampiran VIII
i.lampiran IX
k.lampiran XI I. lampiran XII
m.lampiran XIII
n.lampiran XIV
j.lampiran X
o.lampiran XV
p.lampiran XVI
q.lam piran XVII
r.lampiran XVIII
s.lampiran XIX • • ---r - - ---- - - - - - - - - - o - Daerah / PerusahaanMilikUsaha Daerah. Ikhtisar aporan Keuangan (Neraca) ha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. Ikhtisar poran Keuangan (Laba/Rugi) Badan Us ha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. lampiran XX. I lampiran XX.2 • Pasal I Ketentuan lebih lanjut mengenai p njabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawab} pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 2

• Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, emerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pen mpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu . Ditetapkan di Dompu , p al la tanggal 28 2022 WAKIL BUPATI DOMPU, 2022 NOMOR Ot PROVINSI NUSA Diundangkan di Dompu ,. Pada tanggal 2022 SEKRETA H u, AN PP, SKM., M.Kes LEMBA N DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHU NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOM TENGGARA BARAT NOMOR 3 6 TAHUN 2022 t t • • I. i l i i i PENJELASAN f l " I ATAS { / Iii PERATURAN DAERAH KABUPA EN DOMPU g l NOMOR OI TAHUN 20 d2 2 I TENTANG ill J, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN AN' IGARAN PENDAPATAN DAN .l BELANJA DAERAH TAHUN A N GG A RA N 2021 i l lI I l / UMUM [ll Berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Unddig-Undang Nomor 23 Tahun , 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaima1la telah beberapa kali diubah [ l terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a [ iu n 2015 tentang Perubahan 1 1 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a hj in 2015 tentang Pemerintah ll Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemelintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menye 1 :�tkan pada pokoknya Bupati ike P e rd a [l «. 1be k menyampaian rancangan 'e r da tentang Pertangungjawaoan pela:sanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri la/oran keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan p liing lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanju nya pada Pasal 320 ayat (2) menyebutkan bahwa laporan keuangan sebagldimana dimaksud pada ayat l

(1)paling sedikit meliputi laporan realisasi iggaran, laporan perubahan lI I saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasio al, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas lapor :�\ keuangan yang dilampiri l dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD/Peru#ahaan Daerah. K . . . d" I h :II I k k . k Laporan Keuangan ini menjadi salal [isatu upaya o nk r i t untu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas engelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu da 1 i\ \ctisusun mengikuti standar k . . h I h ct· . iii auntansi pemerinta an yang telal literima s et a r a umum. ! Dalam rangka akuntabilitas keuangan/daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan k e b i a l a n yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa •W Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2021 dari segi manfaat y '(outcome). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas , '·

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

CukupJelas Pasal 5 CukupJelas • Pasal 6 CukupJelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas Pasa19 CukupJelas

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…