DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Ketertiban Umum, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan adanya perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, berdampak pada tata kehidupan di dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan yang menjadi kewenangan Daerah adalah urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 5094);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah kabupaten Dompu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Dompu.
4.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin. -
7.Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang tebentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap peraturan yang berlaku.
8.Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
9.Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
10.Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). -11. Tainan adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau Kabupaten yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
12.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat
13.Orang adalah orang perorangan atau individu.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, flrma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. -
15.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan / atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

a.menjamin kepastian hukum atas Ketertiban Umum di Daerah;
b.sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum adalah:

a.terwujudnya Ketertiban Umum di Kabupaten Dompu;
b.terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk mentaati ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Ketertiban Umum meliputi:

a.tertib lingkungan hidup;
b.tertib lingkungan masyarakat;
c.tertib Fasilitas Umum;
d.tertib usaha;
e.tertib pemeliharaan he wan;
f.tertib bangunan gedung;
g.tertib penyelenggaraan alat peraga;
h.tertib sosial;
i.tertib kesehatan; j . tertib kawasan merokok;
k.tertib keramaian.

BAB IV

j KETERTIBAN UMUM j "

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyuluhan/ pembinaan, menumbuhkan, dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap Ketertiban Umum.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketertiban Umum di wilayah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah berwenang mengkoordinasikan dan mengatur Ketertiban Umum di wilayah Daerah.

Pasal 6

Tertib lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Orang dan/atau badan dilarang:

a.melompat atau menerobos pagar yang ada di sepanjang jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya;
b.memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali dalam keadaan darurat;
c.memasang, menempel, atau menggantungkan benda/ barang di sepanjang jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin Pejabat yang berwenang;
d.menyimpan barang bangunan atau benda lain di sepanjang jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
e.memanfaatkan jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya tidak sesuai dengan fungsinya;
f.membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman Kabupaten, dan ruang terbuka hijau lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan/toilet umum.

Pasal 8

Setiap Orang dan/atau Badan dilarang:

a.tinggal, tidur, mandi, atau membersihkan anggota badan di bantaran sungai dan/atau saluran air/drainase;
b.mencuci pakaian, kendaraan dan/atau mencuci benda- benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air;
c.memanfaatkan sungai, saluran air/drainase, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
d.memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup secara permanen sungai, saluran air/drainase, dan sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang bermalam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
(2)Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua rukun tetangga setempat.
(3)Setiap pemilik/pengelola rumah kost dan/atau rumah kontrakan wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat setiap bulan.
(4)Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui ketua rukun tetangga setempat.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…