DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu. Perturan ini meliputi ketentuan umum, kedudukan dan bentuk, tugas fungsi dan susunan, tata kerja, kelompok jabatan fungsional dan tim teknis, jabatan perangkat daerah, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan peralihan dan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Bupati, .Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655): 2.Undang-UndangNomor5Tahun2014tentangAparatur SipilNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor6,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5494): 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah beberapakalidiubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor11Tahun2020tentangCipta Kerja(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor24, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6573): 4.Undang-UndangNomor30Tahun20i4 tentang AdministrasiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor292,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5601): 5.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5887), 6.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik IndonesiaNomor 100Tahun2016tentangPedomanNomenklaturDinas PenanamanModaldanPelayanan TerpaduSatuPintu ProvinsidanKabupaten/Kota(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2016Nomor1906), 7.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik IndonesiaNomor 25Tahun2021 tentang DinasPenanamanModaldan Pelayanan TerpaduSatuPintu(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor885), 8.Peraturan Daerah KabupatenDompuNomor07Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah KabupatenDompu(Lembaran Daerah KabupatenDompu Tahun2019Nomor05).Sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor09Tahun2019 tentangPerubahan kedua atasPeraturan Daerah Nomor7Tahun 2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkatDaerahKabupaten Dompu(LembaranDaerahKabupatenDompuTahun2019 Nomor09). Memutuskan : Menetapkan:PERATURANBUPATIDOMPUTENTANGKEDUDUKAN, SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI SERTATATA KERJADINASPENANAMAN MODALDANPELAYANAN TERPADUSATUPINTUKABUPATENDOMPU.

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sisitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Bupati adalah Bupati Dompu. 5, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur pembantu Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat daerah dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan.
9.Aparatur Sipl Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negcri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Dompu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN BENTUK

Pasal 2

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

(1)Perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan — urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu berbentuk Dinas
(2)Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/ kota yaitu DPMPTSP.
(3)Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan. (t) Pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk unit pelaksana teknis Daerah.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a.penyusunan dan Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

b.pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
d.pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Pasal 6

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat: terdiri dari: 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian: 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Penilai Kelayakan Kerjasama Potensi dan Penanaman Modal.
d.Penilai Kelayakan Perizinan.
e.Penilai Kelayakan Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal
f.Kelompok Jabatan Funsional.
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1. Rincian tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Susunan Organisasi dimuat dalam Lampiran II.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

(2)
(3)
(5)(o)
(7)
(8)
(9)
(1)dan simplifikasi baik internal Dinas maupun dengan instansi lain. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh kepala satuan unit organisasi dibawahnya. Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan. Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kepala satuan organisasi dalam pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, unsur pimpinan pada setiap tingkatan wajib mengadakan rapat berkala Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala dan atau temporer tepat pada waktunya terhadap pelaksanaan tugas masing-masing. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan satuan organisasi lain dilingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Setiap kepala satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

Pasal 8

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas,

(2)Berdasarkan sifatnya laporan Kepala Dinas kepada Bupati tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas:

a.wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud: dan
b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNQSIONAL DAN TIM TEKNIS Pasall4 Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1)Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan Koordinator Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Bupati menetapkan Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Berdasarkan sifatnya laporan Kepala Dinas kepada Bupati tembusan laporan dapat disampaikan kepada kepala perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasall3 Dalam melaksanakan tugas pembantuan, Kepala Dinas: a.wajib berkoordinasi dengan Dinas terkait yang menangani urusan tugas pembantuan dimaksud; dan b.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Menteri/Kepala Lembaga yang memberikan tugas pembantuan dimaksud. Pasall5
(1)Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri darijenis jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan Koordinator Jabatan Fungsional yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Bupati menetapkan Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)
(5)
(2)
(3)(4
(6)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Pelaksana, merupakan sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…