DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2022

Nomor: 18
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam perbup ini diatur mengenai pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu, dengan ruang lingkup tata cara penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), mekanisme pengajuan dan penetapan RBA, dan perubahan RBA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dompu. L, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 5.Undang-UndangNomor1Tahun2022 tentangHubungan 10. KeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022Nomor4, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6757): PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang PengelolaanKeuanganBadan LayananUmum(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2005,Nomor48, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4502), PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun2016,Nomor114,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5887)sebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhirdenganPeraturanPemerintahNomor 72Tahun2019 tentangPerubahanatasPeraturan PemerintahNomor18Tahun2016tentangPerangkat Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor187,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6402), PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang PembinaandanPengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2017 Nomor73,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6041), Peraturan PemerintahNomor12Tahun2019 tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322), Peraturan MenteriDalamNegeriNomor79Tahun2018 tentangBadan LayananUmumDaerah(BeritaNegara RepublikTahun2018Nomor12 13): 11.Peraturan Menteri DalamNegeriNomor77Tahun 2020 tentangPedoman Menetapkan : Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781), MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPENYUSUNAN, PENGAJUAN,PENETAPANDANPERUBAHANRENCANA BISNISDANANGGARANBADANLAYANANUMUMDAERAH RUMAHSAKIUMUMDAERAHDOMPU.

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini,yangdimaksuddengan: l. 2. DaerahadalahKabupaten Dompu. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaan urusanpemerintahanyangmenjadi kewenangandaerah otonom. Bupati adalah BupatiDompu. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidan DewanPerwakilan RakyatDaerah dalampenyelenggaraan urusanpemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. Badan LayananUmumDaerahyang selanjutnyadisingkat BLUDadalahsistemyang diterapkanolehUnitPelaksana TeknisDinas/BadanDaerah dalammemberikanpelayanan kepada masyarakatyangmempunyaifleksibilitasdalampola pengelolaankeuangansebagaipengecualiandariketentuan pengelolaan daerah padaumumnya. Badan LayananUmumDacahRumahSakitUmumDaerah Dompuyang selanjutnya disingkatBLUD-RSUD Dompu adalah sistemyang diterapkanolehUnitPelaksanaTeknis Dinas/BadanDaerah dalammemberikanpelayanan kepada masyarakatyangmempunyaifleksibilitasdalampola pengelolaankeuangansebagaipengecualiandariketentuan pengelolaan daerah padaumumnyapadaRumahSakit UmumDaerahDompu.

7.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8.Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
11.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan. 13.Surat Pernyataan Penggunaan Ambang Batas adalah dokumen pemberitahuan penggunaan ambang batas oleh BLUD.
14.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 15.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 16.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 2

Peraturan Bupatiinidimaksudkansebagaipedoman penyusunan pengajuan, penetapan danperubahan RBA pada BLUD-RSUD Dompu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempermudah mengukur dan mengevaluasi pencapaian kinerja pada BLUD-RSUD Dompu dalam perencanaan dan penganggaran serta sebagai rujukan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara penyusunan RBA,
b.mekanisme pengajuan dan penetapan RBA, dan
c.perubahan RBA.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Pasal 5

(1)BLUD-RSUDDompumenyusunRBAmengacupada Renstra.
(2)PimpinanBLUD-RSUDDompubertanggungjawab menyiapkanRBA.
(3)Pejabat'keuanganmembantumengkoordinasikan penyusunanRBA.
(4)RBA sebagaimana dimaksudpadaayat(l)disusun berdasarkan: a.anggaranberbasiskinerja, b.standar satuanharga,dan c.kebutuhanbelanjadankemampuanpendapatanyang diperkirakan akandiperolehdarilayanan yang diberikan kepada masyarakat,hibah,hasilkerjasama dengan pihaklaindan/atauhasilusahalainnya,APBD,dan sumber pendapatanBLUDlainnya
(5)Anggaranberbasiskinerjasebagaimana dimaksudpadaayat
(4)hurufamerupakananalisiskegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumberdaya secara efisien.
(6)Standar satuanhargasebagaimana dimaksudpadaayat(4)
(7)
(3)
(1)hurufbmerupakanhargasatuansetiap unitbarang/jasa yang berlakudiDaerah. DalamhalBLUD-RSUDDompubelummenyusunstandar satuanhargasebagaimana dimaksudpadaayat(4)hurufb, BLUD-RSUDDompumengacupada PeraturanBupati yang mengatur mengenaistandarisasisatuanharga. Kebutuhanbelanjadankemampuanpendapatan sebagaimana dimaksudpadaayat(4)hurufcmerupakan pagubelanjayangdirincimenurutbelanja operasidan belanjamodal.

Pasal 6

RBA sebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(1), meliputi: a.ringkasanpendapatan,belanja,danpembiayaan, b.rinciananggaran pendapatan,belanja,danpembiayaan, c.perkiraanharga, d.besaran persentaseambangbatas,dan e.perkiraanmajuatauforwardestimate.

(2)RBA sebagaimana dimaksudpadaayat(1)menganutpola anggaranfleksibeldengansuatupersentaseambangbatas tertentu.
(3)RBA sebagaimana dimaksudpadaayat(1)disertaidengan
(1)
(2)
(3)standarpelayananminimal.

Pasal 7

Ringkasan pendapatan,belanjadanpembiayaan sebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat(1)hurufa merupakanringkasan pendapatan,belanja dan pembiayaan. Rinciananggaran pendapatan,belanja danpembiayaan sebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat(1)hurufb, merupakanrencana anggaran untukseluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermindarirencana pendapatandan belanja dan pembiayaan. Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalamPasal6ayat

(1)hurufc,merupakanestimasi hargajualproduk barang
(4)
(5)dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan. Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

DalampenyusunanRBAmemuatstrukturanggaranBLUD, terdiri atas: a. b. C. pendapatan BLUD, belanja BLUD, dan pembiayaan BLUD.

Pasal 9

PendapatanBLUDsebagaimana dimaksuddalamPasal8huruf a bersumber dari: a. b. Cc. d. e.

(1)
(2)jasa layanan, hibah hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD: dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

PendapatanBLUDyangbersumberdarijasalayanan sebagaimana dimaksuddalamPasal9hurufaberupa imbalan yang diperolehdarijasalayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pendapatan BLUDyang bersumberdarihibahsebagaimana dimaksud dalamPasal9hurufbdapat berupa hibah terikat

(3)
(4)(S)
(6)
(1)dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain. Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah. Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD. Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi: a.jasa giro,
1. b.pendapatan bunga:
2. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
3. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD,
4. e.investasi: dan f.pengembanganusaha.

Pasal 11

Pengembanganusahasebagaimana dimaksuddalamPasal 10ayat(6)huruffdilakukanmelaluipembentukanunit usaha untukmeningkatkanlayanan kepada masyarakat.

(2)Unitusahasebagaimana dimaksudpadaayat(1)merupakan bagiandariBLUDyang bertugasmelakukan pengembangan layanandanmengoptimalkan sumber pendanaanuntuk mendukungkegiatanBLUD.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…