DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

• subjek hukum dalam Kerja Sama Daerah adalah: a. Bupati yang bertindak untuk dan atas namaDaerah; b. b.Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi kuasa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Pihak ketiga. • Objek Kerja Sama Daerah ditetapkan berdasarkan objek perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: a. Kerja Sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan b. Kerja Sama penyediaan pelayanan publik. • Penyediaan pelayanaan publik meliputi: a. Pelayanan administratif; b. pelayanan barang; dan/ atau c. pelayanan jasa. • Kerja Sama Daerah terdiri atas: a. Kerja Sama antar daerah; b. Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan c. Kerja Sama Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri. • Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama dan naskah kerja sama.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah; 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Mengingat Menimbang Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) Dengan Persetujuan Bersama J DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU dan BUPATI DOMPU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kabupaten Dompu. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3.Bupati adalah Bupati Dompu. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu. 5.Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 6.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang berdasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 7.Badan Usaha adalah badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. 8.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya. 9.Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termaksud badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 11.Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah. 12.Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama daerah.

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip: a.efisiensi; b.efektivitas; c.sinergi; d.saling menguntungkan; e.kesepakatan bersama; f.itikad baik; g.mengutamakan kepetingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h, persamaan kedudukan;

i.transparansi;
j.keadilan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk: a.meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; b.mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah; c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama; d.mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; e.meningkatkan pendapatan asli daerah; f.meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan g.mengotimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

subjek hukum dalam Kerja Sama Daerah adalah: a.Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah; b.Pejabat di lingkungan Perangkat Daerah yang diberi kuasa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c.Pihak ketiga.

Pasal 5

(1)Objek Kerja Sama Daerah ditetapkan berdasarkan objek perencanaan pembangunan daerah yang meliputi: a.Kerja Sama urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan b.Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
(2)Penyediaan pelayanaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.pelayanan administratif; b.pelayanan barang; dan/ atau c.pelayanan jasa.

BAB III

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

(1)Kerja Sama Daerah terdiri atas: a.Kerja Sama antar daerah; b.Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan c.Kerja Sama Pemerintah Daerah atau Lembaga di Luar Negeri.
(2)Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dituangkan dalam dokumen kerja sama berupa kontrak/perjanjian kerja sama dan naskah kerja sama.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kerja sama antara: a.Daerah dengan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; b.Daerah dengan daerah Kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat; c.Daerah dengan daerah Provinsi lain; d.Daerah dengan Daerah Kabupaten/kota lain di luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

Pasal 8

(1)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah.
(2)Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

(1)Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi: a.Kerja sama pelayanan bersama; b.Kerja sama pelayanan antar daerah; c.Kerja sama pengembangan sumber daya manusia; d.Kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi; e.Kerja sama perencanaan dan pengusuran; f.Kerja sama pembelian dan penyediaan pelayanan; g.Kerja sama pertukaran pelayanan;
1. h.Kerja sama pemanfaatan peralatan;
2. i.Kerja sama kebijakan dan pengaturan;
3. j.Kerja sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
4. k.Kerja sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dikelola bersama.

Pasal 11

(1)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan antara: a.Daerah dengan pihak swasta yang berbadan hukum; b.Daerah dengan organisasi kemasyarakatan; c.Daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya.
(2)Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus didahului dengan: a.studi kelayakan; b.rencana bentuk Kerja Sama; c.rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan d.rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…